Pemprov: Tak ada Bantuan Hukum – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Pemprov: Tak ada Bantuan Hukum

Soal Pejabat Bermasalah Dengan Hukum

AMBON,AE.—Gubernur Maluku Said Assagaff, tidak akan melindungi pejabatnya yang  sementara berurusan dengan hukum. Bantuan hukum juga tidak akan diberikan, hanya saja mereka diberi waktu untuk menyelesaikan kasus hukumnya masing-masing.

Pejabat pemprov Maluku yang pernah menjalani pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Maluku, adalah
Kepala Dinas Perhubungan, Benny Gasperz, mantan Kepala Dinas Infokom Maluku Ibrahim Sangadji, dan Kepala Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Martha Nanlohy.

Beny Gasperz disebut-sebut kesandung masalah Arara, Ibrahim Sangadji terkait dugaan korupsi Wifi, dan Martha Nanlohy soal gratifikasi PT BPS. “Tidak ada bantuan hukum, jika bermasalah,” kata Kabag Humas Pemprov Bobby Kin Palapia, kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Pemerintah, kata dia, tidak akan memberikan bantuan hukum kepada para pejabat yang diduga kesandung hukum. Pemerintah Provinsi sendiri akan memberikan ruang kepada para pejabat tersebut untuk menyelesaikan proses hukumnya.

“Prinsipnya ini masih dugaan dan ada azas praduga tidak bersalah, sehingga kami berikan ruang bagi mereka yang diduga itu untuk menyelesaikan persoalan tanpa harus mengganggu tugas-tugas mereka,” kata dia saat ditemui sore kemarin.

Dikatakan, bila nantinya dalam proses hukum yang sementara berjalan dinyatakan bersalah, pemprov sendiri tidak akan memberikan bantuan hukum.

“Kami tidak akan mengintervensi aparat penegak hukum, yang sementara melakukan proses terhadap pejabat kami. Silakan penegak hukum melaksanakan tugas mereka. Jika sudah dinyatakan bersalah, sesuai dengan putusan yang inkrah itu baru orang itu bersalah. Sepanjang itu masih proses, maka kita biarkan saja dulu,”jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Melky Frans menegaskan, proses hukum yang menimpa sejumlah pejabat dilingkup pemerintah provinsi Maluku itu tidak akan mengganggu tugas-tugas mereka.

“Inikan masih dugaan, orang yang sudah dinyatakan tersangka saja belum tentu bersalah. Apalagi mereka yang masih bersifat dugaan. Itu tidak ada persoalan, dan saya yakin tugas mereka juga tidak terganggu, dengan status dugaan itu,”kata dia lewat sambungan telephone selulernya.

Untuk itu politisi Demokrat ini meminta agar masyarakat, jangan mempolitisir kasus yang menjerat sejumlah pejabat dilingkup pemprov tersebut.

“Betul harus menciptakan pemerintahan yang bersih. Tetapi sepanjang itu belum ada putusan hukum tetap maka saya rasa tidak jadi persoalan. Janganlah kita terlalu mempolitisir hal-hal seperti itu, karena nanti menjadi fitnah,”pungkasnya.

Samuel Riry, salah satu praktisi hukum mengatakan, untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih, maka gubernur harus mengambil langkah tegas terhadap para pejabat itu.

“Meski menggunakan azas praduga tidak bersalah, tetapi demi menjaga marwa dari birokrasi itu, pak gub (gubernur red), harus mengambil langkah. Ini penting,”kata Riry.

Menurut dia, langkah gubernur untuk menggeser kadis Infokom, adalah langkah yang tepat, guna memberikan ruang kepada yang bersangkutan untuk mengurusi status hukumnya itu. Sementara disisi Kadis ESDM masih dibiarkan dalam posisinya begitu pula dengan Kadis Perhubungan.

“Artinya siapapun pejabatnya yang tersandung, harus diberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan itu. Dengan tidak mengganggu aktivitas dari jalannya roda pemerintahan itu sendiri. Walaupun masih dugaan, ”tuturnya.

Menurut dia, ini lebih pada pendekatan etika dan moralitas hukum penyelenggara pemerintahan yang baik. “Maka dinas dan badan yang sudah dianggap bersentuhan dengan hukum, pemprov harus membuat kebijakan yang lebih arif dalam mewujudkan itu (pemerintahan yang bersih), ”timpalnya.(AHA)

Most Popular

To Top