Gubernur Melunak, Cap Darah Batal – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Gubernur Melunak, Cap Darah Batal

AMBON,AE.—Gubernur Maluku, Said Assagaff akhirnya melunak terkait masalah pertambangan di Pulau Romang, Maluku Barat Daya (MDB). Dia meminta waktu satu bulan untuk meminta tim ahli Universitas Pattimura meninjau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pengelolaan pertambangan emas dari PT. GBU.

Pernyataan Gubernur tersebut sebagai respon dari pertemuan warga Romang yang menolak pertambangan dan kehadiran PT. Gemala Berneo Utama (GBU), dengan gubernur di desa Hila, Kecamatan Pulau Romang, Kamis (13/10). Pertemuan dihadiri warga yang tidak setuju pertambangan sekira 1.000 orang dan puluhan warga yang setuju.

Tidak ada aksi protes seperti yang telah direncanakan Koalisi Save Romang yang diketuai Collin Leppuy, sebelumnya. Termasuk rencana tanda tangan dan cap darah. Pertemuan berjalan dan warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan permintaan.

Salah satu permintaan dari warga yang tidak setuju aktifitas pertambangan di pulau itu, adalah Gubernur segera mencabut keputusan nomor 260.b tahun 2015 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) Emas kepada PT. GBU selama 20 tahun. Dengan rincian, 2 tahun untuk konstruksi dan 18 tahun produksi.

“Jadi, kita yang menyampaikan aspirasi secara baik dan terhormat. Dengan penegasan, meminta gubernur mencabut izin tambang di Pulau Romang. Warga yang menolak pertambangan, hadir dalam pertemuan sebanyak 1.000 orang,” kata tokoh masyarakat Romang Alex Taluta kepada Ambon Ekspres via seluler, Jumat (14/10).

BACA JUGA:  Masih Ada Penambang Liar di GB

Permintaan tersebut, lanjut dia, disambut baik oleh Gubernur. Namun, gubernur meminta waktu satu bulan ke depan sebelum mengambil kebijakan.

Dalam rentang waktu itu, gubernur meminta tim ahli lingkungan dari Universitas Pattimura (Unpatti) untuk meninjau lagi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pengelolaan pertambangan emas dari PT. GBU.

“Tanggapan gubernur, beliau belum mengambil langkah. Beliau akan memfasilitasi tim ahli dari Unpatti turun ke Romang dan melihat masalah AMDAL. Nanti setelah itu, baru beliau ambil kebijakan. Itu yang disampaikan dari pak gubernur,”ungkap dia.

Alex mengaku, warga sudah komitmen, bila dalam waktu satu bulan Gubernur belum membuat kebijakan, warga tetap akan melakukan aksi protes terhadap PT. GBU.”Warga di sini sudah sepakat, kalau dalam jangka waktu satu bulan itu, tidak ada respon, maka tetap protes terus, ”tandasnya.

Untuk menghindari konflik antara sesama warga, maupun warga dengan pihak PT. GBU, kata dia, Gubernur meminta warga tenang sambil menunggu keputusan.”Ya, Gubernur meminta warga tidak boleh berbuat tindakan dulu, sambil menunggu kebijakan atau keputusan dari beliau,” akuinya.

BACA JUGA:  Puluhan Kapal Dicek Kelaikan

Tokoh masyarakat Romang lainnya, Oyang Orlando Petrusz menilai, Gubernur tidak perlu lagi mendatangkan tim ahli di Romang dan meninjau kembali AMDAL, untuk membuat keputusan. Sebab, dari aspek kewilayahan saja, Romang sudah tidak layak dijadikan lokasi pertambangan karena luasnya hanya sekira 6.700 hektare.

Ini sesuai Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 junto UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 35 huruf (k). UU ini melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil, apabila secara teknis, ekologis, sosial, budaya menimbulkan kerugian kerusakan/pencemaran dan merugikan masyarakat sekitar.

“Sesuai UU itu, Romang tidak bisa dijadikan wilayah pertambangan. Itu saja sudah tidak terpenuhi. Untuk hal lain, tapi perusahaan tambang, tidal boleh. UU melarang. Maka, tidak perlu lagi suruh ahli lingkungan untuk lihat apakah tanaman ini mati dan lain sebagainya,”kata Oyang.

Sementara itu, Collin Lippuy yang dikonfirmasi terkait batalnya aksi protes, termasuk tanda tangan dan cap darah yang disiapkan sebelumnya, tidak menerima telepon dan membalas sms.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku Boby Kin Palapia mengatakan, aksi yang disertai dengan ancaman cap darah itu merupakan bagian dari bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Pemerintah hanya akan mengakomodir aspirasi masyarakat yang mempunyai dasar kebenaran.

BACA JUGA:  Vanath Terditeksi di SBT

“Aksi apapapun itu bagian dari bentuk penyampaian aspirasi. Hanya saat ini pemerintah akan mengakomodir setiap permintaan dari masyarakat sepanjang permintaan itu mempunyai dasar yang kuat sehingga ketika dihubungkan dengan kondisi di lapangan itu cocok,” kata dia, kepada Ambon Ekspres di halaman kantor Gubernur Maluku, Rabu (12/10).

Pemerintah, kata dia, juga belum bisa memastikan perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut murni aspirasi dan kemauan dari masyarakat yang ada di pulau Romang sendiri. Pasalnya di Romang masih terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat.

Dia mencontohkan, PT Gemala Borneo Utama yang diduga telah beberapa kali membawa material dengan mengunakan jalur laut, hingga udara dan selalu ditahan oleh pihak terkait, tetapi pada kenyataannya dilepas karena tidak bermasalah.

“Yang terakhir ketika perusahaan bawa sampel dan ditangkap di Kupang, tapi kenyataannya, ijinnya lengkap semuanya ada. Nah pemerintah pasti mendukung apabila data-data tadi setelah dikroscek semuanya benar. Selama ini kan juga tidak pernah ada,” tegasnya.(TAB)

Most Popular

To Top