Pengamat: Kasus BM Cacat Prosedur – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Pengamat: Kasus BM Cacat Prosedur

AMBON,AE.–– Pelimpahan berkas perkara tahap II untuk tersangka Idris Rolobessy dan Pedro Tentua, dinilai tergesa-gesa. Pasalnya berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tanpa ada hasil audit kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Maluku.

Selain tergesa-gesa, pelimpahan tahap II di hari terakhir masa penahanan Rolobessy dan Tentua, juga dinilai oleh pihak penasehat hukum tersangka hanya untuk menghindari kegagalan proses hukum dalam pembuktian. Berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, harus disertai dengan kerugian negara yang pasti.

Pengamat hukum Unieversitas Pattimura, Jhon Pasalbessy mengungkapkan, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, ada beberapa unsur materil yang harus dipenuhi. Salah satunya yang paling penting, adalah kerugian negara.

Dalam kasus Bank Maluku, malah sebaliknya. Berkas telah dinyatakan lengkap, tanpa hasil audit BPKP. Pasalnya, BPKP saat ini masih melakukan klarifikasi untuk mengetahui hasil kerugian negara. Sehingga belum ada kerugian negara yang real atau pasti untuk diketahui masyarakat.

“Kerugian negara dalam kasus Bank Maluku, saat ini masih diklarifikasi oleh BPKP, dan masih berlanjut. Dan inilah lemahnya sistem peradilan yang memang tidak fear, “jelasnya.

Pasalbessy mencontohkan, jika kepolisian yang melakukan penyidikan, maka kejaksaan sebagai kontrol karena bertindak selaku JPU. Sebaliknya, jika kejaksaan melakukan penyidikan, siapa yang akan mengontrol? Dalam kasus Bank Maluku, Kejaksaan selaku penyidik dan juga penuntut umum. Dan ketika masa tenggang waktu harus selesai, tidak ada yang mengontrol.

Masalah lainnya, kata Pasalbessy, ketika sudah lengkap, kemudian dilimpahkan ke Tahap II sementara hasil audit belum dikantongi, maka pertanyaannya, didalam dakwaan tersebut akan dipakai audit kerugian yang mana? Karena hasil audit secara resmi belum ada.

“Karena belum tahu kerugian negara yang pasti berapa banyak. Jika dalam dakwaan jaksa kerugian negara sekian, itu dipakai yang mana? Sementara BPKP belum keluarkan hasilnya. Dan inilah yang cacat sebenarnya, “terangnya.

Menurutnya, jika sudah dinyatakan lengkap, maka sudah harus ada bukti kerugian negara dan dilakukan sesuai prosedural. Dan ada benarnya jika pihak tersangka melalui penasehat hukumnya memprotes dan menyatakan tidak prosedural. “ Memang ada benarnya. Karena semuanya harus sesuai KUHAP, “tandasnya.

JAKSA ENGGAN BUKA IDENTITAS TERSANGKA BARU
Menyikapi informasi terkait adanya penambahan tersangka baru dalam kasus pembelian lahan dan gedung di Surabaya, Kejaksaan masih tertutup.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette juga menepis adanya informasi tersebut.”Setahu saya, sampai saat ini belum ada informasi itu (penambahan tersangka, red), “terangnya.

Karena, lanjutnya, dalam penetapan tersangka, penyidik yang lebih tahu dan lebih paham soal itu. Disamping, itu, informasi terkait penetapan tersangka, sangat rahasia. “Nanti kalau sudah eksphose baru diumumkan. Tetapi saat ini belum ada informasi itu, “tandasnya. Sementara, Kasidik Kejati MAluku, Ledrik Takandengan tidakl berhasil dihubungi.

Informasi sebelumnya yang diperoleh koran ini, jika berdasarkan pengembangan penyidikan, bakal ada pihak yang akan dijerat jaksa. Pihak yang bakal dijerat, berasal dari Bank Maluku.

Hanya saja, menyoal indentitas siapa yang diduga bakal mengikuti jejak Idris Rolobessy cs, masih dirahasiakan.
Sementara itu, keputusan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, menahan tersangka dugaan mark up pembelian lahan gedung bank Maluku, Idris Rolobessy dan Pedro Tentua di Rutan Brimob Polda Maluku, tidak tepat karena hak-hak Rolobossy Cs tidak dipenuhi dengan baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Idris Rolobessy, Fahri Bachmid. Kata dia, pihaknya secara tegas keberatan dan menolak kebijakan Kepala Kejati Maluku itu yang secara sewenang-wenang memerintahkan penempatan para tersangka di tahanan Polda.

Keberataa itu, lanjutnya didasarkan atas beberapa alasan yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58/1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tanggung jawab perawatan tahanan, tidak terdapat alasan khusus untuk tahanan JPU Kejati Maluku ditempatkan di Rutan Polda Maluku.

“Karena di Ambon masih tersedia Rutan Klas IA Ambon, dan masih sangat representatif dan memadai,” ungkap Fahri Bacmid, akhir pekan kemarin. Berikutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 1999, khususnya ketentuan pada Bab IV,pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan Agama dan kepercayaanya masing-masing di dalam Rutan,” kata dia.

“ Faktanya, di sana ( Rutan Brimo Polda Maluku ) tidak ada sarana peribadatan, baik berupa Masjid maupun Gereja. Dengan demikian hak tersangka untuk melakukan ibadah sesuai keyakinan masing-masing menjdi tereduksi,” jelasnya.

Dia menandaskan, bila jaksa tidak dapat memenuhi hak-hak dasar para tersangka, maka jangan gegabah untuk menahan orang. ” Ini adalah perbuatan keji dan tidak berperi kemanusiaan. Kami mendesak agar Kajati Maluku segera diganti jika tidak cakap dalam menegakan hukum, dan jika jajaran dibawahnya yang bersalah maka segera dicopot,”katanya.

Pihaknya telah melayangkan protes keras kepada jaksa Agung RI, Komnas HAM RI,dan Komisi Kejaksaan RI. ”Menurut hemat kami, ini adalah perbuatan yang merendahkan nilai kemanusiaan, dan merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia, yang negara harus menghormati serta menjunjung tinggi tanpa ada pengecualian,” terangnya.(AFI/MAN)

Most Popular

To Top