Pemekaran MBD Hanya Wacana – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pemekaran MBD Hanya Wacana

AMBON, AE.––Rencana pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menjadi Provinsi Perbatasan Kepulauan MBD, dianggap sebagai wacana publik. Daerah itu belum layak untuk dimekarkan, meski telah dilakukan deklarasi Calon Pemekaran Provinsi Perbatasan Kepualauan MBD.

Secara normatif belum dapat terpenuhi, dimana jumlah penduduk tidak memenuhi syarat dan hanya memiliki satu kabupaten induk. Deklarasi Calon Pemekaran provinsi perbatasan kepulauan MBD disaksikan seluruh warga masyarakat MBD serta seluruh kepala desa MBD. Bahkan ditandai penekanan sirine oleh wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua.

Pengamat Pemerintahan Dosen FISIP Unpatti Ambon, Johan Tehuayo, mengatakan, ada 10 daerah otonom baru yang sementara diperjuangkan di DPR RI. Terkait kelayakan dari aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah. Dan harus disesuaikan dengan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya.

“Harus ada rekomendasi politik dari DPRD dan pemerintah daerah serta persyaratan teknis. Seperti jumlah 5 kecamatan dan 5 kabupaten untuk satu provinsi. Serta persyaratan perkembangan politik, sosial, ekonomi budaya dan demografi dan sebagainya. Maka yang telah memenuhi syarat telah disesuaikan dan masih dibahas di DPR untuk dikaji terkait kelayakan tersebut,” terang Tehuayo, kepada Ambon Ekspres ketika dikonfirmasi, Senin (07/11).

BACA JUGA:  Angka Pencaker Kota Ambon Mencapai 2.780 Orang

Dikatakan, hanya pemekaran daerah otonom baru yakni kabupaten kepulauan yang dapat dikatakan layak dari aspek berbagai persyaratan. Sementara untuk pembentukan provinsi perbatasan kepulauan MBD, hanya menjadi wacana publik dan belum layak untuk dimekarkan menjadi provinsi.

“Jadi pembentukan provinsi MBD ini menjadi wacana publik saat ini. Dan lebih memenuhi persyaratan itu pemekaran kabupatennya karena itu daerah perbatasan dengan negara lain. Sehingga proses pembangunan daerah di kabupaten itu harus lebih maju dari daerah lain,” terangnya.

Menurutnya, dengan pemekaran dapat menyelesaikan rentan kendali pemerintahan di daerah, termasuk peningkatan pelayanan publik. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan juga akan jauh lebih baik.

Terpisah, salah satu tokoh Masyarakat dan intelektual asal MBD, Aholiab Watloly menegaskan, bahwa gagasan pembentukan provinsi perbatasan kepulauan Maluku Barat Daya, sangat penting. Ini sejalan dengan program Nawacita untuk melepaskan kehidupan masyarakat setempat dari keterisolasian dan kemiskinan serta ketertinggalan.

BACA JUGA:  Nyaman Bersama Garuda Bintang Lima pun Diraih

“Pembentukan provinsi MBD ini menjadikan wilayah ini sebagai serambi bangsa di perbatasan RI. Serta demokratik Timor Leste dan Australia. Tentu ada kekurangan bila diperhadapkan dengan norma umum pembentukan sebuah wilayah otonom baru. Tapi ada juga norma kebijakan khusus terkait kondisi istimewa di atas,” ujarnya.

Salah satu Akademisi Unpatti Ambon ini menilai, pembentukan provinsi MBD ini memang memiliki kekurangan pada aspek tertentu, namun juga memiliki keunggulan pada aspek tertentu yang sifatnya khusus.

“Kiranya deklarasi yang telah dilakukan tidak mengalami kebekuan euphoria emosional dan stagnasi kekerasan politik. Serta perjuangan yang dijalankan dengan niat luhur untuk memuliakan martabat bangsa,” pesannya.

Untuk diketahui, Kabupaten MBD dimekarkan dari Maluku Tenggara Barat (MTB) berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008. MBD tersebar di 48 buah pulau dengan delapan kecamatan dan penduduknya sebanyak 70.308 jiwa saat dimekarkan. Kini, kabupaten yang dipimpin Barnabas Orno itu, telah memiliki 17 kecamatan.

BACA JUGA:  Lapak Pedagang Dibongkar Polisi

Dengan luas wilayah 8.648 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 72.010 jiwa sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Maluku tahun 2015. Sehingga, menurut sejumlah pihak, pemekaran yang sedang diperjuangkan Orno ini, terlalu politis dan dipaksakan. (ISL)

Most Popular

To Top