KPU Malteng Akan Dilaporkan ke DKPP – Ambon Ekspres
Politik

KPU Malteng Akan Dilaporkan ke DKPP

Dinilai Keliru Tafsirkan PKPU

AMBON, AE.—Kuasa hukum Abdul Azis Mahulette dan Johan Lewerissa resmi melaporkan komisioner KPU ke Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Maluku Tengah terkait mekanisme tahapan dan jadwal pendaftaran bupati dan wakil bupati. Laporan ini akan dilanjutkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), jika Panwaslu tidak mengeluarkan rekomendasi pembatalan pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran bakal calon.

Kepada Ambon Ekspres, kuasa hukum Bob Siahaya mengungkapkan, KPU Maluku Tengah keliru menafsirkan PKPU nomor 07 tahun 2016 tentang tahapan dan jadwal pendaftaran terkait syarat dukungan dan syarat pendaftaran.

“Syarat dukungan tidak bisa dijadikan syarat pendaftaran. Bagi kami itu kekeliruan KPU menafasirkan aturan dan berakibat fatal bagi klien kami,” jelas Siahaya.

Azis Mahulette dan Johan Lewerissa merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tengah yang diusung tiga partai yakni PKB, PKS dan PPP. Namun, dinyatakan tidak memenuhi syarat 20 persen suara atau 8 kursi di DPRD, 25 persen akumulasi suara sah serta SK bersama parpol.

BACA JUGA:  Bule Cantik Ternyata Lebih Suka Martabak Lho...

Sedangkan calon independen harus memenuhi syarat dukungan minimal 25.027 KTP yang tersebar minimal di 10 Kecamatan sebagaimana amanat pasal 41 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016. “Untuk pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri harus memenuhi syarat dukungan,” ujarnya.

Maluku Tengah sendiri diatas 250 ribu pemilih, maka bagi calon perseorangan harus memenuhi 25.027. Itu jelas dan tidak bisa lagi ditafsirkan lain. Jika mengacu PKPU nomor 07 pendaftaran dan syarat pendaftaran, maka pasangan perseorangan juga seharusnya tidak lolos, karena hanya memenuhi 8.725 dukungan sah saat pendaftaran, semestinya 25.027.

Syarat tersebut lanjut Siahaya, mutlak dimasukan saat pendaftaran, setelah itu KPU melakukan verifikasi faktual. “Ada tahapan verifikasi, perbaikan, tapi verifikasi itu bisa dilakukan bilamana syarat mutlak 25.027 itu terpenuhi saat pendaftaran,” terangnya.

Disitu letak kekeliruan KPU dalam menafsirkan PKPU, dimana syarat dukungan tidak bisa dijadikan syarat pendaftaran. “Bagi kami disitu letak kekeliruan KPU,” katanya.

BACA JUGA:  Direskrimsus Banyak Janji

Keputusan berbeda diterapkan pada pasangan Azis-Johan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena hanya diusung 6 kursi dari maksimal 8 kursi. “KPU menafsirkan bahwa bisa daftar dengan 8.725 nanti ada penambahan, itu tidak bisa. Tahapan lanjut itu apabila syarat mutlak itu terpenuhi dulu, sebaliknya cuma jumlah itu lantas mau perbaikan apa,” jelas Siahaya.

Olehnya, KPU dinilai tidak berlaku adil terhadap semua pasangan calon serta tidak merujuk pada UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. “Klien kami dikembalikan berkasnya, sedang independen diterima, disini ada letak kepentingan,” tukasnya.

Ditambahkan, ada unsur kesengajaan yang dilakukan KPU kaitannya dengan wacana kotak kosong. Namun, dia tidak melihat sejauh itu, hanya soal aturan. Terhadap hal itu, tim kuasa hukum meminta Panwaslu segera menindaklajuti laporan dalam bentuk rekomendasi.

“Intinya ada dua point, pertama membatalkan pendaftaran bakal calon perseorangan karena tidak penuhi ketentuan, kedua KPU segera membatalkan masa pendaftaran calon kepala daerah,” tegasnya.

BACA JUGA:  Sebut Mafia Migas, Dewan Sikapi Ilegal Oil

Tim kuasa hukum akan menempuh langkah selanjutnya, jika sekiranya Panwaslu akan mengambil sikap terhadap laporan dimaksud. “Kita masih fokus ke Kabupaten, jika rekomendasi Panwas sejalan, maka tidak ada upaya lain, sebaliknya kita tempuh upaya hukum lain,” tutup Siahaya.

Ketua Panwaslu, Stenly saat dikonfirmasi belum bersedia berkomentar. Dia mengatakan, belum mempelajari laporan dari pasangan tersebut. (ANC)

Most Popular

To Top