Richard Tanggapi Dingin Kritikan – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Richard Tanggapi Dingin Kritikan

Soal Program Kesehatan-Pendidikan Gratis

AMBON,AE.—Bakal calon Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan, pendidikan dan kesehatan gratis merupakan program dan kebijakan normatif pemerintah pusat yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah daerah hanya menyesuaikan dengan konten kebutuhan masyarakat di daerah.

“Jadi kalau kebijakan pendidikan dan kese- hatan itu kebijakan yang normatif. Yang perlu kita cari adalah, apa saja konten-konten yang betul-betul ideal untuk kota Ambon. Salah satunya memberikan ruang yang cukup kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia,” kata Richard kepada Ambon Ekspres di depan kantor harian Mimbar Rakyat, Rabu (19/10).

Pernyataan Richard sekaligus mengklarifikasi, bahwa dia dan bakal calon wakilnya, Syarif Hadler tidak memprogramkan atau akan membuat kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat ketika mereka terpilih menjadi Walikota dan wakil Walikota, karena ini sudah menjadi program pemerintah pusat. Yang diprogramkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Program ini nantinya terwujud dalam bentuk peningkatan fungsi dan perannya pendidikan formal dan informal, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan kapasitas tenaga pendidik, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, meningkatkan peran stakeholder, disiplin waktu belajar dan meningkatkan kemampuan daya saing secara global.

Lebih sederhana lagi, ungkap Ketua DPD Partai Golkar kota Ambon itu, dia dan Syarif akan meningkatkan pemahaman dan penggunaan informasi tekhnologi (IT) dengan memberikan laptop gratis kepada siswa-siswi kurang mampu. Kemudian pemberian beasiswa.

Sementara itu, pelayanan kesehatan menunjukkan perkembangan yang cukup menonjol baik dari sisi penyebaran sarana dan prasarana mau pun ketersediaan sumberdaya medis dan para medis termasuk jejaring. Berbagi sarana prasarana kesehatan yang tersedia dan menyebar di masyarakat seperti Puskesmas 22 Unit, Puskesmas Keliling 22 Unit, Puskesmas Pembantu 35, Rumah Sakit 10 unit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti Poskedes, Posyandu dan lain-lain.

Meski begitu, kata dia, akan diadakan Ambulance yang beroperasi 24 jam untuk melayani masyarakat yang sedang sakit. “Minimal ada salah satu Ambulance yang stand by 24 jam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sakit. Dan ada sejumlah program strategis lain yang akan kita lakukan,”ungkapnya.

Sementara itu, bakal calon Walikota dan wakil Walikota Ambon, Paulus Kastanya-Muhammad Armyn Syarif Latuconsina (Sam) enggan berkomentar soal kritikan pengamat ekonomi terkait salah satu program Pro Rakyat yang diusung, yaitu memastikan kebutuhan pokok terjangkau. ”Saya tidak menanggapi,”singkat Latuconsina kepada Ambon Ekspres di rumah Raja Negeri Soya , tadi malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, program tersebut rencananya direalisasikan dengan tiga pendekatan. Pertama operasi pasar secara rutin untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Strategi ini dilakukan agar para spekulan (orang yang mencari keuntungan besar dalam perniagaan) tidak memainkan harga seenaknya. Kedua, antisipasi ketersediaan dan pengendalian stock kebutuhan pokok masyarakat kecil. Hal ini dilakukan karena banyak kebutuhan pokok diimpor dari luar daerah. Ketiga, pengendalian jaringan dan mata rantai pemasaran yang panjang.

Selain program tersebut, pasangan yang diusung oleh PDIP, Demokrat, PKB, PBB, PAN, PKS, PKPI dan Hanura itu juga mengusung tiga program lainnya itu, yaitu perluasan lapangan kerja, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, harga pembenahan pasar dan terminal.

Program perluasan lapangan kerja yang terdiri dari lima poin, yaitu peningkatan investasi bidang perdagangan jasa, optimalisasi layanan prima perizinan cukup 4 hari, Pelatihan 5.000 tenaga kerja berbasis ekonomi kreatif lokal, pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif, dan peningkatan kapasitas 500 home industri berbasis bahari.

Sementara kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, terdiri dari 12 poin, diantaranya layanan prima Puskesmas 24 jam per kecamatan (Senin-Minggu), Layanan kesehatan reproduksi gratis di semua Puskesmas, Layanan Visum et Repertum Gratis bagi korban KDRT, Layanan medical Check-Up di setiap Puskesmas, layanan rawat inap di setiap puskesmas, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ambon, pemeretaan dan distribusi guru berdaarkan kompetensi, penigkatan hubungan pela damai antar institusi pendidikan, kurikulum pendidikan Orang Basudara yang multikultur, peningkatan kompertensi guru, penyediaan beasiswa prestasi bagi 1.000 siswa dan mahasiswa dan dukungan peningkatan kapasitas bagi SMTPI, TPA, dan SEKAMI.

Sedangkan, untuk program pasar dan terminal, akan dilakukan revitalisasi dan optimalisasi pasar tradisional di wilayah kecamatan, revitalisasi fasilitas pasar Mardika dan Pasar Batu Merah menjadi pasar tradusional bercirikan modern, menata kembali sistem operasional pasar, menata mengelola terminal sesuai fungsinya.

Akademisi Universitas Pattimura, Said Lestaluhu mengatakan, visi, misi dan program yang dicanangkan oleh bakal calon dengan tujuan untuk menawarkan solusi terhadap persoalan kemasyarakatan. Namun, harus yang dapat direalisasikan sesuai kondisi keuangan daerah.

“Tetapi, saya kira semua visi, misi dan program harus terukur dan secara rasional bisa dilakukan. Jangan sampai hanya semacam utopia (harapan) palsu yang membuat publik dininabibokan, ”kata Said.
Olehnya itu, agar tidak sebatas program yang bersifat politis, kata dia, perlu ada pencerahan dan penerjemahan program secara komprhensif. Baik tim pasangan calon, maupun stakeholder lainnya.

“Lalu, program juga harus ditopang dengan APBD kota Ambon. Jangan sampai orang bilang seperti besar pasak daripada tiang. Karena itu, saya kira butuh pemahaman yang baik, agar apa yang diprogramkan bis terstruktur dan bisa tertanggung jawab, ”paparnya.

Dalam politik, pasangan calon selalu mengagung-agungkan sebuah program yang bisa dilakukan dalam semalam. Tapi realitasnya, sukar untuk dilakukan. Olehnya itu, masyarakat harus menganalisi semua program yang diusulkan secara baik. “Agar tidak terjebak atau terkecoh dengan program-program yang bersifat politis dan tidak rasional,”pungkasnya.(TAB)

Most Popular

To Top