Jaksa Jangan Perlambat BAP Remon – Ambon Ekspres
Amboina

Jaksa Jangan Perlambat BAP Remon

AMBON, AE––Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diharapkan tidak memperlambat proses hukum atas dugaan penyerobotan hutan produksi dan kawasan konservasi di kabupaten Seram Bagian Barat dengan tersangka, Samuel Paulus Puttileihalat alias Remon. Sementara, hingga kemarin, JPU masih meneliti berkas mantan pelaksana tugas kepala dinas pekerjaan umum kabupaten SBB itu.

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Jan Sariwating mengatakan, setelah menerima kembali berkas perkara tersebut, JPU harus lebih cepat dalam menelitinya. Sehingga proses hukum tidak berlarut.

Sebelumnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dinas Kehutanan Maluku telah melimpahkan berkas tersebut kepada JPU. Namun, setelah meneliti, JPU menemukan sejumlah kekurangan yang harus dipenuhi PPNS diantaranya keterangan saksi tambahan serta dokumen asli dari kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sehingga, berkas itu dikembalikan kepada PPNS.

Setelah memenuhi semua petunjuk JPU, PPNS lalu melimpahkan kembali kepada JPU pada, Senin (19/9). “ Kita yakin, petunjuk JPU sudah dipenuhi semunya oleh PPNS. Sehingga, kita berharap, jaksa tidak terlalu lama dalam menelitinya,” kata Sariwating, Kamis (22/9).

Bila tidak ada lagi kekurangan, lanjut Sariwating, JPU harus segera memproses berkas tersebut ke tahap berikutnya hingga melimpahkan ke pengadilan untuk disidang, guna secepatnya ada kepastian hukum.

“Kita khawatir, kalau diperlambat lalu jaksa bisa beralasan bahwa saat ini masa Pilkada sehingga menunda prosesnya, karena Remon juga calon kepala daerah. Jangan sampai seperti itu, jaksa harus tegas dan cepat,” ujar Sariwating.

Tokoh pemuda kabupaten SBB, Ferry Kasale mengatakan, publik sudah lama memanti adanya kepastian hukum atas kasus tersebut. “Perkara itu sudah cukup lama dip roses. Jangan lagi bolak-balik jaksa dan PPNS,” katanya, kemarin.

Pihaknya, lanjut Kasale mendesak jaksa segera menyampaikan kepada publik tentang hasil kerja PPNS selama ini. Bila tidak ada lagi kekurangan, harus segera dilimpahkan ke pengadilan. “ Kami akan terus mengawal proses ini, sehingga ada kekuatan hukum tetap,” tandasnya.

Sementara itu, hingga kemarin, JPU masih meneliti berkas yang dilimpahkan kembali oleh PPNS tersebut. JPU memiliki waktu 14 hari. Bila masih ada kekurangan dalam berkas itu, akan dikembalikan kepada PPNS. Tapi bila sudah lengkap, dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga persidangan.

“ Untuk saat ini, masih diteliti. Jadi, apa hasilnya, belum bisa disimpulkan. Kalau sudah ada hasil, kita sampaikan, karena JPU punya waktu 14 hari untuk meneliti, pasti selesai tepat waktu,”kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapuletter, kemarin.

Sekadar ingat, tahun 2013 lalu, pemerintah kabupaten SBB membangun ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan  Waisala. Namun, proyek bernilai sebesar Rp17,5 miliar yang terdiri dari anggaran tahap pertama Rp 9 miliar dan tahap kedua Rp8,5 miliar ini dikerjakan hingga masuk ke dalam hutan produksi dan kawasan konservasi di hutan Sahuwai.

Penyerobotan kawasan hutan produksi Gunung Sahuwai itu terungkap setelah dilakukan operasi gabungan PPNS bersaama apara Direktorat Kriminal Khsusus Polda Maluku pada tahun 2013 lalu.
Hasilnya, dikatahui bahwa pelaksanaan proyek yang ditangani oleh PT Karya Ruata itu telah menerobos kurang lebih 3 kilometer ke dalam kawasan konservasi dan hutan produksi tanpa ijin dari Menteri Kehutanan.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!