Manisnya Janji Palsu Jaksa – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Manisnya Janji Palsu Jaksa

AMBON, AE.–– Dua kasus besar, dugaan korupsi Repo dan gratifikasi PT BPS kepada Kepala Dinas Energi Sumberdaya Mineral Maluku, Martha Nanlohy kini menggantung. Tak lagi dikorek jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku. Mereka selalu banyak alasan untuk menghindari kritikan publik.

Padahal, sejak April hingga Oktober 2016, tim penyidik Kejaksan Tinggi Maluku terus mengumbar janji akan menuntaskan kasus ini. Pada Juni lalu, tim penyidik menargetkan, usai perayaan Idul Fitri tahun ini, kasus Repo akan dinaikan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Kemudian pada Juli, Kejaksaan kembali mengumbar janji bakal memanggil mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu selaku mantan pemegang saham pengendali. Tidak hanya Ralahalu, wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku mantan Komisaris Utama Bank Maluku juga bakal diperiksa. Namun lagi-lagi, sampai saat ini janji tersebut tidak terpenuhi.

Puncaknya, awal Agustus lalu, Kejaksaan juga berjanji bakal memberikan kejutan terkait penyusutan kasus Repo Bank Maluku. Kenyataannya, itu hanya janji kosong. Sampai saat ini, penyidik juga beralasan, lebih fokus untuk menuntaskan kasus pembelian lahan dan gedung di Surabaya. Alasannya, kasus tersebut sudah ada tersangkanya. Sehingga harus diprioritaskan.

Begitu juga dengan agenda pemanggilan terhadap Kadis ESDM, Martha Nanlohy. Sampai saat ini, Nanlohy belum pernah sekalipun diperiksa oleh jaksa. Meskipun, Nanlohy pernah menyerahkan dokumen terkait Gunung Botak.

Kasipekum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette saat dikonfirmasi terkait agenda lanjutan untuk pemeriksaan Repo dan Gunung Botak, masih menjelaskan hal yang sama. Saat ini, penyidik masih fokus untuk kasus pembelian lahan dan gedung di Surabaya. “Untuk saat ini setahu saya penyidik masih fokus di kasus pembelian lahan dan gedung di Surabaya, “katanya.

Meski begitu, kata Sapulette, bukan berarti kasus Repo dan Gunung Botak tidak akan dituntaskan. Pasalnya, kedua kasus tersebut tetap diusut karena sudah menjadi prioritas. “Tetap kasus Repo dan Gunung Botak jadi prioritas, “tandasnya.

Menyikapi lambannya penyelidikan kasus Repo dan Gunung Botak, aktivis korupsi Faizal Yahya Marasabessy menilai, Kejaksaan seharusnya memberikan kepastian penegakan hukum yang transparan bagi publik.

Menurut Marasabessy, alasan Kejaksaan yang saat ini masih fokus dengan kasus-kasus tertentu, bukanlah hal yang baru. Kejaksaan harusnya memilih kasus yang kerugian negaranya lebih besar. “Misalnya kasus Repo kan. Kerugian negaranya cukup besar. Jadi harus diprioritaskan oleh jaksa juga, “terangnya.

Olehnya itu, Marasabessy menginginkan agar Kejati Maluku dapat memberikan kepastian dan ketegasan terkait penyelidikan kasus Repo maupun dugaan gratifikasi gunung Botak. Sehingga, ada kepastian hukum dan penyelidikan kedua kasus tersebut.(AFI)

Most Popular

To Top