Program Abal-abal Calwakot – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Program Abal-abal Calwakot

AMBON,AE.––Sejumlah program kerja bakal pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Ambon dinilai tidak solutif dan tidak realistis untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Tiga diantaranya, pendidikan dan kesehatan gratis serta pengendalian harga bahan pokok agar terjangkau.

Program pendidikan dan kesehatan hanya untuk mendapatkan simpati pemilih. Sebab, dua program itu merupakan program pemerintah pusat yang selama ini telah dijalankan.

Namun, dijadikan program oleh calon Walikota dan wakil Walikota. Padahal, kedua program itu nyaris tidak pernah direalisasikan. Mulai dari tahun pertama, hingga akhir periodesasi kepemimpinan.

Pendidikan dan kesehatan berkualitas, merupakan salah satu program pro rakyat pasangan Paulus Kastanya-Muhamamd Armyn Syarif Latuconsina.

Program ini terdiri dari 12 poin, diantaranya layanan prima Puskesma 24 jam per kecamatan (Senin-Minggu), layanan kesehatan reproduksi gratis di semua Puskesmas, Layanan Visum et Repertum Gratis bagi korban KDRT, Layanan medical Check-Up di setiap Puskesmas, layanan rawat inap di setiap puskesmas, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ambon, pemeretaan dan distribusi guru berdaarkan kompetensi, penigkatan hubungan pela damai antar institusi pendidikan, kurikulum pendidikan Orang Basudara yang multikultur, peningkatan kompetensi guru, penyediaan beasiswa prestasi bagi 1.000 siswa dan mahasiswa dan dukungan peningkatan kapasitas bagi SMTPI, TPA, dan SEKAMI.

Selain PANTAS, pasangan Richard Louhenapessy-Syarif Hadler (PAPARISSA BARU) juga mempunyai program pendidikan dan kesehatan gratis sebagai wujud dari dari visi mereka, yaitu Ambon Berkualitas. ”Misalnya, kesehatan gratis. Itu kan kebijakan pemerintah secara makro. Pendidikan gratis juga,” kata Richard saat mengunjungi kantor Ambon Ekspres, Senin (17/10).

Secara keseluruhan, lanjut dia, PAPARISSA BARU mempunyai tiga program besar yang merupakan turunan dari visi dan misi, yaitu menciptakan harmonisasi sosial, meningkatkan sumberdaya manusia dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Tetapi, mereka akan mengeliminir sejumlah program yang bersifat normatif.

Pengamat Ekonomi Universtitas Pattimura (Unpatti), Muhammad Bugis mengatakan, dua pasangan calon, yaitu Paulus Kastanya-Muhamamd Armyn Syarif Latuconsina dan Richard Louhenapessy-Syarif Hadler harus mampu memilah program kerja yang betul-betul bersentuhan langsung dengan kepentingan banyak orang. Program yang telah dicanangkan dan dijalankan oleh pemerintah, tidak boleh diadopsi lagi.

“Pasangan calon harus bisa memilah, mana program pemerintah pusat dan mana program masing-masing pasangan calon. Karena ada program pemerintah pusat yang sudah jalan namun kembali digunakan pasangan calon untuk ditawarkan kepada masyarakat. Contohnya, pendidikan gratis dan kesehatan gratis dan sebagainya,” ujar Bugis kepada Ambon Ekspres, Senin (17/10).

Sedangkan untuk sektor ekonomi, pasangan dengan akronim PANTAS itu mengusung program harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan merupakan program pro rakyat lainnya. Olehnya itu, jika terpilih PANTAS akan melakukan operasi pasar secara rutin dan terpadu, mengendalikan sistem rantasi pasok kebutuhan pokok yang kreatif dan efisien, dan memberikan sanksi tegas terhadap spekulan.

Menurut Bugis, perencanaan program-program tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apalagi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon yanga hanya Rp,19 Triliun (2016).
Selain itu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dianggarkan sebesar Rp842 miliar atau naik 13,08 persen dari APBD-P 2015, dan memberikan kontribusi 70,57 persen dari total pendapatan daerah.

“Pembangunan di kota Ambon sangat tergantung pada berapa besar APBD kita. Apakah setiap pasangan punya data tentang sumber-sumber penerimaan daerah untuk pembangunan sudah ada atau belum. Takutnya tahun pertama mereka jadi walikota, PAD hanya cukup untuk membayar gaji pegawai. Otomatis janji mereka akan sulit untuk direalisasikan,”tandasnya.

Solusi Jangka Pendek
Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Hasna Ohorella menilai, program terjangkaunya kebutuhan pokok dengan melakukan operasi pasar secara rutin dan terpadu, hanya solusi jangka pendek. Sebab, operasi pasar dan pasar murah hanya bersifat temporer.

Agar harga kebutuhan pokok terjangkau, tidak hanya bisa dijawab dengan operasi pasar dan pasar murah. Karena pasar murah dan operasi pasar hanya bersifat temporer. Tidak menyelesaikan masalah atau tidak bisa menjawab kebutuhan dan daya jangkau masyarakat yang sifatnya jangka panjang,”kata Hasna, Selasa (18/10).

Menurut dia, agar harga kebutuhan pokok dapat terjangkau, program yang dibuat pasangan bakal calon Walikota dan wakil Walikota harus komprehensif. Diantaranya, meningkatkan indeks mutu dan memperbaiki Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta melakukan upaya untuk menekan inflasi.

Sebab, lanjut dia, jika terjadi inflasi (kenaikan harga barang secara terus menerus) akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Dengan demikian terjadi penumpukan pada sektor produksi dan penurunan pendapatan masyarakat.

“Makanya yang paling penting adalah mencegah inflasi. Karena inflasi adalah salah satu penyakit ekonomi. Dan inflasi tidak boleh lama. Kalau inflasi itu lama, maka akan meresahkan masyarakat. Daya beli berkurang, hasil produksi yang dibawakan oleh pengecer tidak ada daya beli, maka pendapatan tidak akan meningkat,”papar lulusan doktor ilmu ekonomi Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu. (ISL/TAB)

Most Popular

To Top