Tim Ahli Unpatti Jangan Masuk ‘Angin’ – Ambon Ekspres
Amboina

Tim Ahli Unpatti Jangan Masuk ‘Angin’

AMBON,AE.—Tim ahli Universitas Pattimura (Unpatti) yang rencananya akan melakukan kajian lingkungan terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Romang, Maluku Barat Daya oleh PT. Gemala Borneo Utama (GBU) diminta tidak masuk angin. Para pakar diingatkan untuk tidak menggadaikan ilmu pengetahuan demi kepentingan perusahaan.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Said Assagaff meminta waktu satu bulan untuk meminta tim ahli Universitas Pattimura meninjau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pengelolaan pertambangan emas dari PT. GBU.

Sikap gubernur ini sebagai respon atas permintaan sekira 2.200 warga Pulau Romang yang menolak aktivitas pertambangan dan meminta gubernur mencabut keputusan nomor 260.b tahun 2015 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) Emas kepada PT. GBU selama 20 tahun.

“Kita juga ingatkan akademisi Unpatti dalam melakukan kajian linkungan, mestinya objektif dan komprehensif. Apalagi ini soal hajat hidup 3. 000 lebih penduduk di Romang. Sehingga jangan menggadaikan ilmu pengetahuan untuk kepentingan sesaat,”pinta ketua koalisi Save Romang, Collin Leppuy, Sabtu (15/10).

Collin melanjutkan, berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari Romang, dalam pertemuan itu, gubernur juga menyampaikan kepada warga bahwa kandungan emas Romang hanya 0,0 sekian persen saja. Menurut Collin, pernyataan gubernur berbeda dengan fakta yang selama ini ditemui dari proses ekplorasi hingga izin produksi yang dikeluarkan.

“Kalau misalnya kandungan emas di lokasi pertambangan hanya 0,0 persen, maka sejak ekplorasi, itu sudah harus dievaluasi, apakah ditutup atau tidak. Sebab, tidak menguntungkan dari sisi ekonomi. Tetapi kalau sudah ada izin produksi, maka pernyataan gubernur menurut kami, tidak sesuai dan merupakan pernyataan yang tidak rasional,”katanya.

Ketua Kalesang Lingkungan Maluku, Constansius Kolatfeka mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari tim koalisi Save Romang dari Pulau Romang, dalam kunjungan ke Romang, Gubernur mengaku, pemerintah daerah akan membiayai tim ahli Unpatti sebesar Rp150 juta untuk meninjau kembali AMDAL. Selain kajian lingkungan, tim ahli juga diminta untuk memperhatikan gelombang penolakan dari warga Romang.

“Jika nanti gubernur membiayai Rp150 juta, maka saya minta mereka bekerja secara professional. Tapi harus mempertimbangkan riak-riak penolakan. Tim ahli harus independen. Jangan jadikan profesi dan intelektual kita jadi jualan,”ungkap Constansius.

Sebab, menurut dia, apabila tim ahli lingkungan salah dalam melakukan kajian dan memberikan rekomendasi aktivitas pertambangan tetap dilanjutkan, maka Romang terancam hancur. Bukan hanya sumber daya alam, namun juga manusia yang menghuni pulau itu.

“Kalau pertambamgan dilakukan secara terbuka dengan metode spiral selama 20 tahun, dengan kondisi pulau Romang yang termasuk pulau kecil, maka pulau Romang akan habis. Kita tidak boleh menjual Romang dalam kondisi seperti ini,” paparnya.

Sebenarnya, lanjut dia, jika merujuk Undang-Undang (UU) nomor 27 tahun 2007 yang diubah dengan UU nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, aktivitas pertambangan sudah harus dihentikan. Pasalnya, Romang tergolong pulau kecil dengan luas tidak lebih dari 17.000 kilometer.

Selain itu, UU ini juga melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil, apabila secara teknis, ekologis, sosial, budaya menimbulkan kerugian kerusakan/pencemaran dan merugikan masyarakat sekitar. UU nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba) menegaskan, pemerintah mencabut izin jika terjadi konflik pada lahan tambang.

“UU nomor 4 tahun 2009 itu juga menyebutkan bahwa jika ada sengketa atau konflik pada lahan tambang, maka segera pemda yang punya kewenangan dalam mengeluarkan izin, itu segera dicabut. Kalau tidak dicabut dan selama satu bulan gubernur menunggu hasil kajian, maka saya kira gubernur turut melegalkan,”katanya.

Dia juga menuding, beberapa poin dokumen AMDAL, baik Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) maupun Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL) yang diduga diabaikan oleh PT. GBU selama proses eksplorasi. Bahkan, hanya terdapat tiga poin positif dari kajian ekonomi, lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

“Sedangkan tiga dari enam poin negatif adalah rusaknya kualitas air, ekosistem pesisir, dan terganggunya kesehatan masyarakat. Ini tentu merusak lingkungan dan masyarakat Romang,” ungkapnya.

Ketua KNPI Provinsi Maluku Bisri Assidhiq Latuconsina menambahkan, gubernur harus melihat masyarakat Romang sebagai kesatuan dari masyarakat Maluku. Sehingga, apapun keluhan dan permintaan disampaikan terkait dengan pertambangan, perlu didengar dan ditindaklanjuti.

“Masyarakat Romang adalah bagian integral dari masyarakat Maluku. Gubernur hendaknya pezaliman di masyarakat Romang adalah penzaliiman terhadap masyarakat Maluku. Karena itu, dengan dokumen dan data yang dikumpulkan oleh koalisi Save Romang, kami minta agar gubernur segera mencabut izin produksi tambang yang diberikan kepada PT. GBU di Romang,”kata Bisri.

Dikutip dari kilasmaluku.fajar.co.id, DPRD Maluku, Mahasiswa asal Maluku Barat Daya (MBD) dan Tim Independen dari Universitas Pattimura telah melakukan pertemuan. Anggota Tim Independen Unpatti, Jusmy Putuhena mengatakan, kajian dan analisis yang kami lakukan sangat teliti.

Dia memastikan, jika ada kerusakan lingkungan di Romang, Tim Independen akan merekomendasikan agar ditutup. Namun, hasil penelitian dan kajian yang dilakukan sejak tahun 2012 dimulai dengan sosialisasi, 2013 penelitian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tahun 2014-2016 melakukan pemantauan lingkungan, tidak ditemukan kerusakan lingkungan.

“Untuk itu, saya meminta kepada masyarakat agar melihat yang sebenarnya dengan langsung turun ke lokasi, bukan melihat dengan telingga,” tutup Putuhena dalam pertemuan yang dilakukan Juli 2016.(TAB)

Most Popular

To Top