Reklamasi Merusak Lingkungan – Ambon Ekspres
Amboina

Reklamasi Merusak Lingkungan

AMBON, AE––Sejumlah proyek negara yang dilaksanakan di Maluku, tidak sepi masalah pembebasan lahan serta ganti rugi tanaman milik warga. Pemerintah terkesan sengaja melupakan haka-hak warga. Akibatnya, hingga proyek rampung, hak masyarakat tidak kunjung diberikan. Padahal, mereka sudah menuntut haknya.

Salah satu proyek yang menyisakan maslaah adalah Underpass Sudirman kota Ambon. Proyek yang dibangun sebagai sarana pendukung Jembatan Merah Putih ini membuat pemilik lahan protes, lantaran pemerintah tidak membayar pembebasan lahan. Pemilik lahan terus berupaya, meminta perhatian pemerintah atas hak mereka yang tidak kunjung dipenuhi.

Sementara, pantauan Ambon Ekspres di lokasi Underpass Sudirman, kemarin tidak terlihat lagi aktivitas pekerja di sana. Sarana ini pun telah lama digunakan, terlebih sejak JMP diresmikan oleh presiden Joko Widodo pada Maret 2016 lalu. Namun, penyelesaian pembebasan lahan milik masyarakat berlarut.

Sebelumnya, pemilik lahan, Nurhayati Tutupoho meminta pemerintah membayar pembebasan lahan dengan nilai Rp2.5 juta per meter. Namun, pemerintah tidak memenuhinya dengan alasan, nilai pembebasan harus berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu sebesar Rp200 ribu per meter atas lahan seluas 898 meter yang digunakan tersebut. Meski pembebasan lahan belum tuntas, namun proyek yang didanai melalui APBN tahun 2015 sebesar Rp37 miliar tidak dihentikan.

Pemerintah lalu membentuk tim yang terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian. Tim yang diketuai oleh sekretaris kota Ambon A.G. Latuheru ini bertugas mengkaji masalah tersebut dan mencari solusinya. Jalan terakhir yang ditempuh pemerintah adalah jalur hukum, masalah itu dibawa ke pengadilan dengan maksud dapat memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, hingga kemarin belum ada kepastian tentang hasil dari upaya hukum yang ditempuh tersebut.

“Sebelumnya, memang kita yang tangani, tapi sekarang saya tidak tahu perkembangannya seperti apa, karena sudah dialihkan ke pemerintah provinsi. Silakan cek di pemprov,” kata ketua tim yang mengkaji masalah tersebut, A.G. Latuheru, menjawab Ambon Eskpres, seusai mengikuti upacara persiapan pengamanan pilkada, di lapangan upacara Brimob Polda Maluku, Selasa (20/9).

Pemerintah provinsi Maluku belum memberikan penjelasan resmi tentang penyelesaian masalah tersebut. Sejumlah pejabat terkait yang ingin dikonfirmasi pun tidak memberikan penjelasan. “ Saya masih di luar kota,” ungkap pelaksana tugas kepala dinas Pekerjaan Umum Maluku, Kasrul Selang, via seluler, kemarin.

Selain di kota Ambon, dari kabupaten Maluku Barat Daya juga dilaporkan, warga setempat mengeluhkan pembangunan jalan lapangan terbang Jhon Bekker di pulau Kisar kecamatan pulau-pulau Terselatan. Sebab, hingga proyek itu hampir rampung, warga belum mendapatkan ganti rugi atas tanaman mereka yang rusak akibat pembangunan jalan sepanjang 36 kilometer itu.

Tokoh masyarakat kabupaten MBD, Oyang Petrus Orlandoz mengungkapkan, pembangunan jalan yang didanai melalui APBN tahun 2016 sebesar Rp60 miliar lebih itu telah membuat masyarakat kehilangan ratusan tanaman milik mereka berupa pohon kelapa, pisang, jagung dan sejumlah jenis tanaman lain di sepanjang jalur jalan tersebut.

Padahal, kata Orlandoz sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat bahwa pembayaran ganti rugi atas tanaman masyarakat tersebut dilakukan pada awal September 2016. Tapi, hingga kemarin, belum kunjung dibayar.

“ Kami minta pemerintah melalui Balai Jalan harus serius penuhi aspirasi masyarakat. Harus dibayar sesuai NJOP. Kasihan masyarakat, tanaman mereka sudah rusak, tapi tidak ada ganti rugi,” katanya, di Ambon, kemarin.
Apalagi, lanjutnya, proyek yang dikerjakan sejak Januari 2016 itu telah rampung. Harusnya hak masyarakat sudah diberikan. “ Kami menduga ada permainan pihak tertentu sehingga hak-hak masyarakat belum juga diberikan. Tapi, kami akan terus kawal masalah ini,” tegasnya.(MAN)

Most Popular

To Top