Panwas Gelar Sidang Sengketa Pilkada – Ambon Ekspres
Politik

Panwas Gelar Sidang Sengketa Pilkada

MASOHI,AE.–– Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) kembali menggelar sidang musyawarah sengketa Pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Tengah, 2017. Minggu,(16/10). Namun, sidang kembali ditunda, Selasa pekan depan. Sidang musyawarah berdasarkan nomor register 001/PS/pwsl.Mlt.31.07/X/2016 dengan menghadirkan pemohon calon bupati perseorangan Isnail Solo-jacob Soakolone dan termohon KPU Maluku Tengah.

Pasangan calon perseorangan diwakili kuasa hukum Edwar Diaz, dan Febriano Lesnussa. Pihak termohon Ketua KPU Ridwan Tomagola, Abdusamad Ningkeula, Nus Tehuayo, sedang Panwas masing-masing Stenly Mailissa, Ahmad Faisal Latuconsina dan Yohana J Laturuma.

Kuasa hukum Isnain Solo-Jacob Soakolone yang diwakili Edwar Diaz menyampaikan, laporan tersebut setelah KPU menerbitkan Surat Keputusan(SK) 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017.

Keputusan tersebut oleh pemohon dinilai tidak sesuai fakta hukum. Sesuai ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 semua persyaratan yang diminta terpenuhi, yakni minimal dukungan tersebar di 10 kecamatan. Apabila dikaji dari fakta dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan, pemohon telah menyerahkan syarat dukungan sejumlah 33. 451.

Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat didalam softcopy formulir Model B.l-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak 38.602 orang dan tersebar di 78 persen kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah atau sebanyak 14 Kecamatan, serta dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan.

Berdasarkan Form Model B.l-KWK tersebut diatas diketahui secara yuridis bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah telah mengakui syarat dukungan dan jumlah yang termuat pada format B.1_KWK tersebut, yang mana menurut Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 20 ayat (2) huruf (a) s/d (g), ayat (3), (4), (7), (8) dan (11), Pasal 20A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang mengisyaratkan verifikasi faktual.

Itu artinya, dukungan sebagaimana dimaksud telah memenuhi syarat apabila semua ketentuan yang diisyaratkan oleh peraturan perundangan terkait telah terpenuhi.

“Telah memenuhi syarat, dan ini berarti semua persyaratan telah terpenuhi serta memenuhi syarat faktual dukungan perseorangan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah,” jelasnya.

Namun kejanggalan saat penetapan sebaran dukungan perbaikan dimana pasangan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Tentu KPU janggal dalam keputusannya,” tegasnya. Oleh karena disatu sisi termohon mengakui telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud namun disisi lain termohon menyatakan TMS.

TMS itu lantaran Jumlah fotocopy identitas kependudukan yang menjadi lampiran Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan hanya 18.207. Menurut Diaz, KPU melakukan kesalahan hasil verifikasi, nampak pada fotocopy identitas Capil dalam lampiran model 13.1 KWK.

“Pemohon dalam Dokumen perbaikan persyaratan calon perseorangan terdapat dua rangkap dokumen yang berisi softcopy dan juga dilengkapi dengan fotocopy dokumen lampiran formulir Model B.l-KWK, sehingga pada ke dua rangkap dokumen tersebut berisikan dokumen yang sama jumlahnya yakni dukungan sebanyak 33.451 orang yang tersebar pada 14 titik,” paparnya.

Atas dasar itu, Panwas harus menjatuhkan keputusan berupa, mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan dan Mencabut Surat Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017.

Selanjutnya, menyatakan bahwa proses verifikasi dukungan yang dilakukan oleh KPU Maluku Tengah bertentangan dengan PKPU 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PerKPU 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Meminta kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan verifikasi ulang terhadap syarat dukungan pasangan calon jalur perseorangan, dengan melakukan verifikasi dukungan per orang dan bukan berdasarkan Kartu Keluarga, menetapkan syarat dukungan kepada Pasangan Calon Jalur perseorangan yang menggunakan Kartu Keluarga adalah sah.

Menetapkan syarat dukungan Pasangan Calon jalur perseorangan memenuhi syarat dengan jumlah dukungan mencapai 8.5 persen, atau jumlah dukungan sebanyak 33.451 dari total DPT Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 296.000 suara.

Termohon KPU Malteng dalam kesempatan tersebut belum bersedia menjawab laporan pemohon sehingga sidang kembali diagendakan pekan dengan dengan agenda pembuktian dan saksi. Ketua Panwas, Stenly Mailissa dalam kesempatan itu membuka ruang mediasi bagi kedua pihak.

Namun, termohon tetap pada prinsip melanjutkan sidang. Stenly mengatakan, masa sidang hanya 12 hari, karena itu sidang pekan depan, persoalan ini akan segera selesai.(ANC)

Most Popular

To Top