Aturan Yang Dipakai KPUD “Basi” – Ambon Ekspres
Politik

Aturan Yang Dipakai KPUD “Basi”

MASOHI,AE.–– Panwas Kabupaten Maluku Tengah kembali menggelar sidang Sengketa Pilkada Maluku Tengah, Selasa(18/10). Sidang ketiga itu dengan agenda jawaban pihak termohon KPUD atas laporan pemohon disertai bukti dan saksi, serta meminta pendapat ahli hukum Tata Negara Universita Pattimura. Saksi ahli berpendapat, aturan yang dipakai KPUD tidak berlaku lagi.

KPU selaku termohon diwakili kuasa hukum Antony Hatane, Charles Litay, Ahmad Alwi. Sementara pihak pemohon dikuasakan Jonathan Kainama Law Firm. Pasangan Tuasikal Abua mengambil bagian selaku Pihak Terkait yang dikuasakan kepada Daniel Nirahua. Dalam sidang tersebut Panwas meminta pendapat ahli Tata Negara, Prof. Dr. S. Nirahua.

Pendapat ahli dalam sidang tersebut menyatakan, Pihak Terkait, yakni Tuasikal Abua-Marlatu Leleury bukan pihak yang dirugikan dalam sengketa dimaksud sehingga tidak memiliki legal standing dalam perkara. Meskipun telah mengajukan eksepsi yang sama dengan KPU yaitu meminta Panwas menolak seluruh permohonan pemohon.

Adapun objek sengketa adalah syarat dukungan dalam BI KWK berupa hardcopy, softcopy serta lampiran identitas dukungan. Hal mana, menurut KPU tidak terpenuhi dan pasangan calon perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Atas dasar itu, KPU menerbitkan berita nomor 29 tahun 2016.

BACA JUGA:  Syukran Samual, Dikontrak Club Sepakbola Real Madrid

Oleh pemohon, keputusan tersebut tidak sesuai mekanisme perundang-undangan, utamanya penerapan pasal-pasal dalam PKPU. Sebut saja pasal 14 PKPU nomor 9 tahun 2015 junto pasal 14 PKPU 9 tahun 2016 tentang syarat dukungan atau lampiran identitas dukungan.

KPU ketika melakukan penelitian perbaikan syarat dukungan dinilai menggunakan PKPU nomor 14 tahun 2015 yang sudah tidak berlaku. Hal mana, dijelaskan dalam PKPU itu berlaku satu KK per orang. Tentu, substansi itu berbeda dengan PKPU nomor 9 tahun 2016 berikut Aturan Peralihan yang menghendaki dukungan dapat berupa KTP, KK, Paspor atau identitas lain.

Namun, KPU dalam eksepsi tersebut menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan sengketa, yang diatur dalam pasal 4 Per Bawaslu nomor 8 tahun 2015. Alasannya, permohonan tersebut bisa diajukan pemohon jika dalam posisi selaku pasangan calon.

“Tapi permohonan ini diajukan dalam posisinya sebagai bakal pasangan calon, karennya tidak memiliki legal standing,” jelas Antony Hatane. Disisi lain, pemohon telah dinyatakan TMS(in casu) sesuai keputusan KPU.

BACA JUGA:  Anggota DPRD Bursel Jadi Tersangka

Lebih lanjut, pengajuan permohonan ke Panwas dinilai lewat waktu atau paling lambat 3 hari setelah terbitnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Per Bawaslu. “Juga permohonan error in objecto yaitu pasangan TMS dan itu tidak memenuhi unsur kualifikasi,” tambah Charles Litay.

Karena itu, dalil yang dikemukakan pemohon adalah keliru. Karena tidak terpenuhinya unsur sebaran dukungan dalam bentuk hardcopy, softcopy maupun lampiran identitas saat verifikasi.Untuk itu, KPU meminta agar Panwas mengabulkan seluruh eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pendapat ahli dalam sengketa itu menyatakan, Pihak Terkait Tuasikal Abua tidak punya hubungan dengan perkara. Dan, karenanya dalil yang disampaikan tidak memiliki legal standing. “Tidak ada yang merugikan Pihak Terkait dalam sengketa ini,” jelas Nirahua. Kendati dengan Kotak Kosong pung tidak ada unsur kerugian.

Pemohon merasa dirugikan terkait dengan tahapan dan sub tahapan pilkada. Yakni, verifikasi perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan. Dimana, Panwas diberikan kewenangan sesuai UU untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada. Maka, objek yang disengketakan adalah pasal 14 PKPU nomor 9 tahun 2015 junto 2016. Maka, pemohon memiliki legal standing karena objek yang jadi sengketa berada dalam tahapan pilkada.

BACA JUGA:  Naik Haji dari Tabungan Hasil Jualan Daun Pisang Selama 20 Tahun

Disisi lain, untuk aspek pelayanan KPU selaku termohon semestinya mempertimbangkan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah Kepulauan. Terbitnya PKPU nomor 9 tahun 2016 berikut lampiran yang menghendaki dukungan dapat berupa KTP Elektronik, KK, Pasport dan identitas lain dimaksudkan untuk menjawab kondisi aspek pelayanan.

Apabila dalam pengujian nantinya, keputusan yang diambil KPU tidak berlandas pada beberapa aspek tersebut, maka keputusan itu otomatis batal demi hukum. Nirahua menambahkan, tidak ada ruang bagi KPU menggunakan PKPU nomor 9 tahun 2015 yang sudah dicabut. Hingga berita ini naik cetak, sidang musyawarah Sengketa Pilkada masih berlangsung.(ANC)

Most Popular

To Top