Nane Otaki Korupsi K13 – Ambon Ekspres
Amboina

Nane Otaki Korupsi K13

AMBON,AE—Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Fransyane Puttileihalat alias Nane, merupakan aktor dalam pengelolaan anggaran sosialisasi empat kegiatan kurikulum 2013 di Dinas Pendidikan Kabupaten setempat.

Hal itu terungkap dalam sidang untuk terdakwa Ledrik Sinanu, terkait kasus korupsi penyalahgunaan anggaran K-13. Sidang dengan agenda pemeriksaan empat orang saksi itu, dipimpin hakim ketua RA Didi Ismiatun, didampingi hakim anggota Christina Tetepelta dan Bernard Panjaitan.

Saksi-saksi yang dihadirkan JPU, Ekhart Hayer dan Haris yakni mantan Kadis Pendidikan Kabupaten SBB, Bonjamina Dorce Puttileihalat, Merry Manuputty selaku bendahara pembantu kegiatan K-13, Edwin Pattiasina selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan kabupaten SBB. Saksi terakhir Fransyane Puttuleihalat yang tidak lain adalah kadis pendidikan SBB.

Menurut saksi Merry Manuputty, dia hanya diperintahkan oleh Nane untuk membayar sejumlah honor kepada peserta, moderator dan fasilitator kegiatan Training of Trainers (TOT) mutu pendidikan. Besaran jumlah honor yang diberikan kepada peserta kegiatan, ditentukan oleh Nane.

Saksi mengatakan, anggaran untuk kegiatan TOT yang merupakan satu dari empat sosialisasi K13, yaitu sebesar Rp.1,2 Miliar. Selain itu, saat membayarkan honor, saksi mengetahui jika honor tersebut tidak sesuai dengan Daftar Pembayaran Anggaran (DPA) yang dipegangnya.

BACA JUGA:  Kadis Infokom Dipanggil Lagi

“Jadi saya hanya diperintahkan untuk membayar honor, belanja ATK, bayar penginapan, sewa gedung. Uang diberikan oleh ibu Nane dan semuanya terpakai habis, Tetapi uang yang diberikan ibu Nane tidak semuanya, “beber saksi.

Awalnya, saksi mengatakan jika dua kegiatan, yakni TOT dan MGMP, anggarannya dikelola oleh terdakwa Ledrik Sinanu selaku PPTK kegiatan. Namun setelah ditanya berulang kali oleh JPU Ekhart Hayer, barulah saksi Merry secara perlahan menggungkapkan bahwa Nane yang mengelola anggaran TOT.

Parahnya lagi, saat digarap terus dengan berbagai pertanyaan dari JPU dan penasehat hukum terdakwa, Merry akhirnya mengakui bahwa seluruh kegiatan sosialisasi K13, anggarannya dikelola oleh Nane. Parahnya lagi, Nane yang menyuruh saksi membuat laporan pertanggungjawaban.

Sementara saksi Edwin Pattiasina mengungkapkan, jika dirinya selaku bendahara pernah memberikan uang sebesar Rp.40 juta kepada Nane di rumah Kadis Pendidikan SBB itu. Saat uang itu diserahkan, ada terdakwa, Ledrik Sinanu, Abraham Tuhenai dan uang itu diterima oleh Nane.

BACA JUGA:  Siapa Yang Lebih Buas

“Saya kasi uang itu kepada ibu Nane, ada beberapa orang yang lihat. Terdakwa Ledrik, Abraham Tuhenai dan Ibu Nane sendiri. Uang Rp.40 juta saya serahkan cash di rumah ibu Nane, “tandas saksi.

Sedangkan saksi Bonjamina Dorce Puttileihalat mengatakan, jika dari awal dirinya sudah mengetahui bahwa perencanaan kegiatan K13 itu dibuat tidak benar. Pasalnya, terjadi pembengkakan anggaran. “Perencanaannya dari awal memang saya lihat sudah tidak benar, karena pembengkakan anggaran, “paparnya.

Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten SBB itu menandaskan jika Nane termasuk orang yang membuat perencanaan kegiatan tersebut. Menyoal besaran honor, Lou yang juga tersangka dalam kasus K13 ini mengatakan tidak mengetahui hal itu.

Hany saja, Lou membenarkan jika dirinya menerima uang sebesar Rp.200 juta dari empat kegiatan itu, Dan uang tersebut telah dikembalikan separuhnya ke kas Negara. “Yang Susun perencanaan itu Nane selaku kepala Bidang perencanaan pendidikan dasar Dinas Pendidikan SBB, “pungkas Lou.

BACA JUGA:  Setelah Mencuri, Tuan Rumahpun Dicabuli

Keterangan tiga saksi itu diperkuat dengan pengakuan terdakwa Ledrik Sinanu yang mengklarifikasi keterangan saksi-saksi saat diberikan kesempatan oleh hakim. Ledrik akui bahwa anggaran K13 dikelola oleh Nane. Hanya sebagian dana yang dikelola olehnya.

Nane sendiri yang hadir dalam sidang, membantah semua keterangan yang disampaikan ketiga saksi itu. Dihadapan hakim, Nane mengaku hanya terlibat sebatas koordinasi dan tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran maupun kepanitiaan.“Itu tidak benar majelis, “jawab Nane dengan tersenyum.

Mendengar penjelasan Nane, hakim menyatakan itu merupakan hak saksi jika menyangkal keterangan saksi-saksi lainnya. Hanya saja, menurut hakim dari sidang tersebut, sudah diperoleh bukti terkait keterlibatan Nane.

Menurut hakim, jika dalam sidang lanjutan dan diperoleh dua alat bukti, maka tergantung kewenangan penyidik untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang nantinya bakal terungkap di persidangan.
Hakim kemudian menunda sidang, dan akan dilanjutkan pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lain.(AFI)

Most Popular

To Top