Romang Menunggu Janji Edwin – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Romang Menunggu Janji Edwin

AMBON, AE.––Semua ijin pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya dan pemerintah provinsi Maluku bagi PT. Gemala Borneo Utama (GBU) yang dinilai bermasalah, telah diserahkan Koalisi Save Romang Island kepada ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae.

Ketua Koalisi Save Romang Island, Collin Leppuy mengungkapkan, setelah bertemu ketua DPRD Maluku beberapa waktu lalu, pihaknya pun langsung menyerahkan berbagai data tentang dugaan pelanggaran terkait aktivitas OT. GBU di Romang.

“Semua data sudah kami serahkan kepada ketua DPRD. Termasuk ijin-ijin dari pemkab dan gubernur,” kata Leppuy, Rabu(28/9).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PT. GBU masuk ke Romang atas restu pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, lewat rekomendasi Bupati Maluku Tenggara Barat, Bitzael S Temmar nomor : 540/052 a/ REK/2008 tentang izin kegiatan eksplorasi dalam hutan di pulau Romang untuk kegiatan pertambangan.

Dalam rekomendasi tertanggal 10 Juli 2008 itu dikeluarkan dengan memperhatikan peraturan menteri Kehutanan nomor: P 64/Menhut-ll/2006 Oktober 2006 tentang perubahan peraturan menteri Kehutanan Nomor P14/Menhut.II/2-16 tentang pedoman pinjam pakai Kawasan, serta dengan berpedoman pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Rekomendasi tersebut juga berpedoman peta Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Maluku Tenggara yang dikeluarkan oleh balai pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayal IX Ambon skala: 250.000.

Pedoman berikutnya, surat Kepala Badan Pertambangan, Energi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor 44/BAP. PLH 660 1/ll/lV/2008 tanggal 18 April tahun 2008 tentang Permohonan Kajian Teknik tentang status hutan di Pulau Romang.

Setelah kabupaten Maluku Barat Daya dimekarkan, terpisah dari kabupaten MTB, penjabat bupati MBD, Jacob Patty memberikan rekomendasi yang sama kepada PT. GBU dengan nomor 542 1/207/2009. Dalam rekomendasi tertanggal 20 Maret 2009 itu juga disebutkan bahwa luas pulau Romang adalah 23. 700 hektar.

Penyebutan luas pulau Romang 23.700 hektar dalam kedua rekomendasi tersebut, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya luas pulau Romang. Dan diduga hanya merupakan permainan oknum pejabat tertentu untuk memuluskan jalan bagi PT. GBU beroperasi di Pulau Romang. Sebab, luas pulau ini hanya sekitar 17. 500 hektar.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengamanatkan bahwa, pulau dengan luas kurang dari 20 hektar tidak dapat dijadikan sebagai lokasi aktivitas pertambangan. Dengan demikian, pulau Romang juga tidak dapat dijadikan lokasi pertambangan.

Selain kedua rekomendasi tersebut, Koalisi Save Romang Island juga menemukan kejanggalan dalam Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 260.b Tahun 2015 tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi emas kepada perseroan terbatas Gemala Borneo Utama di Kabupaten MBD.

Dalam SK gubernur tersebut tidak mencantumkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil, sebagai dasar pertimbangan.

SK itu diterbitkan dengan menimbang SK bupati MBD nomor 540-480 tahun 2014 tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi emas kepada perseroan terbatas Gemala Borneo Utama yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2014.

Selain itu, pada poin B dalam SK gubernur tersebut yang menjelaskan tentang kewajiban PT. GBU, diantaranya menyampaikan rencana kerja dan anggara biaya (RKAB), selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur Maluku dengan tembusan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

Tembusan juga harus disampaikan kepada Bupati Seram Bagian Barat. Padahal, secara adiministrasi pemerintahan Kabupaten SBB berbeda dengan kabupaten MBD, termasuk perbedaan letak wilayah geografis.

Dalam pertemuan dengan Ketua DPRD, Edwin Huwae dan wakil ketua komisi B Abdullah Marasabessy beberapa waktu lalu, Koalisi Save Romang bersama sejumlah warga Romang serta akademisi membeberkan kejanggalan dalam ijin tersebut.

Karena itu, kata Leppuy pihaknya berharap, ketua DPRD Maluku segera menentukan langkah selanjutnya tentang berbagai masalah tersebut. ” Kita mendorong, agar masalah ini dibawa ke KPK, ijin-ijin itu perlu dilaporkan ke sana,” katanya.

Ketua DPRD Edwin Huwae belum berhasil dikonfirmasi tentang langkah selanjutnya atas berbagai data yang telah diserahkan Koalisi Save Romang Island tersebut.

Wakil ketua komisi B Abdullah Marasabessy mengatakan, langkah lanjutan atas aspirasi warga Romang, berikut berbagai data yang telah diserahkan, akan dilakukan, setelah DPRD mendapatkan data dari pihak PT. Gemala Borneo Utama.

“ Karena kita butuh data penyeimbang. Tidak bisa hanya dari satu pihak. Nanti data dari GBU sudah ada, baru kita buat langkah selanjutnya, “ kata Marasabessy, kemarin. (MAN/MG2)

Most Popular

To Top