Pengamat: Romang Harus Melawan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pengamat: Romang Harus Melawan

AMBON, AE— Investasi bukan sesuatu yang dilarang, bahkan harus dilakukan. Ini demi meningkatkan kesjahteraan masyarakat. Tapi, kalau masyarakat tidak sejahtera, malah menderita, tentu harus ditinjau lagi, bila perlu investasi dihentikan. Itu pun bila pemerintah mau berpihak pada kepentingan masyarakat. Bila tidak, biar pun masyarakat terus protes, tapi investor akan terus menggarap kekayaan alam.

Setidaknya, hal itu yang dialami warga pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, menyusul beroperasinya PT. Gemala Borneo Utama (GBU) di sana. Masalah penggunaan lahan, pengiriman material, hingga gangguan keamananan dan ketertiban masyarakat menjadi akibat buruk dari hadirnya pemilik modal itu.

Warga terus protes, lalu berharap pemerintah memberikan perhatian serius pada masalah yang sedang mereka alami. Warga ingin pemerintah meninjau lagi aktivitas perusahaan itu. Namun pemerintah tak merespon dengan baik.

Warga lalu mengadu ke DPRD Maluku. Pertama bertemu dengan Komisi B, lalu bertemu ketua DPRD Edwin Huwae, menyampaikan berbagai masalah, termasuk ijin-ijin dari pemerintah daerah kepada PT. GBU yang diduga bermasalah. Tapi, lagi-lagi warga dibuat kecewa.

DPRD yang menjadi representasi masyarakat di parlemen lokal itu pun menunjukkan sikap yang tidak berbeda dengan pemerintah daerah.

“Kalau kondisi seperi itu, saya sebagai akademisi berpendapat bahwa DPRD seharusnya melindungi rakyatnya, bukan membiarkan rakyatnya diobok-obok seperti itu,” kata pengamat politik dan pemerintahan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Josephus Noya, Selasa (4/10).

Noya menegaskan, kendati tidak mendapat perhatian serius dari DPRD dan pemerintah daerah, namun rakyat jangan mengalah pada kondisi, harus terus berjuang demi hak-hak yang diabaikan. “Masyarakat jangan tinggal diam dan membiarkan hak milik dirampok oleh perampok-perampok berdasi,” katanya.

Direktur Parilament Responsive Forum (PAMOR), Dayanto mengatakan, belum terlaksananya rencana DPRD, menjadi indikasi, para wakil rakyat itu tidak responsif terhadap aspirasi warga. Dan itu dapat membuat warga kecewa. Sebab, sebagai wakil rakyat, DPRD diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“DPRD mestinya responsif, membuat langkah-langkah tindak lanjut, termasuk mengadvokasi masalah ini. Bila tidak ya, tentu mengecewakan warga,” kata Dayanto, Selasa (4/10).

Dengan kewenangan yang dimiliki, menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon ini, DPRD dapat menjadi lembaga yang membuat keinginginan masyarakat, keluar dari kondisi terpuruk lantaran aktivitas pertambangan itu dapat terwujud.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) Johan Tehuayo mengemukan, kalau dilihat dari perspektif politik lingkungan, yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya energi atau tambang, memang harus memperhatikan aspek lingkungan dan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat di pulau Romang.

Karena itu, kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus memberikan dampak positif kepada pihak swasta yang mengelolah tambang dan juga dampak positif kepada masyarakat lokal dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Romang.

Pemerintah jangan menunjukkan sikap yang justeru membuat masyarakat berasumsi tentang maksud lain pemerintah dalam menerima kehadiran investor, lalu mengabaikan maksud mensejahterakan masyarakat. “Pemerintah harus transparan kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut lalu seperti apa pelaksanaannya,” ujarnya.

Sementara, lanjut Tehuayo terkait dengan sikap politik DPRD, sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat lokal harus mengakomodasi kepentingan masyarakat. Harus diproses melalui fungsi pengawasan yang maksimal. Ini jadi salah fungsi DPRD yang mesti dipergunakan secara baik oleh DPRD. (MAN)

Most Popular

To Top