Masalah GBU DIBAWA KE KPK – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Masalah GBU DIBAWA KE KPK

AMBON, AE.––Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae kembali didesak melaksanakan janjinya, menindaklanjuti aspirasi warga Romang kabupaten Maluku Barat Daya tentang berbagai masalah yang terjadi, menyusul beraktivitasnya PT, Gemala Borneo Utama di sana. Sementara, masalah berbagai ijin bagi PT. GBU segera dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Koalisi save Romang Island, Colin Leppuy kepada Ambon Ekspres mengatakan, sikap ketua DPRD yang hingga saat ini belum menindaklanjuti berbagai data dan informasi yang disampaikan pihaknya, beberapa waktu lalu, menunjukkan Ketua DPRD tidak responsif atas aspirasi masyarakat.

Menurut dia, bila sikap itu terus ditunjukkan oleh ketua DPRD, maka pihaknya patut menilai, ada kepentingan lain terkait masalah di Romang. “Saya melihat sikap ketua DPRD tidak responsiF. Padahal ini masalah urgen.

Indikasinya, bisa jadi kepentingan lain. Kita tidak mencurigai, tapi sikap ketua DPRD seperti ini patut dipertanyakan,” kata Leppuy, Senin (3/10).

Sebelum bertemu ketua DPRD, Koalisi Save Romang Island telah bertemu dengan komisi B DPRD Maluku, menyampaikan aspirasi yang sama. Namun, hingga kemarin, para wakil rakyat itu belum juga menindaklanjuti aspirasi tersebut.

BACA JUGA:  Janji Palsu Penyidik PPNS

Leppuy berharap, Ketua DPRD dan komisi B DPRD Maluku segera bekerja, menindaklanjuti laporan yang disampaikan pihaknya tersebut.

“ Tim kita juga telah berada di Jakarta, melaporkan masalah ini kepada Menteri ESDM dan kepada Komisi tujuh DPR RI. Selanjutnya, akan melaporkan kepada KPK. Kita berharap, ada dukungan yang baik dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae mengakui telah menerima laporan dari Koalisi Save Romang. Namun, belum dapat ditindak lanjuti, karena terhambat beberapa agenda penting yang harus diselesaikan. Dia memastikan, laporan tersebut ditindak lanjuti.

“ Agenda DPRD masih padat, ada pembahasan laporan realisasi semester pertama dan prognosi enam bulan. Sehinga di hari senin ini kami sudah ajukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2016. Tetapi disela sela waktu ini, kita akan upayakan untuk persoalan Bank Maluku dan juga masalah di pulau Romang, karena ini sudah ditetapkan dalam agenda DPRD,” jelasnya.

BACA JUGA:  Polisi Limpahkan Kasus Pembunuhan Loilatu

Dikatakan, setelah semua agenda DPRD selesai dalam waktu dekat ini, semua program menyangkut dengan aspirasi rakyat akan ditindak lanjuti termasuk Romang dan Bank Maluku. “Memang datanya sudah ada, tetapi kami juga butuh data yang lebih lengkap lagi.

Data yang dimaksud seperti apakah perusahaan itu sudah melakukan eksplorasi dan eksploitasi atau belum, inikan mereka persoalkan terkait dengan ditemukanya material yang dibawa keluar untuk diuji,” katanya .

Dijelaskan dari sisi aturan, jika material hanya dikeluarkan untuk diuji itu tidak bermasalah. Akan menjadi salah apabila eksploitasi itu melanggar dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).

Olehnya itu pihaknya akan mencari tahu lebih jauh masalah yang terjadi di Pulau Romang. Apakah melanggar aturan atau tidak. Daik dari sisi perijinan maupun pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

“Terkait masalah Di pulau Romang kami akan kaji dari tiga sisi, yaitu dari sisi Pemerintahan, sisi Perusahaan, dan juga dari sisi laporan yang dimasukan oleh teman-teman Save Romang. Saya juga berharap agar teman-teman Save Romang sabar saja dulu, karena laporan itu pasti kita tindak lanjuti,” ungkapnya. (MAN/MG2)

Most Popular

To Top