Jaksa tak Bernyali Periksa Nanlohy – Ambon Ekspres
Amboina

Jaksa tak Bernyali Periksa Nanlohy

AMBON,AE.–– Jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku selalu punya alasan terkait pengusutan kasus gratifikasi PT BPS kepada Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy. Sampai kemarin, belum ada lagi rencana pemeriksaan terhadap dia, setelah sebelumnya dua kali jaksa melayangkan surat panggilan.

Kejaksaan beralasan, banyaknya kasus yang ditangani dengan tim yang sama, membuat tim harus teliti dalam menentukan jadwal pemeriksaan terkait kasus-kasus yang diusut. Padahal, sejauh ini tim penyelidik belum sekalipun melakukan pemeriksaan terhadap Nanlohy mengenai kasus dugaan gratifikasi dengan PT.BPS, terkait pengangkatan sedimen.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette saat dikonfirmasi kapan dilakukan panggilan terhadap Martha Nanlohy, belum dapat memastikannya. Agenda pemanggilan terhadap Nanlohy maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam kasus Gunung Botak nantinya akan dijadwalkan oleh tim penyelidik.

“Sejauh ini belum ada. Lagipula kasusnya masih dalam penyelidikan, jadi nanti tetap akan dipanggil, “jelasnya. Sapulette menambahkan, kasus ini tetap akan dilanjutkan. Sehingga, tidak ada indikasi tebang pilih atau intervensi dari pihak manapun. Karena terkait penanganan kasus dilingkup Kejati Maluku, murni hukum.

“Tetap kasusnya berjalan, dan tidak ada tebang pilih atau intervensi apapun. Yang pasti, penanganan kasus-kasus murni penegakkan hukum, “tandas Sapulette. Kendati demikian, penyelidikan kasus dugaan gratifikasi Gunung Botak dinilai lamban. Karena kasus tersebut sampai kini belum ada tindaklanjutnya.

Ketua DPW Indonesia Institut Korupsi, Faizal Yahya Marasabessy menilai, kejaksaan terlalu lamban dalam mengusut kasus Gunung Botak. Hal itu disebabkan karena jajaran Adhyaksa Maluku sama sekali belum memeriksa Kadis ESDM maupun pihak-pihak lainnya.

Jika dibiarkan terlalu lama, kata dia, ditakutkan pihak-pihak tertentu bisa saja menghilangkan bukti-bukti atau dokumen yang dibutuhkan pihak kejaksaan. Dan jika itu terjadi, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap kasus itu.

“Yang ditakutkan, yaitu bisa saja barang bukti atau dokumen-dokumen penting terkait kasus Gunung Botak itu sengaja dihilangkan. Kan pada akhirnya jaksa sendiri yang kewalahan, ” tuturnya.

Marasabessy berharap agar tim penyelidik Kejati Maluku dapat bertindak cepat, serta memanggil pihak-pihak terkait guna mengumpulkan data-data dan keterangan yang diinginkan. Sehingga, penanganan kasus Gunung Botak maupun kasus-kasus lainnya dapat memberikan kepastian hukum bagi publik.

“Jaksa harus bertindak sehingga kasus ini secepatnya bisa ditemukan titik terangnya. Agar masyarakat tahu kinerja Kejaksaan. Jangan sampai menimbulkan opini negatif dimata masyarakat, “tandasnya.

Sekadar tahu, Kasus Gunung Botak itu terjadi ketika PT BPS menyetorkan dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi Kadis ESDM, Martha Nanlohy.

PT.Buana Pratama Sejahtera (BPS) juga membenarkan setoran dana Rp2.3 miliar setiap bulan ke rekening pribadi Nanlohy, sejak November 2015 hingga April 2016. Ini dilakukan atas arahan Martha Nanlohy dengan alasan kondisi darurat.

Setoran dana tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan (MoU) antara PT. BPS dengan pemerintah provinsi Maluku, dan surat perintah kerja (SPK) yang dibuat Martha Nanlohy.
Dana yang disetor, tidak sedikit. Dalam jangka enam bulan, jumlah dana yang telah masuk ke rekening pribadi Martha Nanlohy sebesar Rp13.8 miliar. (AFI)

Most Popular

To Top