Polisi Bungkam Terkait Tersangka Abdullah Vanath – Ambon Ekspres
Amboina

Polisi Bungkam Terkait Tersangka Abdullah Vanath

AMBON,AE.––Hampir lima bulan sudah tahap pertama berkas perkara tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Abdullah Vanath dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun sampai kemarin, ini polisi tak kunjung menuntaskan tahap dua pelimpahan berkas.

Pihak Kejaksaan Tinggi sendiri mengaku, jika tidak ada hambatan berkas perkara segara dilimpahkan pekan depan. Sementara Direktur Reskrimsus Polda Maluku, sampai saat ini juga belum bersedia memberikan keterangan terkait lambannya pelimpahan berkas perkara itu.

Tak hanya Direktur Reskrimsus, sejumlah sumber terkait yang ada juga tak bersedia mengomentari hal itu. Mereka mengatakan yang lebih berkompenten mengomentari kasus tersebut ialah Direktur Reskrimsus sendiri.

Mantan calon Gubernur Maluku itu, disangkakan oleh penyidik Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam kasus tindak pidana pencucian Uang (TPPU). Kasus yang menjerat suami politisi senayan itu dimulai pada tahun 2012 dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Diduga selama menjabat sebagai bupati sejak periode pertama 2005-2010, Vanath menikmati bunga deposito uang Pemerintah Kabupaten SBT tahun 2006–2008, dengan modus memindahkan deposito milik Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke rekening pribadinya.

Dari situ polisi bekerja untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Vanath. Proses penyelidikan mulai dilakukan sejak Direktur Reskrimsus Polda Maluku, yang saat itu dijabat oleh Kombes Polisi Sulistiono. Sulistiono yang kini menjabat sebagai Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri ini, langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Direktorat Reskrimsus didasarkan pada pemeriksaan para saksi. Saksi yang diperiksa penyidik mulai dari staf di Pemerintahan Kabupaten SBT, DPRD Kabupaten SBT dan juga staf-staf serta mantan kepala Bank Mandiri Cabang Mardika.

Dari pemeriksaan terhadap sejumlah saksi itu, mulai terungkap jika mantan pegawai ini, sendiri mengaku dana Pemkab SBT sebesar Rp 2,5 miliar awalnya berupa giro dan dipindahkan menjadi deposito.

Dana tersebut hendak dijadikan jaminan agunan dalam pengambilan kredit sebesar Rp 2 miliar. Awalnya Vanath itu mengurus di Bank Maluku Cabang Bula, namun tidak diterima. Bank itu menolak agunan menggunakan dana Pemkab untuk mengambil kredit.

Gagal di Bank Maluku Cabang Bula, tersangka memerintahkan Kabag Keuangan Pemkab SBT saat itu mendatangi Bank Mandiri Cabang Mardika guna mengajukan kredit Rp 2 miliar. Sekaligus memindahkan deposito ke rekening pribadi yang bersangkutan.

Pada Tahun 2006 Pemkab SBT punya deposito Rp 20 miliar. Dari deposito itu Rp 2,5 miliar dipindahkan ke rekening pribadi tersangka. Selanjutnya sisa dana dipindahkan ke Bank Mandiri atas nama Pemkab SBT. Tak hanya itu, di tahun 2008, deposito sebesar Rp 21 miliar dimana bunga depositonya juga masuk ke rekening pribadinya.

Setelah mendepositokan dana tersebut ke rekening pribadinya, Vanath lalu menarik bunga 1 persen dari setiap uang milik Pemkab SBT yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon.

Vanath juga membuka Giro Non Customer (GNC) di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Melalui kebijakan pihak Bank Mandiri inilah Abdullah Vanath bisa menarik tunai bunga hasil kejahatannya.

Untuk mengalihkan uang kas daerah ke rekening Vanath hanya dilakukan bermodalkan surat persetujuan perubahan nama pemilik rekening dari Ketua DPRD SBT yang kala itu dijabat oleh almarhum Jamaludin Arey.

Penyidik juga tidak hanya menemukan rekening deposito, tetapi juga giro non scatsemer (GNS). Dari dana GNS ini ada yang ditarik tunai oleh tersangka dan ada juga yang dimasukan ke rekening tersangka.

Dana GNS milik Pemkab SBT sulit diambil tunai dan dipindahkan ke rekning pribadi, terkecuali ada pengeculian dari bank. Meski sulit namun faktanya, penyidik berhasil menemukan bukti-bukti penarikan dana tunai GNS dengan tanda tangan basah tersangka. Termasuk dana sebesar Rp 149 juta ke kas Pemkab SBT yang kemudian dikembalikan oleh Vanath.

Kini kasus tersebut, tak kunjung sampai ke tangan Kejaksaan Tinggi Maluku, untuk dilanjutikan ke meja persidangan. Berulang kali pihak Direktorat Reskrimsus mengubar janji untuk melimpahkan berkas perkara suami dari anggota DPR RI. Janji itu mulai dari Juni, pasca berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

Pihak Direskrimsus sendiri kala itu, berjanji akan melimpahkan berkas perkara Abdullah Vanath usai lebaran Idul Fitri, mengingat saat itu dalam bulan suci Ramadhan, namun juga tak dilimpahkan. Kemudian selepas dari itu polisi kembali beralibih jika Vanath sendiri tidak berada di Maluku.

Agustus lalu, polisi kembali berjanji akan melimpahkan pada September kemarin. Sayangnya sampai saat ini dari keseluruhan janji pelimpahan berkas perkara mantan ketua DPD partai Demokrat Maluku itu, belum satupun yang dibuktikan.

Jumat kemarin, koran ini mencoba mengkonfirmasikan Direktur Reskrimsus Kombes Polisi Budi Wibowo terkait hal kasus tersebut belum juga tersambung. Sedangkan Kabid Humas Polda Maluku, Ajun Komisaris Besar Polisi Sulaiman Waliulu, yang dikonfirmasi terkait dengan berkas perkara mantan bupati Seram Timur itu, belum bersedia mengomentari lebih jauh.

“Mohon maaf kalau soal itu (Kasus Vanath red), saya sendiri juga masih ada diluar daerah. Nanti saya kembali baru bisa saya kroscek keatas (Direktorat Reskrimsus),”singkat Waliulu, siang kemarin.

Entah apa yang terjadi, polisi terkesan sengaja melindungi dan mengistimewakan Vanath. Lagi-lagi dugaan itu dibantahkan oleh salah satu sumber di Mapolda Maluku kemarin Menurut dia, lambat ataupun cepat berkas perkara Vanath akan segara berada di Kejaksaan Tinggi Maluku.

“Tidak mungkin dilindungi ataupun diistimewakan, kita (polisi red) tetap menuntaskan kasus itu. Apalagi berkas perkaranya sudah sampai lengkap. Pasti akan dilimpahkan,” tegas sumber di polda kemarin.

Terpisah Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette ketika dikonfirmasi apakah ada langkah dari kejaksaan untuk menyurati P21 A, kepada penyidik terkait pelimpahan berkas Abdullah Vanath mengatakan, sejauh ini dirinya belum mengetahui apakah langkah itu dapat dilakukan ataukah tidak.

Namun, pada prinsipnya jaksa akan menunggu proses pelimpahan tahap II oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. “Saya juga belum bisa jelaskan apakah bisa atau tidak. Karena memang itu kewenangan ada pada JPU.

Tetapi kita tunggu saja langkah dari penyidik. Karena saya tahu bahwa tahap II sudah bisa dilakukan pekan depan, “jelas Sapulette.

Olehnya itu, Sapulette meminta agar nantinya setelah ditentukan waktu pelimpahan tahap II, maka proses tersebut dapat terlaksana. Sehingga, Jaksa Penuntut Umum dapat menindaklanjuti kasus Vanath ke Pengadilan.(AHA/AFI)

Most Popular

To Top