Berkas Remon Balik Lagi – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Berkas Remon Balik Lagi

AMBON, AE.–– Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku resmi mengembalikan berkas Samuel Paulus Puttileihalat alias Remond, tersangka penyerobotan hutan negara di Gunung Sawai, Kabupaten SBB ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku. Ini setelah kurang lebih 14 hari meneliti berkas tersangka milik mantan Kadis PU SBB itu, JPU menyatakan berkas tersebut belum lengkap.

Berkas dikembalikan ke PPNS, disertai dengan surat P19 atau petunjuk untuk dilengkapi. Jaksa Peneliti Kejati Maluku, V Dinar menjelaskan, berkas Remond sudah dikembalikan kepada PPNS sejak Senin, (3/10). Karena menurut Dinar, masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi penyidik.

“Berkas perkara setelah diteliti dan masih terdapat kekurangan sehingga berkas belum lengkap dan dikembalikan lagi ke PPNS Kehutanan berupa petunjuk atau P19,” jelasnya.

Menyoal petunjuk apa saja yang diminta JPU maupun jumlah petunjuk yang harus dipenuhi penyidik, Dinar enggan menyebutkannya. Namun yang pasti, petunjuk yang diminta itu untuk menguatkan unsur pasal yang didakwakan kepada tersangka.

Masih kata Dinar, misalnya yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 50 ayat 3 huruf A, B dan jo pasal 78 ayat 2, 9 dan 15 UU 41 1999. “Misalnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk menguatkan unsur pasal. Baik saksi ahli maupun saksi lainnya. Ada juga dokumen yang harus dipenuhi,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan asat dikonfirmasi membenarkan berkas Remond dikembalikan jaksa. “Setelah menerima berkas, sementara penyidik bekerja memenuhi petunjuk yang diberikan jaksa, “kata Luhulima Rabu kemarin.

Kendati demikian, Luhulima belum mau menyebutkan petunjuk apa saja yang diberikan oleh jaksa. Sekadar tahu, tahun 2013 lalu, Pemkab SBB membangun ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala.

Namun, proyek bernilai sebesar Rp 17,5 miliar yang terdiri dari anggaran tahap pertama Rp 9 miliar dan tahap kedua Rp 8,5 miliar ini dikerjakan hingga masuk ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi di hutan Sahuwai.

Penyerobotan kawasan hutan produksi Gunung Sahuwai itu terungkap setelah dilakukan operasi gabungan sejumlah intansi terkait dalam rangka pengamanan kawasan hutan Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Maluku pada tahun 2013 lalu.

Hasilnya, diketahui bahwa pelaksanaan proyek yang ditangani oleh PT Karya Ruata itu telah menerobos kurang lebih 3 kilometer ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi tanpa izin dari Menteri Kehutanan RI.(AFI/MAN)

Most Popular

To Top