Polisi Tak Serahkan Vanath ke Jaksa – Ambon Ekspres
Amboina

Polisi Tak Serahkan Vanath ke Jaksa

AMBON,AE.––Lima bulan sudah berkas perkara tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Abdullah Vanath dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun sampai kemarin, polisi tak kunjung melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke kejaksaan Tinggi Maluku, guna menjalani proses hukum lanjutan.

Akhir pekan kemarin pihak Kejaksaan Tinggi sendiri mengaku, jika tidak ada hambatan berkas perkara segara dilimpahkan pekan depan. Sampai tadi malam, baik pihak kepolisian terlebih Direktorat Reskrimsus, belum juga berhasil dimintai keterangan terkait belum dilimpahkannya kasus yang menjerat mantan ketua DPD partai Demokrat Maluku.

Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Sulaiman Waliulu sendiri mengatakan, belum bersedia mengomentari kasus tersebut lebih jauh, lantaran baru saja tiba. Waliulu berjanji akan memberikan komentar bila sudah mengkroscek langsung ke penyidik Direktorat Reskrimsus.

Kasus mantan calon Gubernur Maluku itu disangkakan oleh penyidik Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam kasus tindak pidana pencucian Uang (TPPU). Kasus yang menjerat suami politisi senayan itu dimulai pada tahun 2012 dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

BACA JUGA:  Pansus Akui Lemah

Diduga selama menjabat sebagai bupati sejak periode pertama 2005-2010, Vanath menikmati bunga deposito uang Pemerintah Kabupaten SBT tahun 2006–2008, dengan modus memindahkan deposito milik Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke rekening pribadinya.

Dari situ polisi bekerja untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Vanath. Proses penyelidikan mulai dilakukan sejak Direktur Reskrimsus Polda Maluku, yang saat itu dijabat oleh Kombes Polisi Sulistiono. Sulistiono yang kini menjabat sebagai Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri ini, langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat hukum asal Universitas Pattimura Ambon, Nazaruddin Tianotak menilai, pihak kepolisian tidak serius dalam upaya pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di bumi seribu pulau ini. Tidak hanya itu, polisi juga menutup diri dari publik atas penanganan tindak pidana korupsi, salah satunya kasus mantan Bupati Seram Bagian Timur dua periode itu.

“Publik bisa menilai bahwa ternyata semangat dalam pemberantasan korupsi itu mungkin kejaksaan, sementara polisi mohon maaf saja, belum menunjukan hal itu. Kasus Vanath adalah salah satu bukti,” kata dia ketika diwawancarai, Minggu malam kemarin.

BACA JUGA:  Melihat Cara Turkish Airlines Memanjakan Penumpang

Baginya, ketidakseriusan dalam penuntasan kasus Vanath oleh pihak kepolisian itu terlihat sejak kasus ini mulai terungkap. “Banyak alasan yang memang selalu dilontarkan oleh polisi atas kasus ini. Misalkan dulu penetapan tersangka saja lama, kemudian berkas perkaranya bolak-balik dengan beragam alasan, terus kemudian juga saat ini. Ada upaya mengulur-ulur waktu sehingga kasus ini terlupakan oleh publik, lalu hilang dengan sendirinya, “paparnya.

Disinggung soal rentang waktu berapa lama kasus yang telah lengkap berada ditangan penyidik, Tianotak mengaku jika secara teoritis hal itu tidak ada. Yang ada hanyalah koordinasi antar lembaga dalam semangat pemberantasan korupsi.

“Secara teknis itu tidak, hanya kejaksan bisa membangun koordinasi dengan baik, agar tidak boleh mengulur-ulur waktu sehingga sesuai amanat undang-undang penanganan kasus itu pada prinsipnya harus efisien, efektif dan transparan,”bebernya.

Terpisah Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan kejaksaan untuk menyurati P21 A, kepada penyidik terkait pelimpahan berkas Abdullah Vanath mengatakan, sejauh ini dirinya belum mengetahui apakah langkah itu dapat dilakukan ataukah tidak. Namun, pada prinsipnya jaksa akan menunggu proses pelimpahan tahap II oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.

BACA JUGA:  Kadishub Maluku Bertanggungjawab Dalam Proyek Fiktif

“Saya juga belum bisa jelaskan apakah bisa atau tidak. Karena memang itu kewenangan ada pada JPU. Tetapi kita tunggu saja langkah dari penyidik. Karena saya tahu bahwa tahap II sudah bisa dilakukan pekan depan, “jelas Sapulette.

Olehnya itu, Sapulette meminta agar nantinya setelah ditentukan waktu pelimpahan tahap II, maka proses tersebut dapat terlaksana. Sehingga, Jaksa Penuntut Umum dapat menindaklanjuti kasus Vanath ke Pengadilan. (AHA/AFI)

Most Popular

To Top