Reklamasi Pandan Kasturi Merusak – Ambon Ekspres
Amboina

Reklamasi Pandan Kasturi Merusak

AMBON, AE.–– Reklamasi yang dilakukan di Teluk Ambon dalam rangka penataan kota Ambon dengan konsep Ambon Water Front City (AWFC) merupakan langkah yang baik. Namun, dampaknya tidak sedikit terhadap warga yang mendiami pesisir Teluk Ambon dan ekosistem di Teluk ini. Luapan air laut, pencemaran lingkungan serta penggusuran rumah warga adalah bentuk ancaman yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari pola pembangunan ini.

Pengamat lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) Abraham Tulalessy mengatakan, bila reklamasi terus dilakukan, massa air laut di Teluk Ambon akan meningkat, akibat menyempitnya Teluk ini. Akibatnya rumah warga di daerah pesisir menjadi sasaran. “Belum lagi kalau ada ombak, tentu masyarakat terancam,” katanya, Rabu (22/9).

Selain itu, kata Tulalessy meningkatnya air laut juga dapat berdampak pada air di sumur yang digunakan oleh warga di pesisir untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Air ini akan terkontaminasi dengan air laut, sehingga rasanya berubah menjadi asin.

Karena itu, menurut Tulalessy, pemerintah seharusnya tidak mudah mengijinkan pengembang untuk melakukan reklamasi tanpa analisis dampak lingkungan secara maksimal.

“ Dan rumah warga pesisir bisa digusur itu, karena kalau ada pembangunan di pantai, harus ada akses ke sana. Apakah Pemerintah dan rekanan mau ganti rugi. Kalau digusur, pemerintah harus bangun perumahan bagi masyarakat. Bisa bangun rumah susun di sekitar lokasi reklamasi agar warga juga merasakan manfaat pembangunan,” katanya.

Ditegaskan, aksi protes warga kelurahan Panda Kasturi kecamatan Sirimau terhadap reklamasi yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku bersama PT.Karya pembangunan Rezeki menjadi indikasi, tidak baiknya perencanaan serta lemahnya kinerja pemerintah kota Ambon.

Apalagi, bila reklamasi yang dilakukan selama ini tanpa ada dokumen Amdal serta sejumlah ijin lain dari pemerintah kota Ambon. Dan hal ini baru terungkap setelah warga melakukan demonstrasi. “Kalau tidak Amdal, berarti kinerja pemerintah harus dikoreksi. Proyek sebesar ini, kenapa bisa luput dari pengamatan pemerintah,” tegasnya.

Ketua LSM Kalesang Lingkungan Maluku, Costansius Kolatfeka mengatakan, konsep AWFC memang menjadi solusi yang baik dalam penataan pembangunan di Kota Ambon. Namun, pemerintah jangan melupakan dampak negatifnya terhadap ekosistem di Teluk Ambon dan masyarakat yang tinggal di di pesisir. “Ada ekosistem di pesisir Teluk Ambon yang terganggu. Bisa berpindah ke tempat lain atau mati,” katanya.

Dampak lainnya, lanjut Kolatfeka akan dirasakan oleh Masyarakat di pesisir. Ancaman banjir sulit dihindari, sebab bila reklamasi terus dilakukan di sepanjang pantai Teluk Ambon, massa air laut di Teluk ini pasti meningkat.

” Ambon ini kan rawan banjir, kalau Massa air laut meningkat karena Teluk Ambon menyempit, dan ada musim hujan deras lalu air hujan masuk Teluk Ambon, bisa terjadi banjir rob, banjir karena luapan air laut ke darat, masyarakat pesisir yang Sasaran,” jelasnya.

Menurut Kolatefka sangat tepat warga Pandan Kasturi kecamatan Sirimau memprotes reklamasi yang dilakukan PT.Karya pembangunan Rezeki. Apalagi, reklamasi dilakukan itu tanpa dokumen Amdal tentu sudah merupakan suatu tindakan kejahatan dalm merusak lingkungan sesuai Undang -undang nomor 32 tahun 2009 Tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Karena itu, pihaknya mendesak BWS Maluku dan pihak rekanan untuk menghentikan aktivitas. Bila tidak, sebaiknya masalah ini dibawa ke ranah hukum, sebab sudah merupakan bentuk pelanggaran.

Pihaknya juga mempertanyakan BLH kota Ambon yang terkesan membiarkan reklamasi terus dilakukan tanpa pengawan, hingga adanya demonstrasi warga, BLH baru angkat bicara tentang Amdal.

“Ini merupakan sebuah kegiatan melanggar PP. No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Masyarakat pandan kasturi dilindungi oleh undang -undang dan kapan saja dan masyarakat juga melapor kepada pihak berwajib,” ujarnya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Ambon, Lucia Izaak mengakui, reklamasi yang dilakukan di Teluk Ambon pasti berdampak buruk bagi warga pesisir. Karena itu, pemerintah kota tetap cermat dalam mengijinkan pengembang yang ingin melakukan reklamasi.

Lucia Izaak menegaskan, salah satu dampak negatif yang sulit dihindari adalah meningkatnya massa air laut di Teluk Ambon. Sehingga, dapat berakibat terjadinya sedimentasi (pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es atau gletser di suatu cekungan) di lokasi tertentu di pesisir pantai Teluk Ambon.

“Dapat terjadi sedimentasi yang misalnya, awalnya tidak ada di Poka atau Rumah Tiga, bisa saja muncul di situ,” kata Lucia Izaak kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Kamis (22/9).

Hal itu, lanjutnya merupakan konsekuensi dari pembangunan. Selain dampak positif, reklamasi yang dilakukan juga dapat berdampak negatif. “ Dampak positif, otomotis ada pertumbuhan ekonomi, ada penyerapan tenaga kerja di sana Tapi, dampak negatifnya, bisa ada penambahan massa air. Itu betul juga, tetap pasti ada,” tegasnya.

Karena itu, kata Izaak pemerintah tetap harus cermat dalam menjawab setiap permohonan para pihak yang ingin melakukan reklamasi di pesisir Teluk Ambon. Harus ada kajian yang yang baik dan mendalam, sebelum mengeluarkan ijin. “ Itu, agar ( dampak negatif) dapat diminimalisir, ”tegasnya.

Terkait reklamasi di pantai Kelurahan Pandan Kasturi yang dilakukan tanpa dokumen Amdal serta sejumlah ijin lainnya, namun tetap berlanjut, Lucia Izaak mengaku tidak mengetahui pasti dasar kelanjutan aktifitas di sana. Sebab, kewenangan mengeluarkan dokumen Amdal adalah pemerintah provinsi Maluku.

Kata Luzia, pihaknya di BLH Kota Ambon hanya mengingatkan, bahwa harus ada kajian yang dilakukan, sebelum melakukan aktivitas di lokasi itu. BLH pun telah menyurati pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) dan PT.Karya pembangunan Rezeki dengan tembusan ke pemerintah provinsi Maluku.

“Dan provinsi sudah hubungi saya bahwa mereka sudah turun ke lokasi. Tapi soal masih ada aktivitas, itu saya tidak tahu. Mungkin anda ( wartawan-red) perlu ke Bapedalda provinsi untuk mengkonfirmasi, kenapa belum ada ijinnya tapi masih ada kegiatan,” ujarnya.

Lazimnya, sebelum analisis dampak lingkungan (Amdal), kata Lucia Izaak seharusnya ada ijin prinsip dari pemerintah kota Ambon. Ini untuk melihat kesesuaian reklamasi dengan tata ruang kota. Setelah ada Amdal, lalu ijin lingkungan.

Kendati begitu, lanjutnya, setelah mendapatkan Amdal, pihak pengembang tidak lantas bisa mendapatkan ijin lingkungan dari pemerintah provinsi, sebab masih diperlukan kajian lagi atas dokumen Amdal tersebut.

“Perlu dikaji lagi, itu dimungkinankan atau tidak. Kalau ada pembangunan, apakah merusak lingkungan atau tidak, apakah bisa diminimalisir atau tidak, lalu dia dapat ijin lingkungan dari gubernur dan ijin reklamasi dari gubernur juga. Nah ini yang kita tidak tahu. Mungkin prosesnya sementara berjalan,” tandasnya.

Sementara, pemerintah provinsi Maluku belum memberikan penjelasan resmi tentang masih berlanjutnya aktivitas reklamasi di Pandan Kasturi. Sejumlah petinggi di Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan daerah (Bapedalda) Maluku yang ingin dikonfirmasi, namun tidak berhasil. “ Semua lagi ke luar daerah,” kata salah satu staf Bapedalda Maluku, kemarin.(MAN)

Most Popular

To Top