4 Saksi Tersisa Untuk Remon – Ambon Ekspres
Amboina

4 Saksi Tersisa Untuk Remon

AMBON,AE––Setelah menerima pengembalian berkas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku melengkapi berkas mantan Kepala Dinas PU Kabupaten SBB, Samuel Paulus Puttileihalat alias Remon, tersangka kasus dugaan korupsi dugaan penyerobotan hutan lindung di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Adzam Bandjar menjelaskan, sesuai petunjuk yang diberikan JPU, maka penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi. Masih tersisa empat orang saksi yang dibutuhkan keterangannya untuk melengkapi berkas Remond. “Sesuai petunjuk, maka 11 saksi sudah diperiksa, dan sisa 4 saksi lagi, “jelasnya.

Menurut Banjar, baik 11 saksi yang telah diperiksa maupun 4 saksi yang nantinya akan diperiksa, mereka sebelumnya telah diperiksa penyidik. Sehingga, pemeriksaan terhadap total 15 saksi hanya memperdalam keterangan yang dibutuhkan jaksa.

Menyinggung soal apakah ada dokumen yang diminta jaksa, diungkapkan, saat ini sementara dilengkapi oleh pihak PPNS Dishut. “Dokumen sementara dilengkapi. Untuk saksi-saksi sesuai petunjuk jaksa, merupakan saksi-saksi yang sebelumnya sudah pernah diperiksa. Jadi hanya mempertegas saja, “ujarnya.

BACA JUGA:  Ancaman Sanksi Buat Bahari Line

Karena itu, orang nomor satu di Dinas Kehutanan Maluku itu menegaskan, akan bekerja maksimal agar berkas Remond segera dirampungkan untuk diproses lebih lanjut.

Sementara itu, salah satu tokoh pemuda Kabupaten SBB, Azrul Kaisuku menilai, petunjuk yang diberikan JPU diduga sengaja memperhambat proses hukum terhadap Remond. Pasalnya, saksi-saksi yang dimintai JPU, merupakan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya oleh penyidik.

“Kalau seperti ini kan memperhambat proses hukum. Jadi jangan terlalu berlama-lama meneliti kemudian mengembalikan berkas itu hanya untuk periksa saksi yang sama, “ujarnya.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette menegaskan, petunjuk yang diminta oleh JPU, sudah pasti berkaitan dengan kepentingan penuntutan. Olehnya itu, Sapulette menepis adanya informasi jika JPU dinilai sengaja memperhambat proses hukum berkas Remond.

“Kan saya sudah pernah sampaikan, Keberhasilan suatu kasus ditingkat penuntutan, itu juga merupakan keberhasilan penyidikan. Sehingga sudah tentu JPU memberikan petunjuk, berkaitan dengan kepentingan penuntutan di Pengadilan nanti, “tegasnya.

BACA JUGA:  Dua WNA Diciduk Petugas Imigrasi

Petunjuk yang diberikan oleh JPU, kata dia, sangat berkaitan dengan pembuktian pasal yang nantinya didakwakan oleh tersangka. Sehingga, Sapulette berharap agar penyidik dapat melengkapi berkas itu sesuai petunjuk yang diberikan JPU.

“JPU harus dapat membuktikan pasal yang didakwakan kepada tersangka. olehnya itu jaksa sangat berhati-hati dalam meneliti suatu berkas perkara, “pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, tahun 2013 lalu, pemerintah kabupaten SBB membangun ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan  Waisala. Namun, proyek bernilai sebesar Rp17,5 miliar yang terdiri dari anggaran tahap pertama Rp 9 miliar dan tahap kedua Rp8,5 miliar ini dikerjakan hingga masuk ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi di hutan Sahuwai.

Penyerobotan kawasan hutan produksi Gunung Sahuwai itu terungkap setelah dilakukan operasi gabungan sejumlah intansi terkait. Hasilnya, diketahui bahwa pelaksanaan proyek yang ditangani oleh PT Karya Ruata itu telah menerobos kurang lebih 3 kilometer ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi tanpa ijin dari Menteri Kehutanan.

BACA JUGA:  HiLo Drawing Competition Digelar di Ambon

Remon Puttileihalat diduga melanggar melanggar Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999. Remon juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan  pasal 19 huruf  (a), (b), (c).

Berdasarkan pasal yang disangkakan, Remon terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar. (AFI)

Most Popular

To Top