Ada Pungli di Polres SBT – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Ada Pungli di Polres SBT

AMBON, AE. ––Dua pekan lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya memberantas korupsi. Bukan hanya yang besar, pungutan liar pun akan dibabat. Kini polisi rajin beres-beres oknum anggotanya yang doyan melakukan pungli. Namun upaya itu belum terimplementasi sampai di Maluku. Di Seram Bagian Timur justeru punglinya bikin rekening oknum polisi membengkak.

Seorang pengusaha di Bula, SBT, kemarin, mendatangi Redaksi Ambon Ekspres. Dia mengeluhkan sikap seorang oknum polisi berpangkat perwira pertama yang bertugas disana. Kerap melakukan pungli, sampai pengusaha pun banyak dibikin resah.

Pungli diterapkan pada usaha apa saja oleh oknum perwira ini. Tarifnya bikin yang dipungut, kian resah. Puluhan juta hingga Rp100 juta. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Brigjenpol Ilham Salahudin, sebagai pucuk pimpinan diminta untuk menindak tegas anak buahnya.

Tindakan tak terpuji oknum perwira polisi yang sangat mencoreng nama baik institusi kepolisian itu, menurut sumber, dilakukan sejak setahun lalu hingga kini. Patokan harga tidak tangung-tangung, bervariasi, mulai dari Rp 50 juta hingga Rp100 juta. Padahal kata sumber tidak ada masalah serius. Masalah terkesan dibuat-buat. Mereka dipanggil dan diperiksa.

BACA JUGA:  Cita Citata Gandeng Anak Abdullah Tuasikal

Setelah diperiksa, lalu dibuat jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Ujung-ujungnya, masalah akan dihentikan kalau ada pelicinnya (uang) untuk menutupi masalah. Para korban hanya bisa membayar. Mereka memberikan uangpun dibawah tekanan. Hingga mereka tidak berani membeberkan kepada siapapun atau melaporkan.

”Kalau pungli ini dipatok mulai Rp50 juta sampai Rp100 juta. ada beberapa orang rekan saya lagi seperti itu, bahkan lebih. Jadi, sudah ratusan juta yang dipunggli dari kita, sebenarnya kita tidak ada masalah. Seperti ada sekenario masalah yang dibuat, jadi pemeriksaan itu kaya formalitas saja,” kata sumber, kemarin.” yah kalau kita bersalah harusnya diproses lah, tetapi tidak diproses, ini bukan pungli lagi pemerasan namanya,” tambah sumber.

Dikatakan, kemungkinan ada korban lain juga sebelumnya. Tidak hanya pengusaha, yang terlibat masalah judipun juga dipungli, patokan harga mulai Rp5 juta hingga 10 juta. Alhasil, rekeningnya membuncit, aset pribadinya pun bertambah.

Dalam penanganan kasus ini, oknum perwira pertama ini tidak langsung turun tangan. Anak buahnya dimanfaatkan. Sumber mencurigai, adalah oknum lain juga yang terlibat. ”Jadi anak buahnya periksa. Terus kalau kita bilang nanti saja baru kita kasi uangnya kita langsung di ancam status kita akan dinaikan sebagai tersangka, dan kasi terlambat dipaksa cepat,” imbuhnya.

BACA JUGA:  4 Daerah Ketat, Buru tak Berimbang

Dia berani membeberkan kasus pungli ini kepermukaan setelah adanya kebijakan Peresiden Jokowi yang mengeluarkan kebijakan untuk memberantas pungli di Indonesia mulai dari besar hingga kecil.

Salah satu dari sejumlah korban pungli telah melaporkan AKP DH ke Prompam Polda Maluku pada bulan ini. Setelah laporan diterima, Tim Propam Polda mendatangi polres SBT untuk mngkroscek, Rabu (19/10).

Setelah sempat melakukan pemeriksaan terhadap perwira itu, kemudiaan tim ke Ambon, pada Jumat (21/10), guna memintai DH lebih lanjut terkait kasus ini.”Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda, informasi yang bersangkutan sudah diperiksa,”imbuhnya.

Ketua Wilayah Maluku LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Gafar Wara-wara, mengatakan, kasus ini harus menjadi perhatian, karena tindakan ini sangat berdampak buruk pada pelayanan masyarakat di SBT.

“Kalau memang ada terjadi seperti itu (pungli), secara umum baik itu di instansi eksekutif, legislatif, maupun Instansi hukum, secara pribadi saya anak daerah juga tidak bisa membenarkan hal itu terjadi. Kenapa? Efeknya kan pembelajaran buruk kepada masyarakat kita disana,” Gafar yang juga berasal dari SBT ini, kemarin.

BACA JUGA:  Dua Jam Kepala Depot Pertamina Diperiksa

Apa lagi, kata dia, saat ini pemberantasan pungli merupakan perintah langsung Presiden Jokowi untuk memberantas pungli dari besar hingga yang terkecil. Maka hal ini juga harus menjadi perhatian dan musuh bersama juga di daerah.

Menurut dia, harus ada sangsi tegas bila ada oknum aparat pemerintah maupun institusi hukum yang terlibat dalam pungli. “Kalau memang pungli itu terjadi di kepolisian maupun sebaliknya, Kapolda ataupun kapolres memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya yang nakal,” tuturnya. (ERM)

Most Popular

To Top