Pasangan Perseorangan Yakin Menang – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pasangan Perseorangan Yakin Menang

MASOHi,AE––Panwas Kabupaten Maluku Tengah, hari ini, Sabtu,(22/10) kembali menggelar sidang musyawarah penyelesaian sengkata pilkada Maluku Tengah, tahun 2017 dengan agenda keputusan. Itu setelah para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Panwas untuk memutus sengketa tersebut.

“Sidang kami tunda sampai Sabtu, pukul 13.00 dengan agenda Keputusan, ” kata Ketua Panwas, Stenly Mailissa pada sidang ketiga, Kamis,(20/10), kemarin. Namun begitu, belum dipastikan apakah Panwas menerima permohonan Pemohon bakal calon perseorangan Isnain Solo-Jacob Soakolone atau sebaliknya menolak.

Tim kuasa hukum bakal calon perseorangan, Jonatan Kainama optimis Panwas akan menerima seluruh permohonan Pemohon. “Panwas punya integritas, karena itu kami yakin menerima permohonan Pemohon,” ungkapnya saat dihubungi via telepon.

Namun bila permohonan tersebut ditolak, maka pihaknya akan menempuh langkah selanjutnya, yaitu membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “UU memberi ruang itu, jika tidak diakomodir, maka langkah berikut adalah PTUN,” tandasnya.

Menyoal legal standing yang dipersoalkan pihak Termohon dan Terkait? Kainama menjelaskan, justru kedua pihak tersebut salah memaknai arti pasangan calon dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2015.

BACA JUGA:  Polisi Mentok Lagi

“Itu tidak bisa diartikan secara dramatikal, kalau demikian maka membatasi hak konstitusional kontestan kepala daerah karena ada sejumlah tahapan penting yang diikuti,” jelasnya.

Tahapan dimaksud yaitu menunggu keputusan resmi KPU. Lebih lanjut, UU mengharuskan Panwas mengawasi seluruh tahapan. “Maka, defenisi dalam Perwaslu bahwa pemohon adalah terlapor yang mendaftarkan permohonannya,” terangnya.

Secara jelas tidak disebutkan pemohon itu adalah pasangan calon atau bakal pasangan calon. “Pasangan calon itu makna dari tahapan penyelenggaraan,” tukasnya. Dengan demikian, proses tersebut tidak bisa masuk dalam penyelesaian sengketa.

“Bakal calon menjadi calon itu proses KPU, dan bakal pasangan calon juga mendaftar, maka disitu letak legal standing dari calon perseorangan,” tangkis Kainama.

Sementara dalam persidangan itu kedua pihak Termohon dan Pihak Terkait keberatan terhadap legal standing Pemohon. Alasannya, Pemohon mengajukan permohonan dalam status sebagai bakal pasangan calon, bukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pilkada.

Hal tersebut sebagimana diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2016. Di lain pihak, pengajuan permohonan tersebut telah lewat waktu atau tiga hari setelah dinyatakan tidak lolos.

BACA JUGA:  Dua WNA Diciduk Petugas Imigrasi

Pantauan Ambon Ekspres, saat sidang keempat, ketiga pihak yang bersengketa, calon perseorangan Isnain Solo-Jacob Soalokone, KPU Maluku Tengah, serta Pihak Terkait pasangan calon Tuasikal Abua-Marlatu Leleury yang diwakili tim kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Panwas Malteng.

Itu setelah tidak ada kesepakatan penyelesaian selama empat kali sidang. Meskipun Panwas sendiri telah memberikan ruang penyelesaian saat sidang kedua, pekan lalu.

Pihak yang berperkara sama-sama bersandar pada dalil yang diperkuat pendapat masing-masing ahli. Pasangan perseorangan selaku pihak Pemohon menghadirkan ahli Tata Negara, Prof. Dr. S Nirahua. Sementara pihak Termohon, KPU dan Pihak Terkait pasangan Petahana menghadirkan ahli Dr.Sherlock Lekipiouw, keduanya merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Adapun objek perkara, yaitu tahapan verifikasi penelitian berkas syarat minimal dukungan calon perseorangan. Hal mana, pasangan ini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah dilakukan penelitian dokomen formulir B1.3 KWK yaitu lampiran identitas pendukung yang dibuktikan dengan surat keterangan.

BACA JUGA:  Konsolidasi Akbar PKST Malteng

Rekapan nama dalam formulir B1 KWK KPU atau softcopy yang diserahkan ke KPU berjumlah 40.098 atau terpenuhi(MS), sementara rekapan desa dan kecamatan atau hardcopy sebanyak 33.451 juga MS. Sedang lampiran identitas dukungan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari B1 dan B2 KWK berjumlah 18.207 atau TMS.

Atas dasar itu, KPU selanjutnya menerbitkan keputusan berita acara nomor 29 tahun 2016 perihal bakal pasangan calon TMS. Keputusan tersebut oleh Pemohon tidak berdasar dan mengajukan permohonan keberatan ke Panwas.(ANC)

Most Popular

To Top