Reklamasi Yang Penuh Masalah – Ambon Ekspres
Amboina

Reklamasi Yang Penuh Masalah

AMBON, AE.–– Indikasi baru terungkap dari reklamasi pantai Pandan Kasturi kecamatan kota Ambon bahwa proyek ini menggunakan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang diperuntukkan bagi pihak Lippo Group, pengembang yang sedang membangun Rumah Sakit Internasional Siloam di zona tujuh konsep Ambon Water Front City (AWFC) itu.

Data yang diperoleh Ambon Ekspres, luas lahan yang akan direklamasi adalah 25 hektar. Sudah ada yang tertimbun, tersisa sekira 3.75 hektar yang belum tertimbun. Reklamsi yang dimulai dari kawasan lapangan upacara Polda Maluku itu, akan berakhir di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Tantui.

Padahal, lokasi yang digunakan tersebut adalah Zona tujuh dalam konsep AWFC. Pemerintah telah mengizinkan Lippo Group, menggunakan lahan di zona seluas 25 hektar ini untuk membangun fasilitas publik, salah satunya RS Siloam yang saat ini sedang dibangun. Seluruh lahan di zona tujuh itu telah dianalisis hingga menghasilkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Pemerintah yang tawarkan zona tujuh kepada Lippo buat pembangunan, dan pemerintah juga yang ukur luas zona tujuh. Sudah ada Amdal untuk 25 hektar itu, mulai dari sungai Wairuhu hingga dekat PPN,” kata Andy Manuhuttu, Public Relation (Humas) anak perusahaan PT. Lippo Group, PT Karya Unggulan Gemilang, Jumat (23/9).

Sebagaimana diketahui, dalam konsep Ambon WFC (AWFC), pemerintah membagi daerah pesisir di Teluk Ambon menjadi 13  zona.  Mulai dari pesisir desa Amahusu kecamatan Nusaniwe  hingga desa Laha kecamatan Teluk Ambon.

BACA JUGA:  4 Jam Diinterogasi, Hentje Bungkam

Di setiap zona  akan dilakukan reklamasi hingga kurang lebih 40 hektar untuk pembangunan bangunan ke arah laut. Kawasan Galala hingga Tantui masuk zona tujuh. Selain rumah sakit Siloam, di sana juga akan dibangun pusat perbelanjaan dan hiburan oleh Lippo Group.

“Untuk mendapatkan dokumen Amdal, kita butuh waktu tiga tahun, karena harus ada kajian-kajian. Sayang juga kalau sekarang digunakan oleh yang lain. Apalagi, tanpa koordinasi dengan Lipo,” kata Manuhutu.
Pihaknya punya dasar hukum untuk membangun  di lokasi tersebut. Diantaranya,  ijin bernomor 640/1079/SETKOT tentang rekomendasi izin prinsip pemanfaatan zona tujuh pantai Hative Kecil yang dikeluarkan tanggal 23 Maret oleh Walikota Ambon.

Berikutnya, Izin nomor 503-09/2011 tentang Pengerukan, Pembangunan dan Pengembangan Zona 7 Pantai Hative Kecil tanggal 29 Maret 2011 oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. Kemudian izin nomor 503/591/1724/SEKOT tentang rekomendasi tetap pemanfaatan ruang zona 7 Pantai Hative Kecil yang diterbitkan tanggal 6 Mei 2012 oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Izin dengan nomor 660.1/04/UKL-UPL/2012 tentang rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan reklamasi zona 7 Pantai Hative Kecil juga telah diberikan oleh   kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon  pada 11 Mei 2011. Disusul Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) provinsi Maluku dengan    izin bernomor 02/REK-KOM/3/2014 tentang rekomendasi AWFC zona 7 Pantai Hative Kecil tanggal 21 Maret 2014.

BACA JUGA:  Pekan Ini, BAP Remon Disimpulkan

Pada tanggal 16 Maret 2015, pihaknya mendapatkan ijin dengan nomor 204 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan AWFC  dari Walikota Ambon pada 16 Maret. Terakhir, pihak  PT Karya Unggalan Gemilang mendapat ijin dari walikota Ambon  dengan   nomor 21 tahun 2015 tentang izin lingkungan kegiatan AWFC zona 7 tanggal 17 Maret.

Lalu apa sikap Lippo atas reklamasi oleh BWS Maluku bersama PT. Karya Pembangunan Rezeki di lokasi tersebut, Manuhutu belum mau memberikan penjelasan, sebab saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan pembangunan RS. Siloam.

“ Kita tentu akan menggunakan sisa lokasi yang ada, tapi kalau tanahnya sudah dibuat seperti ini ( reklamasi), bisa kacau ini. Tapi, sementara kita fokus selesaikan Rumah Sakit dulu,” katanya.

Sementara itu PPK Balai Wilayah Sungai Maluku, Ruslan Malik mengatakan, mereka tidak perlu mengantongi dokumen Amdal, karena yang dilakukan hanya membangun talud penahan ombak berdasarkan rekomendasi Amdal itu sendiri.

“Kan Amdal milik Siloam. Jadi untuk apa kita punya Amdal. Justeru kita menjalankan perintah yang tertuang dalam Amdal, makanya talud penahan ombak dibangun. Perintahnya, harus dibangun talud di garis pantai agar tidak terjadi abrasi,” kata Ruslan.

BACA JUGA:  RAMA Tembus 70 Persen BARU Nilai Spekulatif

Wakil Ketua Komisi III DPRD Ambon, Christian Latumahina mengatakan Komisi III meminta BLH segera memasang tanda larangan agar tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh BWS hingga seluruh ijin dikantongi.
Menurutnya, saat ini komisi sedang diperhadapkan dengan berbagai agenda penting untuk membahas anggaran maupun perda yang baru ditetapkan oleh DPRD Ambon.

Sehingga sebelumnya agenda untuk mengundang BWS, rekanan, BLH, dan pemerintah kota, sekaligus dengan warga yang merasa dirugikan untuk membahas persoalan tersebut, belum dapat dilakukan.

“Jika ijin Amdal, UPL dan UKL belum keluar maka proses administrasi harus dilengkapi oleh BWS baru proyek bisa jalan. Harus sesuai aturan. Seluruh administrasi ijin prinsip setelah dimiliki baru dapat melanjutkan kegiatan pembangunan. Dan setelah ini kita akan memanggil seluruh mitra yang terkait proyek tersebut termasuk warga Pandan Kasturi untuk bersama membahas persoalan ini di komisi III DPRD Ambon,” kuncinya.

Sementara, Kepala bidang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Maluku, Roy Siauta saat ingin dikonfirmasi, menolak memberikan penjelasan. “ Saya lagi tugas di Jakarta. Syaa tidak bisa berikan komentar apa pun tanpa seizing pimpinan,” katanya, via seluler, kemarin. (MAN/ISL)

Most Popular

To Top