Balon Perseorangan Nilai KPU Diskriminasi – Ambon Ekspres
Politik

Balon Perseorangan Nilai KPU Diskriminasi

MASOHI,AE.–– Sidang sengketa pilkada yang dilayangkan pasangan bakal calon independen Isnain Solo-Jacob Soakolone selaku pemohon dengan KPU Maluku Tengah sebagai termohon ke Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu, bakal panjang. Kedua pihak sama-sama berpegang pada mekanisme untuk melanjutkan sidang, meski Panwas sendiri dalam sidang sengketa kedua, Minggu,(17/10) kemarin, berupaya membuka ruang penyelesaian.

Pasangan perseorangan yang diwakili tim penasehat hukum, Edwar Diaz saat dimintai pendapat via telepon menegaskan, membuka diri untuk proses penyelesaian dengan pihak termohon jika penyelesaian itu menguntungkan pemohon.

Karena bagi mereka, KPU telah melakukan tindakan diskriminasi berkaitan dengan penerapan pasal-pasal dalam Peraturan KPU(PKPU). “Ya, ada diskriminasi terutama terkait penerapan pasal-pasal dalam PKPU,” ujarnya,Senin,(18/10).

Akibatnya, pemohon pasangan perseorangan yang diakronim Pamahanu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat(TMS). Hal mana kata Diaz menunjukan jika KPU dalam melaksanakan tahapan tidak memahami substansi PKPU 05 jounto PKPU 09 tahun 2016.

“Berkaitan dengan tiga item, yakni jumlah dukungan dalam softcopy hardcopy dan lampiran identitas,” jelasnya. Pasangan tersebut dinyatakan TMS lantaran lampiran identitas berupa Kartu Keluarga, dan KPT hanya berkira 18.207 ribu. Padahal lanjutnya, substansi dalam PKPU 05 maupun 09 sama.

Kaitan dengan lampiran identitas, KPU dalam menafsirkan PKPU 05 tahun 2016 tentang lampiran identitas menggunakan asumsi satu orang satu Kartu Keluarga. Disisi lain, kata Diaz PKPU nomor 05 baru terbit per 1 Agustus, jauh sebelumnya atau sekira bulan Maret pemohon telah mengumpulkan KK dengan dasar PKPU nomor 9 tahun 2015. “Sehingga tidak ada alasan bagi PKPU untuk menolak dukungan dengan KK,” katanya.

Ketua devisi hukum KPU, Abdusamad Ningkeula menegaskan, tidak lagi ada ruang mediasi. KPU sebutnya tetap konsisten dan berpegang teguh pada PKPU. “Siap berhadapan, kita tetap berpegang pada aturan,” tegasnya.
Karena semua tahapan maupun sub tahapan yang dilakukan sesuai mekanisme. Kaitan dengan tiga item yang dikomplain oleh pihak pemohon, Ningkeula menjelaskan bila substansi ketiganya berbeda.

Untuk lampiran identitas pemohon Isnain Solo-Jacob Soakolone sebanyak 18.2017 ribu tidak cukup. Dan, karena itu pasangan tersebut dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat. Hal tersebut didasarkan atas PKPU 09 tahun 2016. Dimana, tidak menghendaki adanya akumulasi dukungan satu orang dalam satu KK.

KPU kata Ningkeula juga dalam proses tahapan dan sub tahapan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan PKPU, bila ada komplain, itu menjadi hak setiap orang. “KPU tetap konsisten karena kita lakukan secara transpran dan tidak ada diskriminasi,” serganya.

Sekedar tahu, hari ini (Selasa,red) pukul 10. 00, Panwas kembali menggelar sidang sengketa musyawarah pilkada, bertempat di room hotel Isabela, Kota Masohi. Ini merupakan sidang yang ketiga kalinya dengan agenda mendengar keterangan para saksi dan pembuktian dari pemohon Isnail Solo-Jacob Soakolone dan termohon KPU Maluku Tengah.

Sidang tersebut sekaligus mendengarkan jawaban pihak termohon KPU atas laporan sengketa dari pihak pemohon. Diaz mengatakan, pihaknya juga akan menghadirkan saksi ahli Tata Negara dari Universitas Pattimura. “Nanti lihat besok,(Hari ini,red) kami juga akan hadirkan saksi ahli Tata Negara di persidangan,” pungkasnya.(ANC)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!