Pekan Ini, BAP Remon Disimpulkan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pekan Ini, BAP Remon Disimpulkan

AMBON, AE––Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi ( Kejati) Maluku masih meneliti berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka penyerebotan hutan produksi dan lahan konsevasi di kabupaten Seram Bagian Barat, Paulus Samuel Puttileihalat alias Remon. Pekan ini, jaksa menyimpulkan kelengkapan berkas tersebut.

Kepala seksi penerangan hukum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette saat dikonfirmasi mengatakan, JPU berupaya meneliti berkas tersebut sebelum batas waktu 14 hari, paska pelimpahan berkas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dinas Kehutanan Maluku, berakhir. “Masih diteliti. Paling lambat hari Selasa atau Rabu sudah selesai dan sudah bisa simpulkan,” kata Sapulette via seluler, Minggu (2/10).

Sebelumnya, jaksa pernah mengembalilkan berkas tersebut kepada PPNS, karena masih harus dilengkapi dengan keterangan sejumlah saksi tambahan dan sejumlah dokumen terkait proyek pembukaan jalan di oleh pemerintah kabupaten SBB membangun ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan  Waisala tersebut.

BACA JUGA:  Jaksa Usut Dana Bencana Ambalauw

Setelah melengkapi berkas itu sesuai petunjuk jaksa, PPNS kembali melimpahkan ke JPU pada, awal September lalu. Remon sendiri juga telah menempuh praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun, upaya yang dia lakukan itu tidak membuahkan hasil baginya. Majelis hakim pengadilan negeri Ambon menyatakan, penetapan tersangka sudah sesuai aturan yang berlaku.

Kendati Remon kalah di Praperadilan, tapi menurut pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Nasarudin Tianotak, bukan berarti BAP kakak kandung mantan bupati SBB, Jacobus Puttileihalat itu sudah dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan hingga persidangan. Sebab, BAP masih perlu dilengkapi.

“ Kalau praperadilan, itu hanya melihat pada penetapan tersangka, bahwa dilakukan atas dua alat bukti atau tidak. Tapi tidak masuk ke substansi masalah,” katanya, kemarin.

Sementara terkait berkas, lanjut Tianotak, jaksa perlu cermat dalam meneliti, guna memastikan lengkap tidaknya berkas itu. “ Jaksa tentu harus memastikan apakah unsur–unsur dalam perkara itu sudah lengkap atau belum. Ini agar setelah sampai di pengadilan, dapat dibuktikan,” ujarnya.

BACA JUGA:  PDIP: Survei Hanya 1 Indikator

Sehingga, walaupun sudah beberapa kali PPNS melimpahkan berkas ke Jaksa, tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh jaksa.

“ Tapi kalau sudah lengkap, saya yakin teman-teman di kejaksaan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi kalau belum lengkap, harus dikembalikan lagi untuk dilengkapi. Ini kan untuk mendukung kinerja jaksa juga ketika sampai di pengadilan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, tahun 2013 lalu, pemerintah kabupaten SBB membangun ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan  Waisala. Namun, proyek bernilai sebesar Rp17,5 miliar yang terdiri dari anggaran tahap pertama Rp 9 miliar dan tahap kedua Rp8,5 miliar ini dikerjakan hingga masuk ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi di hutan Sahuwai.

Penyerobotan kawasan hutan produksi Gunung Sahuwai itu terungkap setelah dilakukan operasi gabungan sejumlah intansi terkait. Hasilnya, diketahui bahwa pelaksanaan proyek yang ditangani oleh PT Karya Ruata itu telah menerobos kurang lebih 3 kilometer ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi tanpa ijin dari Menteri Kehutanan.

BACA JUGA:  Larangan Dilanggar, Tewas di Tanjung

Remon Puttileihalat diduga melanggar melanggar Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999. Remon juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan  pasal 19 huruf  (a), (b), (c).
Berdasarkan pasal yang disangkakan, Remon terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.(MAN)

Most Popular

To Top