Pemerintah Membela Romang Melawan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pemerintah Membela Romang Melawan

AMBON, AE.––Semangat perjuangan warga Pulau Romang Maluku Barat Daya tak surut, meski mereka diperhadapkan pada tidak sedikit kendala. Intimidasi hingga kekerasan seakan tidak menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan perlakuan adil, terutama dari pemerintah. Namun, pemerintah masih memilih bergeming dengan keluhan rakyatnya sendiri dan memilih membela pemilik modal.

Di Romang, warga telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan memasang sasi adat di hutan milik mereka. Sudah dua kali sasi dipasang, namun selalu kalah dari pihak PT. Gemala Borneo Utama (GBU) yang dukung pemerintah dan aparat keamanan.

Intimidasi dan tindak kekerasan tak jarang diterima warga di sana. Bahkan ada diantaranya yang dijemput secara paksa oleh aparat kepolisian, lalu ditahan tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan. Ironis, karena langkah Polisi itu hanya karena masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara lain tanpa harus bertindak seperti itu.

Warga terus bergerak. Terbentuknya Koaliasi Save Romang Island, membuat warga makin tidak ragu untuk berjuang. Koalisi yang terdiri dari sejumlah akademisi, pengurus sejumlah LSM dan OKP ini menjadi penyulut semangat juang warga yang sejak beberapa tahun terakhir merasa diperlakukan secara tidak adil, sebab, lahan mereka digunakan, hasil kekayaan alam di tanah mereka berupa emas terus digarap lalu dibawa ke luar, tidak sedikit tanaman yang sebelumnya diandalkan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mati.

Koalisi Save Romang Island lalu mengarahkan perjuangan ke diskusi ilmiah dan penyampaian aspirasi secara teroganisir melalui pertemuan dengan DPRD provinsi Maluku serta demonstrasi.

Bersama warga Romang, Koalisi itu telah dua kali bertemu DPRD. Pertama dengan Komisi B, meminta komisi ini untuk memanggil dan meminta penjelasan kepala dinas Energi Sumber Daya Minerla (ESDM) Maluku, Martha Nanlohy tentang aktivitas PT. GBU yang terus mengangkut emas dari Romang ke luar Maluku dengan alasan masih tahap eskplorasi.

Padahal, sudah banyak sampel yang dibawa keluar. Beberapa kali aktivitas ini dihentikan aparat kepolisian, namun selalu berakhir tanpa sanksi hukum. Bahkan, GBU makin gencar mengirim material mengandung emas itu ke luar Maluku.

Namun, komisi B DPRD Maluku membuat kecewa Koalisi Save Romang, sebab aspirasi mereka tudak mendapat perhatian serius. Bahkan, rencana komisi ini untuk meninjau lokasi aktivitas PT. GBU di Romang, pun molor.

“Kami duga, komisi sudah masuk angin,” tegas anggota Koalisi Save Romang, Christian Sea, beberapa waktu lalu.
Koalisi kembali mendatangi DPRD Maluku. Mereka bertemu dengan ketua DPRD, Edwin Huwae dengan maksud yang sama, meminta perhatian para wakil rakyat terhadap nasib warga Romang.

Pertemuan itu memberikan sedikit harapan bagi warga. Sebab, ketua DPRD menyatakan siap melaporkan berbagai pelanggaran dalam perijinan bagi PT. GBU. Sehingga, Koalisi Save Romang Island harus menyerahkan dokumen –dokumen valid sebagai bukti. “ Kita siap dan dapat memberikan dokumen-dokumen itu,” kata Ketua Koalisi Save Romang Island, Colin Leppuy.

Tidak cukup dengan pertemuan, warga bersama Koalisi Save Romang Island berupaya melalui demonstrasi, meminta Gubernur Maluku Said Assagaff mencabut semua ijin yang diberikan kepada PT. GBU. Terutama ijin produksi yang dinilai cacat, karena tembusannya juga disampaikan kepada bupati kabupaten Seram Bagian Barat. Sebab, bupati kabupaten SBB tidak memiliki kewenangan atas tambang emas di Romang.

Dua kali demonstrasi yang dilakukan, selalu berakkhir sebelum warga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Polisi yang seharusnya mengawal dan mengamankan demonstrasi warga, malah datang dan membubarkan barisan pendemo. Padahal, pemberitahuan tentang demonstrasi itu telah disampaikan kepada polisi, sebelum warga turun jalan.

Polisi berdalih, pembubaran demonstrasi karena ingin menjaga keamanan dan ketertiban dan masyarakat jelang Pemilihan kepala daerah. “Kita kasi ijin bila itu untuk kepentingan masyarakat, kalau tidak, kita tidak ijin,” kata Kapolres Pulau Ambon dan Pp Lease, AKBP Harold W. Huwae.

Padahal, demonstrasi tersebut dilakukan warga hanya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, bukan untuk melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu Kamtibmas. “ Itu aksi damai. Sebagai warga negara, kita punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, kenapa dibubarkan,” tegas anggota Koalisi Save Romang Island, Costansius Kolatfeka, kemarin. (MAN)

Most Popular

To Top