Toisuta Jadi Kewenangan JPU – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Toisuta Jadi Kewenangan JPU

AMBON,AE— Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengagendakan pelimpahan barang bukti dan tersangka milik Hentje Abraham Toisuta. Direncanakan, pelimpahan dilaksanakan Rabu hari ini.

Jika agenda pelimpahan berkas Toisuta terealisasi, maka dengan begitu seluruh tersangka kasus dugaan mark up dan TPPU dalam proyek pembelian lahan dan gedung milik Bank Maluku di Surabaya, yakni Idris Rolobessy, Pedro Tentua dan Hentje Abraham Toisuta telah berada dibawah wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku. Nantinya, JPU yang akan berproses dengan berkas tiga tersangka hingga ke pengadilan.

Kasidik Kejati Maluku, Ledrik Takandengan mengatakan, agenda pelimpahan tahap II direncanakan Rabu hari ini, lantaran tersangka Hentje sudah selesai dirawat. Dengan begitu, masa pembantaran penahanan telah selesai dan dilanjutkan.

Pembantaran masa penahanan telah selesai. Jadi masa penahanannya berakhir Kamis. Sehingga rencananya dilakukan tahap II besok (hari ini),“ jelas Takandengan.

Menyoal adanya pendapat pengacara serta pengamat hukum yang mengungkapkan jika pelimpahan tahap II untuk tersangka kasus pembelian lahan dan gedung di Surabaya cacat prosedur lantaran belum mengantongi hasil audit, Takandengan enggan berkomentar. “Kalau itu nanti Kasipenkum saja,“ jelas Takandengan.

Sekedar tahu, pada saat proses pelimpahan tahap II untuk tersangka Idris Rolobessy dan Pedro Tentua, pihak penasehat hukum maupun pengamat hukum menilai proses tersebut terkesan terburu-buru. Sehingga, cacat hukum.

Karena menurut mereka, disaat JPU menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap, tetapi belum disertai dengan hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Maluku.

Hal tersebut, dianggap cacat lantaran menurut pengamat hukum, unsur yang paling terpenting dalam perkara korupsi yaitu pembuktian kerugian negara. Sehingga jika dilimpahkan ke tahap II tanpa hasil audit dari BPKP, merupakan suatu prosedur hukum yang cacat.

Menyikapi hal itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette menerangkan, pada prinsipnya jika Jaksa Peneliti atau jaksa penuntut telah menyatakan berkas tersebut sudah lengkap, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan tahap II. Nantinya, JPU dengan wewenangnya, akan membuktikan perkara tersebut di persidangan.

“Nanti pembuktian kerugian negara di persidangan, itu kewenangan JPU,“ jelasnya.
Menyinggung kerugian negara mana yang akan dipakai, Sapulette melanjutkan, hasil perhitungan kerugian negara sementara yang dilakukan oleh penyidik yang digunakan dalam pembuatan dakwaan.

“Siapa bilang belum ada perhitungan kerugian negara? Kan sudah ada perhitungan kerugian negara sementara yang dilakukan oleh penyidik. Dan itu nantinya akan dipakai dalam dakwaan dipersidangan, “tegasnya.

Menurutnya, tidak menjadi persoalan jika BPKP belum mengeluarkan hasil audit perhitungan kerugian negara. Namun yang pasti jika hasil tersebut keluar, JPU dengan kewenangannya untuk pembuktian perkara juga akan dilibatkan atau dipakai dalam sidang.

“Kan bukan pertama kali terjadi dalam kasus ini. Kasus pengadaan kapal tangkap ikan DKP Maluku juga penyidik pakai hasil perhitungan kerugian negara sementara. Nanti hasil dari BPKP keluar juga dipakai. Dan itu tidak jadi masalah. JPU punya wewenang untuk membuktikan dakwaannya, “pungkasnya.

HASIL LABFOR DIKANTONGI
Sumber koran ini di kantor Kejati Maluku menyebutkan, hasil uji laboratorium forensik digital terkait isi percakapan dalam Handphone milik tersangka Hentje Abraham Toisuta telah dikantongi. Hanya saja, bukti tersebut tidak dimasukan dalam BAP tersangka. “Itu hanya bukti pendukung saja. Tetapi tidak dimasukan dalam BAP, “jelas sumber.

Menyoal hasil uji lab tersebut, sumber enggan membeberkannya. Dan menurut sumber, nantinya akan terbuka di persidangan. “Tunggu saja di persidangan. Tidak lama lagi sudah bergulir di sidang, kan sudah tahap II. Saat ini JPU sementara rampungkan rendak tersangka Idris dan Pendro, “pungkas sumber. (AFI)

Most Popular

To Top