Satu Bukti Lagi, Nane Terjerat – Ambon Ekspres
Amboina

Satu Bukti Lagi, Nane Terjerat

AMBON,AE–– Disebutnya nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat, Fransyane Puttileihalat dalam sidang korupsi anggaran sosialisasi kurikulum 2013 di dinas tersebut, dinilai sebagai bukti baru. Hanya saja ini belum bisa menjerat adik mantan Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat. Jaksa masih membutuhkan satu bukti lagi untuk menjeratnya.

Dalam sidang kasus itu, tiga saksi menyebut Fransyane alias Nane yang mengatur semua anggaran sosialisasi kurikulum 2013. Pengamat hukum Universitas Pattimura Ambon, Jhon Pasalbessy mengatakan, temuan berupa fakta persidangan dari keterangan saksi itu merupakan satu alat bukti.

Didalam KUHAP, kata Pasalbessy, ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik kepolisian, kejaksaan dan KPK, minimal harus mengantongi dua alat bukti yang cukup. Terkait keterangan saksi, baik itu satu, dua dan bahkan lebih, itu merupakan satu alat bukti. “Keterangan saksi itu kan merupakan satu alat bukti. Meskipun saksi itu lebih dari satu orang, “jelasnya.

Karena itu, dari temuan fakta sidang, kata dia, menjadi petunjuk bagi jaksa untuk menindaklanjuti fakta sidang berupa keterangan saksi itu. “Jadi keterangan saksi yang mengatakan ada keterlibatan Kadis, maka itu menjadi petunjuk atau pintu masuk bagi jaksa guna ditindaklanjuti, “tandasnya.

Pengamat hukum Universitas Darussalam Ambon, Dayanto mengatakan, kesaksian dalam persidangan, jika itu tiga saksi atau lebih, masih merupakan satu alat bukti. Olehnya itu, jaksa perlu mengantongi bukti pendukung lain guna menjerat Nane sebagai tersangka.

“Kalau keterangan tiga saksi bahkan lebih, itu baru satu alat bukti. Sementara dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, jaksa harus kantongi dua alat bukti dari lima alat bukti sebagaimana ketentuan dalam KUHP, “jelasnya

Sehingga, kata Dayanto, jaksa harus memiliki setidaknya bukti surat, atau keterangan ahli maupun keterangan lainnya yang bisa dijadikan alat bukti lainnya. Karena, bukti surat bisa dijadikan satu alat bukti, dan ditambah dengan keterangan saksi, maka sudah mengantongi dua alat bukti.”Misalnya keterangan saksi itu perlu didukung dengan bukti surat. Sehingga sudah dua alat bukti, “tandasnya.

Mengacu kepada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 184 KUHAP, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan, Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, dan petunjuk. Menurutnya, alat bukti yang ada sesuai fakta yang digambarkan dalam fakta sidang berupa keterangan saksi hanya merupakan 1 alat bukti saja.

“Meskipun ada 5 atau 10 orang saksi sekalipun klasifikasinya, masih 1 alat bukti. Jika kita mengacu kepada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat dan beberap alat bukti lainnya, “jelasnya.

Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik memerlukan minimal 2 alat bukti. Oleh karena berhubung kasus ini sudah bergulir di Pengadilan, Sapulette meminta agar terus memantau jalannya proses sidang. Sehingga, jika diperoleh bukti-bukti lainnya, maka tentu saja akan ditindaklanjuti oleh penyidik.

“Mari kita ikuti saja proses persidangan yang sedang berlangsung, siapa tahu ada bukti lain selain keterangan saksi yang muncul di persidangan yang tentunya akan dipertimbangkan oleh penyidik, “tegasnya.

Sapulette menambahkan, Penyidik tentunya harus bersikap profesional dalam penanganan perkara termasuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak boleh gegabah. Apalagi, saat ini marak praperadilan dengan objek praperadilan berupa penetapan tersangka.

“menetapkan seseorang sebagai tersangka, kemudian jika kalah praperadilan nanti dibilang tidak profesional dalam penanganan perkara. Selain itu perlu ditegaskan bahwa sama sekali tidak ada tebang pilih dalam penanganan perkara ini, “pungkasnya. (AFI)

Most Popular

To Top