Ijin Pemkot Rusaki Lingkungan – Ambon Ekspres
Amboina

Ijin Pemkot Rusaki Lingkungan

AMBON, AE— Penggunaan kawasan yang ditumbuhi pohon mangrove di pesisir Teluk Ambon sudah harus dihentikan. Apalagi bila pemerintah kota Ambon tidak mengkaji penggunaan tersebut secara maksimal. Bila tidak, akan berdampak buruk bagi lingkungan dan warga yang mendiami daerah pesisir, belum lagi ekosistem di Teluk Ambon.

Pengamat lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti), Justinus Male mengemukakan, penggunaan lahan Mangrove untuk pembangunan dapat mengakibatkan dampak negatif berupa erosi dan abrasi pantai, belum lagi hantaman gelombang air laut ke daerah daratan.

“Magrove punya banyak fungsi. Mangrove sebagai pencegah gelombang, sebagai peredam gelombang. Makanya, Mangrove dilindungi Undang-undang,” katanya, Selasa (4/10).

Karena itu, jelas Justinus Male tidak ada alasan apa pun bagi pemerintah untuk menggunakan daerah Mangrove sebagai lokasi pembangunan. “Kecuali ada ada kajian yang baik, lalu ada kebijakan mengganti mangrove yang ditebang itu di lokasi lain. Ini yang harus diperhatikan,” katanya.

Beberapa tahun sebelumnya, pohon mangrove daerah pesisir Lateri hinggga desa Passo masih terlindungi dengan baik. Ini yang seharusnya dipertahankan. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut malah menjadi pilihan pengusaha untuk membangun.

BACA JUGA:  2 Tahun Tanpa Penyelesaian

Pemerintah pun mengamini keinginan para pengusaha itu, meski harus menganggu pohon mangrove di sana. “Jadi, pembangunan infrastruktur dengan alasan untuk peningkatakan ekonomi masyarakat. Tapi ini merusak lingkungan dan menjadi ancaman bagi keselamatan,” jelasnya.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon, Augy Syahalaitua mengatakan, pihaknya telah mengingatkan pemerintah kota Ambon bahwa, penggunaan daerah yang ditumbuhi pohon mangrove sebagai lokasi pembangunan harus melalui kajian yang matang.

Salah satu hal yang mesti dilakukan pemerintah saat menerima permohonan dari pengusaha untuk membangun di daerah mangrove adalah kebijakan kompensasi. Pengusaha harus mengganti pohon Mangrove yang ditebang itu di lokasi lain dengan jumlah yang sama. “Dampak penggunaan lahan Mangrove pasti ada. Tugas pemerintah adalah meminimalisir dampak itu,” kata Augy Syahalaitua, kemarin.

Kendati tidak memiliki wewenang untuk melarang pemerintah kota terkait perijinan pembangunan di lahan Mangrove, namun LIPI terus memantau kawasan pesisir Teluk Ambon dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah kota Ambon dalam rangka melestarikan kondisi lingkungan di kawasan tersebut.

BACA JUGA:  Polisi Tak Serahkan Vanath ke Jaksa

“Yang kita butuhkan adalah komitmen pemerintah kota. Sebab, mangrove punya banyak manfaat. Kalau ditebang, dampaknya juga tidak sedikit bagi lingkungan,” ujarnya.

Augy Syahalaitua menegaskan, komitmen pemerintah diperlukan guna menghindari terjadinya penggunaan lahan yang baru ditanami pohon mangrove tersebut untuk pembangunan juga.

“Jangan sampai, ditanam baru di daerah lain, tapi kemudian digunakan lagi untuk pembangunan. Ini kan sama saja. Kita ingin pemerintah komitmen soal ini,” tegasnya.

Sementara, sejumlah pejabat terkait di pemerintah kota Ambon belum berhasil dikonfirmasi tentang perijinan penggunaan lahan Magrove di Teluk Ambon selama ini.(MAN)

Most Popular

To Top