3 Kadis di 3 Kasus – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

3 Kadis di 3 Kasus

AMBON,AE.–– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kini menyiapkan jadwal pengungkapkan tiga kasus, dengan target pemeriksaan tiga kepala dinas di Pemerintah Provinsi. Kapan pemeriksaan dilakukan, jaksa belum mau membeberkan, namun siapa tiga orang pejabat itu, jaksa pernah mengungkapkannya.

Tiga kadis yang bakal diperiksa, adalah kasus Gratifikasi Kepala Dinas ESDM, Martha Nanlohy, Ismail Usemahu dengan kasus normalisasi Gunung Botak oleh PT CCP, dan Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Beny Gasperz dalam kasus pembangunan Bandara di Arara, Maluku Tengah,

Mantan Kadis Infokom Maluku, Ibrahim Sangadji, diagendakan bakal dipanggil.
Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan, pekan depan akan ada beberapa kasus yang dilanjutkan, Misalnya Repo, Gunung Botak dan Pengadaan Wifi. “Terkait Repo, itu yang dipanggil Jack Stuard Manuhuttu dan Izack Thenu, ” katanya.

Sementara untuk kasus Gunung Botak, belum diketahui kapan Nanlohy bakal diperiksa penyidik, sementara pihak dinas PU, yaitu bendahara Pengeluaran. “Kalau Kadis ESDM dan Kadis PU saya belum tahu kapan mereka dipanggil. Tetapi pekan depan itu ada panggil juga untuk bendahara PU, “lanjutnya.

Sumber koran ini di Kejati Maluku mengungkapkan, selain penyelidikan kasus Gunung Botak, ada juga kasus pengadaan Wifi. Terkait penyelidikannya, penyelidik berencana menaggil bendahara Dinas Infokom. Sementara mantan Kadis, juga akan dipanggil.

“Pekan depan itu ada panggilan untuk kasus pengadaan wifi juga. Kalau tidak salah itu bendahara dinas yang dipanggil. mantan Kadis Infokom, Ibrahim Sangadji, nanti belakangan. Begitu juga dengan Kasus Gunung Botak, Kadis ESDM belakangan, setelah staf-staf mereka,” terang sumber koran ini.

Sementara untuk kasus study kelayakan pembangunan Bandara Arara, tim penyelidik cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah masih menunggu hingga Kadis Pehubungan Provinsi Maluku, Benny Gazperz selesai kegiatan dengan Gubernur Maluku. Diagendakan, Gazperz juga bakal dipanggil pekan depan.

“Rencananya selesai kegiatan dengan Gubernur, Kadis Perhubungan akan dipanggil. Mungkin pekan depan, “tandas sumber.

Sekadar tahu, Kasus Gunung Botak itu terjadi ketika dugaan gratifikasi miliaran rupiah yang disetorkan oleh PT. BPS ke rekening pribadi Kadis ESDM, Martha Nanlohy. Nanlohy sudah pernah dipanggil oleh tim penyelidik Kejati Maluku beberapa waktu lalu. Namun, dia belum sempat diinterogasi jaksa.

Dalam perkembangannya, tidak hanya ESDM, pasalnya, Dinas PU Provinsi Maluku juga menjadi incaran jaksa. Lantaran, diduga ada skenario terkait lelang dan pekerjaan tender proyek normalisasi sungai Anhony di Kabupaten Buru tahun 2015 yang terindikasi bermasalah.

BPS bertugas melakukan pengangkatan sedimen mengandung limbah mercuri, sedangkan PT. Cita Cipta Pratama(CCP) seharusnya melakukan normalisasi sungai Anhony setelah memenangkan tender lelang proyek pada Dinas PU provinsi dengan masa kontrak kerja selama 21 hari.

Sampai berakhir masa kontrak kerja, PT. CCP tidak melakukan normalisasi sungai, tetapi ikut mengangkat sedimen yang merupakan limbah berbahaya. Kepala Dinas PU, Ismail Usemahu pernah dimintai keterangan. Namun, jaksa merasa belum cukup mengorek informasi dari Usemahu.

Begitu juga dengan kasus pengadaan wifi pada kantor Gubernur Maluku tahun anggaran 2015 yang diduga merugikan pihak Telkom ratusan juta rupiah. Terkait kasus ini, mantan Kadis Infokom, Ibrahim Sangadji sudah 3 kali diinterogasi oleh jaksa.

Kasus yang terbaru yang ditangani oleh Cabang Kejari Maluku Tengah di Wahai, yaitu Studi kelayakan pembangunan Bandara Arara, tahun anggaran 2015 oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Dalam proyek itu, Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Benny Gasperz bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sementara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dipercayakan kepada Jhon Rante, yang juga pejabat dilingkup Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Tim telah melayangkan surat panggilan kepada Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Benny Gasperz. Hanya saja, yang bersangkutan berhalangan hadir.

Menurut data, anggaran study kelayakan pembangunan Bandara Arara, bersumber dari APBN tahun 2015 sebesar Rp.800 juta. Hanya saja, diduga pihak Dishub sengaja memaksakan proyek study kelayakan dilakukan, padahal sudah mengetahui jika lokasi tersebut tidak layak dibangun bandara. (AFI)

Most Popular

To Top