Panwaslu Buru Utang Demi Awasi Pilkada – Ambon Ekspres
Politik

Panwaslu Buru Utang Demi Awasi Pilkada

AMBON, AE.—Meski tahapan Pilkada sudah sampai pada kampanye pasangan calon, namun anggaran pengawasan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Pilkada Buru belum  dibayar. Pilkada terancam tanpa pengawasan bila dalam waktu dekat pemerintah daerah belum mencairkan anggaran pengawasan.

Anggaran pengawasan Pilkada Buru diusulkan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) provinsi Maluku, sebelum Panwaslu Pilkada dibentuk. Nilainya Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar). Namun pemerintah daerah kabupaten Buru hanya menyanggupi Rp 6.000.000.00 milyar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pencairannya secara berkala, yakni dari APBD tahun 2016 dan APBD 2017. Namun, hingga kemarin anggaran itu belum dicairkan. Olehnya itu, Panwas Buru terpaksa meminjam uang untuk melaksanakan agenda yang telah dijadwalkan, meski anggaran pinjaman tersebut tidak mencukupi.

Ketua Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Buru, Mus Latuconsina mengatakan, pihaknya belum melayangkan surat ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, karena masih menunggu kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Buru yang masih berada diluar daerah. Apabila Sekda belum membayar honor anggota Panwas dan PPL, pihaknya menyurati Bawaslu.

“Jika nanti pak sekda tidak merespon permintaan kami, disitu baru kami akan layangkan surat ke Bawaslu. Karena tidak mungkin kami lakukan pengawasan tanpa adanya anggaran,” kata Latuconsina kepada Ambon, Kamis (3/11).
Latuconsina mengaku, meski honor belum dibayar, namun Panwaslu dan jajarannya tetap melakukan pengawasan tahapan kampanye yang sementara berjakan. “Iya, kami masih lakukan pengawasan,” akui dia.

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Ely mengatakan, Bawaslu akan membantu koordinasi denga pemda Buru apabila Panwaslu menyampaikan surat.

“Selama surat itu belum ada pada kami, kami belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi kemudian jika itu sudah ada, kami akan surati Pemda Buru dan juga Pemerintah Provinsi Maluku terkait anggaran yang belum dicairkan, karena ini menyangkut tugas pengawasan Panwas dilapangan yang harus ada anggarannya,” ujar Abdullah.

Dikatakan, persoalan anggaran harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Buru, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 Tahun 2016. Jika pemda tidak melaksanakan kewajiban itu, kemungkinan sisa tahapan Pilkada Buru hingga penetapan calon terpilih berjalan tanpa pengawasan.

“Kalau keduanya sudah tidak lagi menyediakan anggaran itu, berarti pilkada Buru akan dilakukan tanpa ada pengawasan. Karena pengawasan itu bisa dilakukan terkeculi ada anggarannya. Olehnya Bawaslu akan berupaya untuk memperjuangkannya, karena itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab Bawaslu Provinsi Maluku,” tandasnya. (MG2)

Most Popular

To Top