Korupsi Bandara Banda Harus Dibuka Lagi – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Korupsi Bandara Banda Harus Dibuka Lagi

AMBON,AE––Penasihat hukum Direktris PT. Parama Adhyka Raya, Yustin Tuny, meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Jan S Maringka, mengarahkan bawahannya dalam hal ini Cabang Kejari Ambon di Banda, untuk membuka kembali kasus dugaan korupsi paket pekerjaan pemenuhan standar runway strip Bandara Banda Neira.

Karena menurut Tuny, dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Cabang Kejari Ambon di Banda, dinilai tebang pilih. Padahal, banyak kejanggalan dalam proses penyelidikan hingga penetapan dua tersangka dalam kasus yang didanai dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub senilai Rp2,94 miliar.

Alasan tersebut cukup mendasar. Lantaran, anggaran sudah dicairkan seratus persen dan ditandatangani oleh beberapa staf Kemnehub Udara, serta konsultan pengawas, namun mereka tidak dijerat oleh jaksa.

“Logikanya saja, konsultan pengawasan, Sutoyo tidak pernah melakukan pengawasan, tetapi tidak dijadikan sebagai tersangka. Padahal yang bersangkutan buat laporan pengawasan pekerjaan sudah selesai seratus persen. Padahal sebenarnya pekerjaan tidak tuntas, “terang Tuny.

Begitu juga, lanjut Tuny, beberapa pegawai Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub semisal Petrus Marina selaku pelaksana pekerjaan di lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Baltasar Latupeirissa, bendahara proyeknya Rusmin Djalal, dan Norberta Rerebulan selaku ketua unit layanan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, pihak-pihak yang disebutkan itu, harus dijerat, terkait dengan jabatan pada masing-masing pihak. “Ada banyak pihak yang seharusnya turut bertanggungjawab, “ujarnya.

Olehnya itu, Tuny mendesak agar pihak Kejati Maluku, maupun Cabang Kejari Ambon di Banda untuk membuka kembali kasus itu. Mengingat, kasus ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung serta beberapa pihak lainnya.

Sementara itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang diminta penjelasannya mengakui, tidak mengetahui secara detail kasus itu. Sapulette bahkan mengakui jika wewenang penetapan tersangka, ada pada penyidik.

“Saya tidak tahu betul kasusnya seperti apa. Tetapi kalau wewenang menetapkan seseorang sebagai tersangka, itu tergantung penyidik, “jelas Sapulette.

Apakah ada kemungkinan kasus ini akan dibuka kembali, Sapulette tidak dapat memastikannya. “Tergantung Kejaksaan disana (Cabang Kejari Ambon di Banda, red), “ujarnya.

Menyoal sampai dimana proses hukum terkait laporan dua jaksa yang diduga main-main dalam kasus ini yakni Berthie Tenate dan Jafet Ohello, mantan Kasidik Kejati Maluku itu menerangkan sampai sekarang pihak Pengawasan Kejati Maluku masih memproses laporan tersebut.

“Tadi saya sudah konfirmasi ke bagian Pengawasan, dan memang sampai sekarang masih dalam proses, “jelasnya.
Kendati demikian, Sapulette enggan memberikan komentar secara detail sejauh mana tahapan prosesnya. “Yang pasti masih dalam proses aja, “tutupnya.

Kembali ke Penasehat hukum, Yustin Tuny mendesak, agar jika nantinya terbukti bersalah, maka kedua jaksa itu harus diberikan saksi tegas. Hal itu dilakukan agar menjadi acuan bagi kinerja kejaksaan yang lebih baik.
“Kami berharap ada sanksi tegas jika kedua jaksa itu terbukti bersalah, “tandas Tuny.(AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!