Banyak Kasus Melilit Remon – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Banyak Kasus Melilit Remon

AMBON,AE.–– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali diharapkan agar tidak berlama-lama dengan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka penyerobotan hutan produksi dan lahan konservasi di kabupaten Seram Bagian Barat, Samuel Paulus Puttileihalat alias Remon. Jaksa juga harus menuntaskan sejumlah kasus lain yang juga menyeret nama Remon.

Lambatnya jaksa dalam meneliti berkas mantan pelaksana tugas kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten SBB itu, dikhawatirkan dapat membuka peluang terjadi berbagai masalah yang dapat menganggu proses hukum terhadap kasus tersebut.

“Prinsipnya, kita mendorong jaksa agar lebih cepat dalam meneliti berkas yang telah dilimpahkan oleh PPNS,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Maluku, Faisal Yahya Marasabessy, Minggu (25/9).

Sebelumnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku telah melimpahkan berkas tersebut kepada JPU. Namun setelah meneliti, JPU menemukan sejumlah kekurangan yang harus dipenuhi PPNS diantaranya keterangan saksi tambahan serta dokumen asli dari kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sehingga, berkas itu dikembalikan kepada PPNS. Setelah memenuhi semua petunjuk JPU, PPNS lalu melimpahkan kembali kepada JPU pada, Senin (19/9).

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating menegaskan, JPU harus lebih cepat dalam meneliti berkas kakak kandung mantan bupati kabupaten SBB, Jacobus Puttileihalat itu. Ini agar proses hukum tidak berlarut.

Sariwating menegaskan, pihaknya yakin PPNS telah memenuhi semua petunjuk jaksa. Sebab, saat dikembalikan, berkas tersebut cukup lama di tangan PPNS. Penyidik pun harus bertolak ke Jakarta untuk mengambil dokumen proyek ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan  Waisala itu dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Poin kita jelas bahwa jangan sampai karena tersangka itu menjadi salah satu calon kepala daerah, sehingga jaksa beralasan belum dapat menindaklanjuti proses hukum hingga Pilkada selesai. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Sebab, kata dia, ini tentang rasa keadilan masyarakat. Siapa pun, termasuk calon kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, harus diproses secara professional oleh aparat penegak hukum. Tidak mengenal tebang pilih.

Proyek ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan  Waisala itu dibangun pada tahun 2013 lalu. Namun, proyek bernilai sebesar Rp17,5 miliar yang terdiri dari anggaran tahap pertama Rp 9 miliar dan tahap kedua Rp8,5 miliar ini dikerjakan hingga masuk ke dalam hutan produksi dan kawasan konservasi di hutan Sahuwai.

Penyerobotan kawasan hutan produksi Gunung Sahuwai itu terungkap setelah dilakukan operasi gabungan PPNS bersama aparat Direktorat Kriminal Khsusus Polda Maluku pada tahun 2013 lalu.

Hasilnya, diketahui bahwa pelaksanaan proyek yang ditangani oleh PT Karya Ruata itu telah menerobos kurang lebih 3 kilometer ke dalam kawasan konservasi dan hutan produksi tanpa ijin dari Menteri Kehutanan.

Akibatnya, Remon Puttileihalat yang saat itu menjabat pelaksana tugas Kepala Dinas PU kabupaten SBB diduga melanggar Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999. Remon juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan  pasal 19 huruf  (a), (b), (c).

Tidak hanya di kasus tersebut, nama Remon juga disebut-sebut dalam dugaan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013  yang bersumber dari APBD Kabupaten setempat, Rp 1,2 Miliar. Penggunaan dana ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan, Remon telah dua kali diperiksa dalam kasus itu. Dia diduga mengambil dana ADD dari Dantje Selanno mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat senilai Rp. 800 juta, lalu menyerahkan kepada Jacobus Puttileihalat yang juga ketua DPD Demokrat untuk suatu kegiatan partai Demokrat.

Namun uang yang diserahkan Raymond kepada Jacobus hanya sebesar Rp. 500 juta. Sisanya digunakan Raymond untuk kepentingan pribadinya. Dia juga mengembalikan uang ADD sedikitnya Rp 600 juta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Maluku.

Jaksa belum melanjutkan proses hukum, karena masih fokus pada sejumlah kasus lain diantaranya dua kasus yang melilit Bank Maluku yaitu, dugaan mark up anggaran pembelian lahan dan gedung di Surabaya dan transaksi Reverse Repo dengan PT. AAA Securities.“Jangan karena alasan masih usut kasus bank Maluku, sehingga proses hukum atas kasus lain tidak jalan. Kita desak jaksa usut semuanya,” kata Sariwating.

Selain itu, Remon juga disebut paling bertanggung jawab dalam proyek Gapura selamat datang di Piru tahun 2014-2015. Anggaran proyek yang telah menghabiskan Rp5 miliar itu diduga dimark up.(MAN)

Most Popular

To Top