Nanlohy Bagi Jatah “Emas” BPS-CCP – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Nanlohy Bagi Jatah “Emas” BPS-CCP

AMBON, AE.–– Sudah kurang lebih delapan bulan, pihak PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) mengangkat material dari sungai Anahoni, kabupaten Buru. Namun, baru sekira 15 persen material yang diangkat. Sementara, pemerintah belum mengeluarkan ijin normalisasi bagi PT. Citra Cipta Pratama (CCP).

Manager Operasional PT. BPS, Bambang Riadi saat dikonfirmasi mengatakan, kalau kisaran, material yang sudah diangkat dari sungai Anahoni sekitar 700 ton. ” Tapi jumlah pastinya harus saya cek dulu, karena itu baru kisaran,” katanya, kemarin.

Diakui, pengambilan material tidak berjalan lancar. Sebabnya, antara lain masalah cuaca. Butuh waktu sekira satu tahun lagi untuk mengangkat sisa material dari sungai itu.

Material yang diangkat, tetap ditampung di stok file yang saat ini digunakan. Selanjutnya, material tersebut diolah, guna mendapatkan mineral emas yang tercampur dalam material itu. BPS pun diberikan isyarat oleh pemerintah untuk mengolah material itu.

Pihaknya, kata Bambang masih memenuhi syarat-syarat untuk disampaikan kepada pemerintah, untuk menjadi bapak angkat bagi koperasi milik masyarakat dalam mengolah material tersebut serta menjadi pengelolah tambang emas di gunung Botak. “(Ijin) Masih proses. Kalau sudah ada, saya kabari,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Pemerintah Gagal Lindungi Rakyat

Selain PT. BPS, pemerintah juga mengijinkan PT. Citra Cipta Pratama (CCP) melakukan normalisasi di sungai Anahony. Perusahaan ini masuk ke sana setelah menang tender yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Maluku.
Namun hasil tender sempat dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah. Ini diduga karena pemerintah ingin sungai Anahoni ditangani oleh PT. BPS. Pemerintah lalu menganulir pembatalan tersebut, setelah pihak PT. CCP protes.

Tidak sampai setengah tahun beraktivitas, ijin PT. CCP kembali dicabut pemerintah. Kali ini dengan alasan perusahaan itu melakukan pelanggaran, menampung material di lokasi lain, di luar lokasi yang ditentukan pemerintah. Surat pembatalan tersebut pun telah beredar ke sejumlah pihak pada April lalu.

Sekira tiga bulan setelah beredarnya surat pembatalan tersebut, pemerintah kembali menganulir pencabutan ijin bagi PT. CCP. Ijin bagi perusahaan ini pun diperpanjang oleh pemerintah.

Tidak diketahui, alasan pemerintah menganulir pencabutan ijin PT. CPP. Namun pihak CCP menyebut, terhentinya aktivitas mereka lantaran batas waktu sesuai kontrak telah berakhir pada, akhir 2015 lalu.

BACA JUGA:  Mogok Ditengah Laut, Penumpang Panik

“Ijin yang baru sementara diproses di pemerintah. Kami pada prinsipnya, tetap menunggu, bola sudah keluar, langsung kerja lagi,” kata Humas PT. CCP, Nicholas Nurlatu, kemarin.

Pihaknya, lanjut Nurlatu, juga telah memenuhi semua syarat yang ditentukan pemerintah dalam rangka memperpanjang ijin operasi itu. “ Kekurangan-kekurangan juga sudah kita penuhi. Dan saat ini dinas ESDM Maluku masih proses perpanjangan ijin itu,” katanya.

Sementara, kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nanlohy belum dapat dikonfirmasi tentang ijin bagi PT. CCP tersebut. (MAN)

Most Popular

To Top