Direskrimsus Banyak Janji – Ambon Ekspres
Amboina

Direskrimsus Banyak Janji

AMBON,AE.–– Lambannya pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), mantan Bupati Seram Bagian Timur Abdullah Vanath, diduga karena ada intervensi dari pihak tertentu dari Jakarta.

Entah siapa yang mengintervensi aparat penegak hukum ini, namun kasus ini tampak kian sulit dituntaskan oleh Direktorat reserse kriminal khusus. Sudah dua tahun lebih Bupati SBT dua periode itu ditetapkan sebagai tersangka, berkasnya tak kunjung kelar diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku.

Hanya saja dugaan intervensi Jakarta, dibantah Kabid Humas Polda Maluku, Ajun Komisaris Besar Polisi Sulaiman Waliulu. Baginya dalam setiap penegakan hukum yang ditangani polisi tidak ada intenvensi dari siapapun.

“Kalau intenvensi saya rasa tidak ada, karena kasusnya (TPPU Vanath red) kan tinggal dilimpahkan saja. Dan mungkin waktunya belum tepat sehingga belum dilimpahkan,” tegas dia kemarin.

Namun ketika ditanya kapan akan dilimpahkan berkas Vanath, juru bicara Polda Maluku itu, mengaku belum mengetahui pasti karena harus berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Reskrimsus Polda. “Nanti saya cek dulu, baru saya sampaikan secara detail,”singkatnya.

Beberapa sumber di Polda Maluku mengaku, jika saat ini penyidik Ditreskrimsus sementara berkoordinasi dengan pihak penyidik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku, guna melimpahkan kasus tersebut.

“Kemarin-kemarin itu, pak Direktur lagi berangkat, jadi memang agak terlambat. namun untuk saat ini penyidik kalau tidak salah ada koordinasi dengan jaksa agar kiranya kasus itu bisa dilimpahkan,” papar sumber.
Baginya, lambat ataupun cepat kasus yang menjerat suami dari anggota komisi Hukum DPR RI, fraksi PKB ini tetap akan masuk ke meja pengadilan.

Sementara Direktur Reskrimsus Polda Maluku Kombes Polisi Budi Wibowo, hingga kini belum berhasil dimintai keterangan terkait hal tersebut.

Pengamat hukum asal universitas Pattimura, Nazaruddin Tianotak menilai, penyidik Direktorat Reskrimsus maupun Kejaksaan Tinggi, tidak serius dalam penanganannya. “Kami curiga lambatnya penuntasan kasus ini, karena tidak serius, kemudian ada problem teknis hukum. Namun untuk yang kedua itu sangat terbalik karena kasusnya sudah memasuki tahap akhir yakni pelimpahan ke jaksa untuk disidangkan itu,”katanya.

Tak hanya kedua faktor itu, kata Tianotak, kedua lembaga penegak hukum itu harus jujur kepada publik, sehingga masyarakat tidak dibuat bingung dalam penanganan dan penuntasan kasus tersebut.

“Kalau kita bandingkan di daerah lain, dengan kasus yang serupa, maka kami juga heran dengan yang terjadi dikasus Vanath ini. Untuk itulah kedua lembaga ini harus jujur dan berani menegakan hukum itu kepada siapapun,”tuturnya.

Bagi dia, hukum itu bebas dari tekanan maupun intervensi, sehingga jika ada keterlambatan maka sudah pasti ini wujud dari kegagalan Polisi dan Jaksa terlebih pihak Direktorat Reskrimsus Polda Maluku.

“Didalam proses penegakan hukum di republik ini, tidak akan lepas dari intenvensi politik, sehingga hal itu bisa juga terjadi dalam kasus ini (Abdullah Vanath red). tetapi jika itu terjadi maka sangat bertentangan dengan azas-azas hukum, yakni bebas, mandiri dan independen,”jelasnya.

Untuk diketahui, Abdullah Vanath disangkakan oleh penyidik Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam kasus tindak pidana pencucian Uang (TPPU). Kasus yang menjerat mantan calon Gubernur Maluku itu dimulai pada tahun 2012 dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Selama menjabat sebagai bupati sejak periode pertama 2005-2010, Vanath menikmati bunga deposito uang Pemerintah Kabupaten SBT tahun 2006–2008, dengan modus memindahkan deposito milik Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke rekening pribadinya.

Dari situ polisi bekerja untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Vanath. Proses penyelidikan mulai dilakukan sejak Direktur Reskrimsus Polda Maluku, yang saat itu dijabat oleh Kombes Polisi Sulistiono. Sulistiono langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Direktorat Reskrimsus didasarkan pada pemeriksaan para saksi. Saksi yang diperiksa penyidik mulai dari staf di Pemerintahan Kabupaten SBT, DPRD Kabupaten SBT dan juga staf-staf serta mantan kepala Bank Mandiri Cabang Mardika.

Dari pemeriksaan terhadap sejumlah saksi itu, mulai terungkap jika alumni Aliayah Masohi ini sendiri mengaku dana Pemkab SBT sebesar Rp 2,5 miliar awalnya berupa giro dan dipindahkan menjadi deposito.

Dana tersebut hendak dijadikan jaminan agunan dalam pengambilan kredit sebesar Rp 2 miliar. Awalnya suami Rohani Vanath itu mengurus di Bank Maluku Cabang Bula, namun tidak diterima. Bank itu menolak agunan menggunakan dana Pemkab untuk mengambil kredit.

Gagal di Bank Maluku Cabang Bula, tersangka memerintahkan Kabag Keuangan Pemkab SBT saat itu mendatangi Bank Mandiri Cabang Mardika guna mengajukan kredit Rp 2 miliar. Sekaligus memindahkan deposito ke rekening pribadi yang bersangkutan.

Pada Tahun 2006 Pemkab SBT punya deposito Rp 20 miliar. Dari deposito itu Rp 2,5 miliar dipindahkan ke rekening pribadi tersangka. Selanjutnya sisa dana dipindahkan ke Bank Mandiri atas nama Pemkab SBT. Tak hanya itu, di tahun 2008, deposito sebesar Rp 21 miliar dimana bunga depositonya juga masuk ke rekening pribadinya.
Setelah mendepositokan dana tersebut ke rekening pribadinya, Vanath lalu menarik bunga 1 persen dari setiap uang milik Pemkab SBT yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon.

Vanath juga membuka Giro Non Customer (GNC) di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Melalui kebijakan pihak Bank Mandiri inilah Vanath bisa menarik tunai bunga hasil kejahatannya. Untuk mengalihkan uang kas daerah ke rekening Vanath hanya dilakukan bermodalkan surat persetujuan perubahan nama pemilik rekening dari Ketua DPRD SBT yang kala itu dijabat oleh almarhum Jamaludin Arey.

Penyidik juga tidak hanya menemukan rekening deposito, tetapi juga giro non scatsemer (GNS). Dari dana GNS ini ada yang ditarik tunai oleh tersangka dan ada juga yang dimasukan ke rekening tersangka.

Dana GNS milik Pemkab SBT sulit diambil tunai dan dipindahkan ke rekning pribadi, terkecuali ada pengeculian dari bank. Meski sulit namun faktanya, penyidik berhasil menemukan bukti-bukti penarikan dana tunai GNS dengan tanda tangan basah tersangka. Termasuk dana sebesar Rp 149 juta ke kas Pemkab SBT yang kemudian dikembalikan oleh Vanath. (AHA)

Most Popular

To Top