95.010 Lebih Pemilih Terancam Dicoret – Ambon Ekspres
Politik

95.010 Lebih Pemilih Terancam Dicoret

AMBON,AE.––Sebanyak 95.010 lebih calon pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada serentak 2017 kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tenggara Barat dan Kota Ambon terancam dicoret. Pasalnya, mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

DPS Maluku Tengah 306.851 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 28.324 pemilih yang tidak memiliki identitas. Sedangkan dari jumlah DPS kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) 148.383, terdapat 11.102 pemilih tanpa identitas.
Kemudian, DPS Buru 89.094 dengan jumlah pemilih tak beridentitas sebanyak 8.826 pemilih. DPS Maluku Tenggara Barat (MTB) 73.682, kategori tanpa identitas sebanyak 14.758 dan DPS kota Ambon sebanyak 233.155, sedangkan pemilih tanpa identitas 32.000 lebih.

Para pemilih yang tidak memiliki e-KTP tersebut teridentifikasi melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) lima daerah mengunggah DPS yang telah ditetapkan ke Sidalih di kantor KPU Maluku, Jumat (4/11). KPU Maluku telah menginstruksikan KPU kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan kecamatan untuk melakukan perekam e-KTP.

“Kalau sekarang ini otomatis yang ditetapkan sudah teridentifikasi dalam sistem yang membaca, bahwa dia (pemilih) ini punya e-KTP atau kartu identitas itu. Dan yang kosong itulah yang dianggap tidak punya identitas apa-apa,”kata ketua KPU provinsi Maluku, Musa Latua Toekan kepada Ambon Ekspres melalui telepon genggam, Minggu (6/11).

Pengunggahan DPS ke Sidalih, jelas Musa, untuk mendapatkan keakuratan data pemilih. Dari sisi jumlah, kata dia, DPS yang telah ditetapkan oleh masing-maising KPU sudah sinkron dengan hasil identifikasi otomatis Sidalih.
“DPS yang telah ditetapkan oleh masing-masing KPU kabupaten itu dimasukan ke Sidalih, agar data yang telah ditetapkan itu akurat. Artinya jangan sampai ada pemilih yang memiliki hak tapi tidak terdaftar sebagai dalam data pemilih. Atau sebaliknya,”jelasnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan pemilih didasarkan pada identitas tunggal, yakni penggunaan e-KTP. Bila tidak punya e-KTP, calon pemilih wajib mengantongi surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyatakan bahwa pemilih belum memiliki bukti fisik e-KTP.

Andai data E-KTP belum terekam, maka masih dapat menggunakan surat keterangan Dukcapil yang menyatakan bahwa proses perekaman sedang dilaksanakan sehingga bukti fisiknya belum dimiliki. Melalui Surat Edaran (SE) KPU Republik Indonesia nomor 56, KPU kabupaten/kota telah diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Dukcapil. Sebab, batas perekam e-KTP 4 Desember nanti.

“Kalau sampai tanggal 4 Desember, pemilih tanpa identitas ini belum memiliki e-KTP, akan dicoret dari data pemilih. Kecuali keterangan dukcapil saja mengenai alasan mereka belum memiliki E-KTP. Keterangan lainnya tidak bisa,”ungkapnya.

KPU provinsi Maluku, lanjut dia, telah menginstruksikan kepada KPU kabupaten dan kota agar segera berkoordinasi dengan Dukcapil dan pemerintahan kecamatan. Untuk Maluku Tengah, KPU Maluku telah berkoordinasi penjabat Bupati, Saleh Thio.

Untuk mempermudah perekam e-KTP, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan camat. Pasalnya, pemilih yang di desa akan sulit menjangkau Dukcapil yang berada di kota kabupaten.
“Nanti KPU berikan data itu ke mereka. Lalu masing-masing camat punya tanggung jawab untuk segera menindaklanjuti. Karena masyarakat desa kan tidak mungkin datang ke kota,”pungkasnya.

Anggota KPU Kota Ambon Saprudin Layn mengatakan, pihaknya akan menemui Dukcapil, hari ini untuk memastikan jumlah pemilih yang belum memiliki e-KTP sekaligus perekamannya. Pasalnya, sesuai hasil pencocokan dan penelitian (Coklit), didapati sekira 32.000 pemilih yang belum memiliki e-KTP.

“Jadi Senin nanti (hari ini), KPU akan berkoordinasi dengan catatan sipil terkait data pemilih yang belum memiliki eKTP, agar KPU bisa mengetahui data pasti. Karena kalau untuk eKTP yang belum itu sekitar 32 ribu lebih. Saya lupa angka pastinya, tapi jumlahnya itu 32 ribu lebih,” terang Saprudin ketika dikonfirmasi Ambon Ekspres, Minggu (6/11).

Saprudin mengaku, setelah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan coklit, langsung berkoordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman. Sehingga jumlah 32.000 pemilih tanpa e-KTP itu kemungkinan telah berkurang.

“Bisa saja dari 32 ribu itu berkurang dan jumlahnya bisa berubah. Ini yang ingin kita pastikan dengan menemui Disdukcapil untuk mengetahui data pasti, berapa jumlah warga yang belum miliki e-KTP, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan sebelum pilkada 15 Februari 2017,” terangnya.(TAB/ISL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!