CCP Siap Masuk, BPS Main Serobot – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

CCP Siap Masuk, BPS Main Serobot

AMBON, AE.–– Dua kali mendapat sanksi keras berupa penghentian aktivitas, PT. Citra Cipta Pratama (CCP) selalu mendapat ampunan dari pemerintah. Mereka masih diberikan kesempatan untuk menormalisasi sungai Anahony, kabupaten Buru. Sementara, PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) dituding menyerobot lahan masyarakat adat Kaiely dan menggusur ribuan pohon sagu milik warga di sana.

Sebelumnya, setelah lolos sebagai pemenang tender normalisasi sungai Anahony, PT. CCP, sempat menghadapi masalah. Hasil tender dibatalkan oleh pemerintah tanpa alasan yang jelas. Namun, sikap pemerintah itu diudga kuat, menyusul hadirnya PT. BPS.

Pihak PT. CCP lalu protes. Pemerintah pun mengalah. Namun, tetap mengakomodir pihak PT. BPS yang hadir dengan dana besar. Sungai Anahony yang seharusnya ditangani oleh PT. CCP, pun dibelah menjadi dua. Sebagian untuk PT. CCP, sebagian lagi untuk PT. BPS.

Dua perusahaan itu lalu masuk ke sana, menjalankan tugas mereka masing-masing di lokasi yang sama. Tapi, CCP kembali mendapat masalah setelah diketahui menampung material di lokasi yang tidak ditentukan pemerintah. Akibatnya, setelah masa kontrak tahap pertama berakhir Desember 2015, perpanjangan ijin operasional mereka itu pun dibatalkan pemerintah pada April 2016.

Namun, lagi-lagi perusahaan itu diberikan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas mereka. Meski belum resmi, namun indikasi itu sudah terungkap dengan adanya proses perpanjangan ijin yang sementara dilakukan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nanlohy.

Sebelum informasi perpanjangan ijin PT. CCP terungkap, Nanlohy dikabarkan bertemu dengan pihak PT. CCP di Bali. Tidak diketahui, apa maksud pertemuan tersebut. Namun, gubernur Maluku, Said Assagaff membantahnya. Nanlohy ke Bali bukan untuk bertemu pihak PT. CCP, tapi mengikuti suatu kegiatan dinas di sana.

Humas PT. CCP, Nicholas Nurlatu mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum beraktivitas, paska berakhirnya kontrak pertama pada Desember 2015. ” Karena perpanjang ijin masih diproses oleh dinas ESDM Maluku,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya tetap bekerja secara profesional, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Maluku, sehingga tidak pernah melakukan penyetoran dana ke Pemprov. ” Kami kan kerja dengan dana APBD, jadi tidak lakukan apa yang disebut setoran dana, karena kontraknya tidak begitu,” katanya.

Sementara belum tuntas proses hukum terkait aktivitas PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) dan PT. Citra Cipta Pratama (CCP) di Sungai Anahony, kabupaten Buru, terungkap masalah baru. Masyarakat adat menuding PT. BPS menyerobot lahan mereka dan menggusur ribuan pohon sagu di sana. Lahan sekitar 20 hektar itu akan digunakan PT. BPS sebagai lokasi pengolahan material yang diangkat dari sungai Anahony.

Salah satu ahli waris pemilik lahan di sungai Anahony, Somy Nurlatu kepada Ambon Ekspres mengungkapkan, penggusuran sekitar 1000 pohon sagu tersebut telah dilakukan dalam satu bulan terakhir tanpa sepengetahuan pihaknya sebagai pemilik lahan dan pohon sagu tersebut. ” Selama ini, pohon sagu menjadi makanan pokok kami. Tidak boleh digusur,” katanya via seluler, Jumat (30/9).

Pihaknya telah menyampaikan protes secara langsung kepada pihak PT. BPS namun tidak mendapat tanggapan yang baik. Karena itu, pihaknya berharap Gubernur Maluku, Said Assagaff meninjau kembali ijin PT. BPS dan menghentikan aktivitas perusahaan ini, tidak hanya menyerobot lahan mereka, tapi juga menggusur pohon sagu tersebut.

” Sudah serobot lahan kami untuk angkat material, pohon sagu juga digusur. Kami minta BPS bertanggung jawab,” katanya.

Manageri PT. BPS saat dikonfirmasi, mengakui adanya penggusuran ribuan pohon sagu tersebut. Namun, itu dilakukan atas restu tokoh masyarakat dan tokoh adat Kaiely.

“Semua sudah tandatangan di hadapan notaris. Lahan itu kita kontrak selama 10 tahun untuk pengolahan. Kalau ada yang klaim itu lahan mereka, silakan tunjukkan buktinya. Pohon sagu yang digusur itu pohon sagu yang sudah mati,” katanya, kemarin.

Diakui, lokasi yang disewa tersebut akan digunakan pihaknya untuk mengolah material yang diangkat dari sungai Anahony.

Ijin bagi pihaknya untuk mengolah material tersebut pun telah mendapat persetujuan sejumlah Kementerian terkait, diantaranya Kementerian Kehutana dan Lingkungan Hidup dan Kementerian Politik dan hukum dan HAM. “Kalau di pusat, sudah beres. Tinggal gubernur tanda tangan,” sebutnya.

Terkait kewajiban PT. BPS ke pemerintah provinsi Maluku berupa penyetoran dana, seperti yang dilakukan sejak November 2015 hingga April 2016, Bambang mengungkapkan, setelah April 2016, pihaknya tidak lagi menyetor dana ke pemerintah.

Sebab, dana sebelumnya digunakan untuk penertiban Gunung Botak, termasuk biaya pengamanan. Tapi, kalau sekarang tidak lagi, perusahan sendiri yang tangani secara langsung biaya pengamanan selama pengangkatan material dari Anahony.

“Kita berikan langsung kepada pihak terkait. Misalnya, Sat Pol PP, kita berikan uang makan per hari Rp100 ribu. Ini untuk setiap petugas,” katanya.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!