Kadishub Maluku Bertanggungjawab Dalam Proyek Fiktif – Ambon Ekspres
Amboina

Kadishub Maluku Bertanggungjawab Dalam Proyek Fiktif

AMBON,AE.—Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Benny Gasperz, diduga paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi anggaran studi kelayakan proyek perencanaan pembangunan bandara di Arara, tahun anggaran 2015.

Kasus yang tengah ditangani oleh cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (Malteng) di Wahai ini, tengah dalam proses penyelidikan. Kendati begitu, tim penyelidik sejauh ini sudah mempunyai gambaran serta memiliki cukup bukti untuk menaikan penanganan proyek tahun 2015 senilai Rp.800 juta itu dari penyelidikan ke penyidikan.

Selama proses penyelidikan berlangsung, tim penyelidik telah mengorek keterangan dari sejumlah pihak, diantaranya mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, Kepala Dinas Perhubungan Maluku Benny Gaspersz, Kasubag Keuangan Selly Takaria, Kepala Bidang Perhubungan Udara Jhon Rante, dan Kepala Bidang Perencanaan Andre Wijayakusuma.

Selain itu, pihak pelaksana proyek yakni Budi Widodo serta Direktur PT Benatin Surya Cipta, Peng Song Benny juga telah dicecar puluhan pertanyaan.

Dari informasi yang berhasil diperoleh koran ini, jika Kadishub Maluku, Benny Gasperz disebut-sebut bertanggungjawab dalam proyek yang diduga mengakibatkan kerugian negara secara total lost alias fiktif itu.
Pasalnya, Kepala Dinas Perhubungan Benny Gasperz dalam jabatannya selaku KPA dalam proyek tersebut, merupakan pihak yang paling berperan dalam proses perencanaan anggaran. Apalagi, Gasperz juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek itu.

“Kadis kan KPA sekaligus PPK. Jadi, diduga dia (Benny Gasperz, red) turut bertanggungjawab, “beber sumber.
Dalam mekanisme pelaksanaan proyek dalam instansi dinas tertentu, sudah pasti KPA turut terlibat dalam melakukan pencairan anggaran. KPA akan menyetujui pencairan anggaran, apabila proyek sudah tuntas dikerjakan.

“Secara struktur jabatan, sudah patut KPA bertanggungjawab. Contohnya sudah banyak, seperti kasus K13 kabupaten SBB, kasus jembatan Gaa SBT, kan KPA bertanggungjawab, “tandas sumber.
Apalagi, dalam proyek itu, dana Rp.800 juta dicairkan seratus persen, kemudian dari data awal jika Rp.400 juta diserahkan kepada pelaksana proyek guna keperluan survey. Belakangan baru diketahui, bahwa bukan hanya Rp.400 juta, tetapi Rp.80 juta yang diserahkan untuk pelaksana proyek, dalam hal ini Budy Widodo.

“Awalnya memang jaksa peroleh, dari total anggaran, hanya sebagiannya yang diberikan kepada pelaksana proyek. Tetapi belakangan baru diketahui jika pelaksana proyek cuman terima Rp.80 juta untuk survey. Sementara sisanya tidak diketahui kemana. dan itu masih diselidiki, “beber sumber.

Sementara itu, Kepala Cabang Kejari Malteng di Wahai, Ajit Latuconsina, sementara diluar daerah. Saat dihubungi lewat telepon seluler pun tidak tersambung.

Namun jumat pekan kemarin, kepada wartawan Ajit mengatakan, dalam waktu dekat ada kepastian terkait penyelidikan kasus itu. “Nanti dikabarkan. Pokoknya tunggu aja, “tegasnya.

Pengamat hukum Universitas Pattimura, Doktor Sherlock Lekipiouw menerangkan, dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan, termasuk salah satunya study kelayakan, ada pihak-pihak yang diduga patut diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Menurutnya, yang pertama pihak yang diduga paling bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dalam pembangunan yakni KPA. Dalam proyek studi kelayakan, maka secara otomatis, Kadis Perhubungan selaku KPA patut diminta pertanggungjawaban.

“Selain Kadis, bisa juga pihak lain yakni pengelola proyek atau pelaksana proyek dan ketiga, yaitu pihak pengawasan atau dalam hal ini PPTK, “jelasnya

Lebih lanjut Lekipiouw menjelaskan, ada dua tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap pihak-pihak yang disebutkan. Yang pertama, harus bertanggungjawab dan tanggung gugat dalam jabatan dia selaku KPA, pejabat Pelaksana proyek dan pejabat pelaksana teknis kegiatan yang mengontrol pelaksanaan kegiatan itu.

Yang kedua, bertanggungjawab dan tanggunggugat selaku diri pribadi. Dalam hal ini, pribadi yang menjabat KPA, pribadi pejabat Pelaksana proyek dan pejabat yang mengawasi atau mengentrol pelaksanaan proyek.

“Karena tiga badan itu yang mengelola kegiatan proyek itu. Misalnya KPA yang mengakomodir, memproses dan mengelola anggaran. Kemudian pejabat pelaksana tekni kegiatan dalam mengontrol kegiatan pelaksanaan kegiatan serta pelaksana proyek. Kalau indikasinya ada dugaan Total Lost, maka automaticnya kasus ini harus diperiksa tuntas, “tandasnya.

Sekedar tahu, dari bukti yang ada, kejahatan yang dilakukan terkait proyek ini adalah dengan mencantumkan nama 11 ahli untuk ikut dalam studi kelayakan proyek perencanaan pembangunan bandara di Arara. Sementara 11 ahli tersebut tidak tahu soal adanya proyek itu.

Parahnya lagi, 11 ahli yang diturunkan ke Arara untuk melakukan survey, ternyata tidak tidak memiliki keahlian apa-apa. (AFI)

Most Popular

To Top