Mengurai Akar Masalah Partai Golkar – Ambon Ekspres
Ragam

Mengurai Akar Masalah Partai Golkar

Catatan Menjelang Pelantikan Golkar Maluku

Selasa, 18 Oktober 2016, merupakan hari yang istimewa bagi Partai Golkar Provinsi Maluku, karena setelah melaksanakan Musyawarah Daerah ke IX pada 29-30 Agustus 2016 lalu dan telah menghasilkan kepemimpinan partai untuk masa

lima tahun dimana seluruh stake holder, Golkar Maluku telah mengamanatkan partai berlambang beringin ini dalam kepemimpinan Said Assagaff. Maka sebagai kader saya ingin memberikan sumbang fikir bagi kepengurusan Golkar yang baru ini.

Sumbang fikir ini tidak saja dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Golkar adalah the party of idea, sekaligus mempertahankan tradisi intelektual yang selama ini menjadi ciri khasnya. Tetapi lebih dari itu, ini juga merupakan tawaran akan perlunya pengenalan terhadap berbagai permasalahan yang selama ini telah menggerogoti perjalanan partai, membuatnya berat dan lamban dalam merespon tantangan zaman sehingga dalam berbagai ajang perpolitikan nasional dan daerah Golkar kerap tertinggal.

Selesainya dualisme kepengurusan seiring pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa, 16 Mei 2016 di Bali, memang diharapkan akan mengembalikan Golkar pada relnya, yakni sebagai partai papan atas yang senantiasa mendominasi aras perpolitikan nasional. Tetapi, ini tidak serta merta menjadikan Golkar kembali besar dan disegani sebagaimana yang pernah dinikmatinya selama 32 tahun Orde Baru.

Meski demikian, di tengah-tengah sistem kepartaian nasional yang kian kompetitif seperti saat ini, tekad dan cita-cita setiap kader untuk selalu menjadi yang terdepan dalam membangun daerah dan partai selalu terjaga.

Saya berharap, seiring berakhirnya prahara dualisme serta dimulainya konsolidasi partai yang salah satunya ditandai dengan pelaksanaan Musda-Musda di setiap tingkatan, maka partai ini diharapkan pula segera mengadopsi sistem dan tata kelola partai modern jika ingin tetap ada pada kasta tertinggi perpolitikan nasional.

Selain itu, dalam kajian ekonomi kelembagaan, maju tidaknya perekonomian nasional dan daerah sebetulnya linier dengan cara kita mengelola partai sebagai salah satu pilar demokrasi. Jika partai korup dan rapuh, maka dapat dipastikan bahwa perekonomian juga akan mengalami nasib serupa. Karenanya, membahas kerangka berpartai yang sehat dan demokratis ibarat meletakkan pola dasar kemajuan pembangunan.

Dalam berbagai kesempatan, saya sering mengemukakan pertanyaan ini; mengapa dalam jangka waktu yang lama daerah kita; Maluku, tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang ketokohannya mampu menyaingi tokoh-tokoh sekaliber Jokowi ketika masih memimpin Solo dan Jakarta, Tri Rismaharini di Surabaya, atau setidak-tidaknya menyaingi Sahrul Yasin Limpo di Makassar.

Mengapa sistem perpolitikan Maluku tidak mampu melahirkan kepemimpinan yang mampu menasional? Pasti ini bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Karena salah satu fungsi partai politik adalah kaderisasi, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dikhususkan lagi, mengapa Partai Golkar Maluku tidak mampu lagi menyuplai daerah ini dengan kualifikasi kepemimpinan seperti era emasnya di dekade 1970 hingga 1980-an?

Mengapa mencari kader Golkar yang benar-benar memahami doktrin karya kekaryaan dan mengerti akan konsep pembaharuan dan pembangunan serta paham akan semangat kebangsaan dan kerakyatan yang diusungnya begitu sulit saat ini?

Guna membantu menyediakan jawaban yang memadai atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka berikut ini saya kemukakan beberapa akar masalah yang selama ini telah menjadi semacam virus yang menggerogoti perjalanan Partai Golkar menuju kebesarannya. Mengenali akar masalah ini akan membantu para pengelola Partai Golkar di Maluku untuk merumuskan kebijakan yang sehat dan bergizi serta menyediakan iklim yang kondusif dan demokratis bagi sebuah tata kelola partai yang modern, efisien dan akuntabel.

Permasalahan-permasalahan ini sebetulnya bukanlah hal baru, beberapa diantaranya saya adopsi dari buku yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham (2016) dengan judul: “Magnet Politik Partai Golkar, Gerakan Golkar Bangkit”. Adapun masalah-masalah tersebut adalah: Pertama, mengemukanya disorientasi idiologi. Idiologi merupakan elemen penting dalam organisasi partai politik.

Ini terkait dengan seperangkat nilai-nilai yang diyakini semua kader dan menjadi dasar perjuangan mereka. Dalam hal ini, idiologi Golkar adalah Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Partai Golkar. Terkait hal ini, maka dewasa ini terasa adanya gejala degradasi terhadap pemahaman dan praktek idiologi Pancasila.

Hal ini ditandai oleh makin jarangnya Pancasila dikaji secara sistematis dan hampir selalu absen dalam setiap perumusan dan pengambilan kebijakan pembangunan nasional. Kedua, melemahnya tradisi konseptual dalam berpartai. Golkar pada praktiknya dewasa ini justru semakin jauh dari the party of idea.

Tradisi ini terkait dengan konteks akademis dimana ide dan gagasan selalu dikedepankan dan diposisikan sebagai instrumen politik, bukan intrik, politiking dan berbagai intrumen subjektivitas politik lainnya. Ketiga, melemahnya kelembagaan partai.

Dalam berbagai literatur keilmuan politik, masalah kelembagaan politik dikaitkan dengan berbagai aspek, dari aspek nilai-nilai, sistem, kemandirian, demokrasi internal, kekuatan infrastruktur dan efektifitas pemanfaatan jaringan, hingga kepemimpinan organisasi.

Selanjutnya, perspektif kinerja partai yang terkait kebijakan eksternal dan dampak-dampak positifnya. Dengan kata lain, publik akan menilai kinerja partai dari produktivitasnya dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi partai yang berpuncak pada peran partai dalam proses pengambilan kebijakan publik yang selaras dengan aspirasi publik.

Kelima, rusaknya kultur berpartai. Partai politik sebagai sebuah organisasi terbangun oleh adanya suatu kultur yang mendukungnya. Kultur berpartai dalam internal Partai Golkar, tidak lepas dari konteks warisan sejarah keorganisasian sebelumnya. Golkar berkultur harmonis, profesional, dan sinergis.

Keharmonisasian dan atau kegotong-royongan akan mendorong kejayaan dan kebesaran partai. Pada kenyataannya, Golkar tidak dapat mengelak dari konsekwensi-konsekwensi yang menyertai perkembangan demokrasi politik yang ekstra-kompetitif dewasa ini. Partai menjadi rentan konflik, manakala pengelolaan kepentingan elite internal partai tidak berjalan dengan baik. Keenam, melemahnya kesetiakawanan dalam berpartai.

Ini menyebabkan adanya suasana yang tidak kondusif dalam berpartai bagi semua pihak untuk berprestasi. Kesetiakawanan merupakan kata kunci, tidak saja dalam konteks kekompakan dan soliditas organisasi, tetapi juga mampu menumbuhkan suatu energi positif bagi organisasi.

Ketujuh, merosotnya wibawa partai, menguatnya political distrust. Kewibawaan terkait erat dengan integritas, hal yang sangat penting melekat pada organisasi dan para elit yang aktif mengelolanya.

Itulah beberapa masalah, disamping beragam masalah lainnya, yang perlu mendapat penanganan dari kepengurusan baru Partai Golkar Provinsi Maluku. Pengenalan dan penanganan atas berbagai masalah tersebut akan ikut menentukan keberhasilan Partai Golkar dalam mengarungi ranah perpolitikan di Maluku. Semoga!(*)

Most Popular

To Top