Kegiatan BWS Dituding Illegal – Ambon Ekspres
Amboina

Kegiatan BWS Dituding Illegal

AMBON,AE.––Reklamasi yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku bersama PT. Karya Pembangunan Rezeki di pantai kelurahan Pandan Kasturi kecamatan Sirimau, kota Ambon tidak dapat dibenarkan, sebab dilakukan di lokasi yang diperuntukkan bagi pihak lain. Diduga ada permainan untuk meloloskan kegiatan. Reklamasi di Teluk Ambon.

Diberitakan sebelumnya, reklamasi pantai Pandan Kasturi oleh BWS dan PT. Karya Pembangunan Rezeki diduga menggunakan dokumen analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang diperuntukkan bagi pihak Lippo Group, pengembang yang sedang membangun Rumah Sakit Internasional Siloam di zona tujuh konsep Ambon Water Front City (AWFC) itu. Hal ini pun diakui Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Balai Wilayah Sungai Maluku, Ruslan Malik.

Reklamasi dilakukan karena sudah ada Amdal yang dikantongi Lippo Gorup itu. Sebelumnya, turut dalam sidang Amdal bagi Lippo Grup adalah sejumlah ahli lingkungan dari Pusat Studi Lingkungan (PSL) Unpatti. Sidang Amdal dilakukan setelah Lippo berencana membangun sejumlah fasilitas publik di zona tujuh konsep Ambon Water Front City (AWFC) itu.

BACA JUGA:  Inflasi Bulanan Maluku Terus Menurun

“ Saya yang susun dokumennya, sehingga saya juga kaget, kenapa ada reklamasi baru di sana, kalau bukan pemegang ijin ( Lippo Group) yang lakukan,” kata salah satu analis Amdal dari PSL Unpatti, Justinus Male, Senin (26/9). Ditegaskan, seharusnya pemerintah tidak lagi mengijinkan reklamasi di lokasi yang telah diperuntukan bagi pihak Lippo Group tersebut. Sebab, semua perijinan, termasuk analisis Amdal atas lokasi itu atas nama Lippo Group. “Kalau mau lakukan aktivitas di situ, harus ijin dulu di pemegang ijin dan dokumen Amdal. Kalau tidak, illegal itu,” kata Male, kemarin.

PS Unpatti mendorong agar setiap reklamasi dilakukan secara cermat, tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Sehingga, aktivitas BWS bersama PT. Karya Pembangunan Rezeki di sana, harus segera ditinjau kembali. “Tidak bisa lakukan reklamasi dengan satu Amdal itu, apalagi bila tidak minta ijin dari pemegang Amdal,” tegasnya.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon, Augy Syahailatua mengatakan, dari sisi lingkungan, memang reklamasi tidak harus dilakukan di Teluk Ambon. Sebab, dampaknya akan dirasakan oleh warga yang mendiami daerah pesisir.

BACA JUGA:  Jaksa Amini Tantangan DPRD Maluku

“Terutama di daerah yang rendah, karena akan ada gerakan massa air. Sehingga, wajar warga Pandan Kasturi protes, karena mereka yang akan paling kena dampaknya,” kata Augy Syahailatua, Senin (26/9).
Kendati begitu, reklamasi yang akan dilakukan di sepanjang Teluk Ambon sebagai konsekuensi konsep Ambon Water Front City (AWFC), tidak sampai membuat Teluk Ambon menyempit dalam kategori yang parah. Sebab,Teluk Ambon bukan Teluk yang dangkal. “ Dan Teluk Ambon masih cukup luas,” katanya.

Apalagi, lanjutnya reklamasi merupakan salah alternatif dalam rangka mendukung pembangunan di kota Ambon. “ Dan reklamasi bukan baru dilakukan sekarang. Sudah dari dulu. Pasar Mardika, lokasi pelabuhan, di Talake juga, itu semua reklamasi. Itu manfaatnya. Tapi, jangan lupa, dampak buruknya harus diminimalisir dengan langkah antisipasi,” ujarnya.

Karena itu, kata Syahailatua pemerintah jangan mudah mengijinkan reklamasi tanpa melalui analisis dampak lingkungan (Amdal) yang baik. Terutama analisis tentang dampak reklamasi terhadap masyarakat.

BACA JUGA:  Proyek Cari Untung ‘Milik’ BKM

“Dampak itu pasti ada. Bagaimana meminimalisir dampak itu yang harus menjadi perhatian serius. Bila analisisnya harus ada relokasi warga, ya harus dibicarakan dengan warga, gimana solusinya. Jadi, saya kira sebelum reklamasi, harus ada konsultasi publik,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal ) Provinsi Maluku, Tomasoa Vera Ellen, menolak memberikan penjelesan ketika ingin dikonfirmasi, kemarin. (MAN)

Most Popular

To Top