Masyarakat Romang dan PT.GBU Siap Berdebat – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Masyarakat Romang dan PT.GBU Siap Berdebat

Terkait Dugaan Pencemaran Lingkungan

AMBON,AE.— Masyarakat Pulau Romang, Maluku Barat Daya yang menolak aktivitas pertambangan emas dan pihak PT. Gemala Borneo Utama (GBU) siap berdebat soal dugaan kerusakan lingkungan. Debat terbuka secara ilmiah dinilai penting untuk membuktikan dugaan kerusakan lingkungan.

Tokoh masyarakat Romang, Oyang Orlando Petrusz mengatakan, pihaknya telah memiliki cukup bukti terkait dugaan kerusakan lingkungan di pulau Romang akibat aktivitas pertambangan oleh PT. GBU. Bahkan, kata dia, data-data tersebut telah disodorkan, namun tidak digubris.

“Kita punya data kuat, bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan di Romang. Tanaman masyarakat mati di sekitar lubang pengeboran. Kita punya data pembanding dan kita siap berdebat. Ketika kita pernah sodorkan, tidak digubris oleh PT. GBU,”kata Oyang kepada Ambon Ekspres via seluler, Senin (17/10).

Selain bukti dugaan kerusakan lingkungan, Oyang juga mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan dokumen Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal, AMDAL tersebut bermasalah.

“Sampai dengan hari ini kita belum dapatkan dokumen AMDAL. Kita sangat menyesalkan Bapedalda Maluku, karena sudah berulang kali kita pergi minta. Tapi AMDAL tidak dikasih. Yang dikasih, itu kerangka acuannya, ”katanya.

Sementara itu, Humas PT. GBU Gea Sinai mengatakan, pihaknya sudah pernah mengundang mahasiswa Romang, Koalisi Save Romang, Tim independen Universitas Pattimura, tokoh masyarakat Romang dan anggota DPRD Maluku, Melkyas Frans untuk berdiskusi terbuka mengenai hasil pantauan terakhir tim independen, Juli lalu.

Dalam pertemuan itu, tim independen menjelaskan, bahwa sesuai hasil penelitian dan kajian yang dilakukan sejak tahun 2012 dimulai dengan sosialisasi, 2013 penelitian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tahun 2014-2016 melakukan pemantauan lingkungan, tidak ditemukan kerusakan lingkungan.

Olehnya itu, kata dia, pihak PT.GBU tidak merasa khawatir atau takut jika diadakan debat terbuka dan ilmiah. “Kita tidak pernah takut untuk debat terbuka. Karena sebetulnya saya sudah adakan diskusi itu. Kita tidak pernah melakukan pelanggaran,”kata Gea.

Terkait AMDAL yang dituding bermasalah oleh Oyang dan Kaolisi Save Romang serta lembaga Kalesang Maluku, Gea mengaku, tidak benar. Sebab, proses untuk mendapatkan AMDAL telah dilakukan dengan dengan baik dan melibatkan banyak pihak.

“Untuk mendapatkan AMDAL, itu bukan serta merta. Hari ini diajukan, langsung besok dapat. Itu ada tim. Bukan satu atau dua orang, tapi sebuah komisi yang melakukannya,”jelasnya.

Serahkan Pada Ahli
Kabag Humas Pemerintah Provinsi Maluku Bobby Kin Palapia mengatakan, setelah dari Romang, Gubernur Said Assagaff telah mengagendakan pertemuan dengan tim ahli lingkungan Unpatti untuk melakukan kajian lingkungan.

“Pak gubernur mengajak Unpatti utuk melakukan kajian. Tim akademisi akan turun kesana. Apa benar ini, terkait dengan air laut, kemudian rumput laut mati dan sebagainya, dan biarlah ahli yang menilai,”jelasnya.

Olehnya itu, Palapia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama yang menolak pertambangan di pulau Romang untuk mengukuti dan menanti hasil kerja yang akan dilakukan oleh tim akademis itu dalam waktu dekat.”Yang paling penting itu, kita kerja dan menanti hasilnya saja. Mari kita saling menghormati, karena ini juga demi kepentingan masyarakat secara bersama-sama,”terangnya.

Namun, Palapia belum mengetahui kapan anggaran sebesar Rp150 juta diberikan kepada tim ahli Unpatti untuk melakukan tugasnya. Sebab, secara teknis, tim juga akan menghitung besar akan menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan.

“Hari ini baru ada aktivitas kantor, maka mungkin dalam waktu dekat dana itu bisa dicairkan. Dananya memang disiapkan sebesar itu (Rp150 juta), tapi secara teknis Unpatti akan menyusun besaran anggaran untuk kajian itu. Dana itu dialokasikan sesuai dengan apa yang disampaikan pak gubernur untuk kajian ilmiah, “terangnya.

Menurut Gea, kebijakan Gubernur untuk menurunkan tim ahli ke Romang, sangat tepat. Ini penting untuk memastikan kondisi lingkungan di sana, sudah tercemari sesuai dugaan masyarakat yang menolak atau tidak sebagaimana data tim independen Unpatti.

“GBU malah senang. Ini supaya kita tahu, siapa yang selama ini dizolimi. Bagi GBU, silakan saja. GBU tidak pernah takut dengan tim yang mau turun, karena kita tidak melakukan pelanggaran, ”ungkapnya.

Sebelumnya, Oyang mengatakan, Gubernur tidak perlu lagi mendatangkan tim ahli di Romang dan meninjau kembali AMDAL, untuk membuat keputusan. Sebab, dari aspek kewilayahan saja, Romang sudah tidak layak dijadikan lokasi pertambangan karena luasnya hanya sekira 6.700 hektare.

Ini sesuai Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 junto UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 35 huruf (k). UU ini melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil, apabila secara teknis, ekologis, sosial, budaya menimbulkan kerugian kerusakan/pencemaran dan merugikan masyarakat sekitar.

“Sesuai UU itu, Romang tidak bisa dijadikan wilayah pertambangan. Itu saja sudah tidak terpenuhi. Untuk hal lain, tapi perusahaan tambang, tidal boleh. UU melarang. Maka, tidak perlu lagi suruh ahli lingkungan untuk lihat apakah tanaman ini mati dan lain sebagainya,”kata Oyang. (TAB/AHA)

Most Popular

To Top