Bolongnya Transaksi Rp54 M – Ambon Ekspres
Amboina

Bolongnya Transaksi Rp54 M

AMBON,AE.–– Pembelian lahan Bank Maluku di Surabaya, Jawa Timur sudah dirancang sejak awal. Mulai dari proses transaksi, peninjauan lahan, rapat umum pemegang saham yang bersifat terbatas, sampai pada pembelian. Dalam transaksi ternyata menimbulkan celah hukum yang mengangah.

Ini terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pembelian lahan dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Kemarin, sidang ini menghadirkan n terdakwa Heintje A Toisuta dan Petro Tentua. Ada sejumlah saksi yang dihadirkan.

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fahrizal cs, diantaranya, mantan Kepala Devisi Umum dan Hukum Bank Maluku, Donald Fredy Sanaky, Kepala Devisi Satuan Kerja Audit Internal Bank Maluku, Jacobis Leasa dan Pjs Kepala Devisi Umum dan Hukum, Tiendje Joanda. Namun dari ketiga saksi yang dihadirkan oleh JPU, hanya saksi Donald Fredy Sanaky yang baru memberikan keterangan.

Sementara keterangan dari dua saksi lainnya, akan dilanjutkan Kamis hari ini. Hal itu diputuskan oleh hakim ketua RA Didi Ismiatun selaku pimpinan sidang, yang didampingi dua hakim anggota, masing-masing Samsidar Nanawi dan Heri Leliantono.

Dihadapan majelis hakim, saksi Doland F Sanaky mengatakan, pengadaan gedung Bank Maluku di Surabaya, terjadi di tahun 2014. Kegiatan itu bermula dari ada RUPS di tahun 2012 yang kemudian dimasukan dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2013.

Dalam perencanaannya, awalnya dilakukan sewa gedung dengan anggaran Rp500 juta. Terkait kegiatan itulah, maka saksi bersama terdakwa Petro Tentua, Jack Stuard Manuhutu ditugaskan untuk melakukan survei.

Pada tanggal 5 Juni 2014, saksi bersama terdakwa Petro, Jack Manuhutu dan Burhanudin Waliulu ke surabaya untuk lakukan survei. Di Surabaya, mereka tidak bertemu dengan pemilik gedung, tetapi hanya bertemu penjaga gedung di jalan Sudirman.

Mereka kemudian kembali ke Ambon dan membuat laporan ke direksi. Anehnya memorandum yang diajukan oleh Devisi Restra dan Korsec yang saat itu dipimpin oleh terdakwa Petro R Tentua, sudah berbeda.

Dalam memorandum itu sudah tertera nomor rekening atas nama Sunarko. Devisi umum menyerahkan kepada Devisi Treasure untuk dibayarkan. Padahal laporan yang diajukan oleh saksi tidak tertera nomor rekening maupun ditemukan gedung untuk dibeli. Sehingga saksipun merasa kebingungan.

Disinggung soal adanya RUPS Terbatas, saksi mengakui jika yang membuatnya adalah Jack Stuard Manuhutu. Tetapi dalam aturan, hanya dikenal RUPS, dan RUPS luar biasa. Jika dilakukan RUPS maupun RUPS Luar Biasa, seharusnya dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali serta walikota dan Bupati se Maluku-Malut, juga Komisaris dan Direksi.

Tetapi yang terjadi dalam RUPS terbatas, setahu saksi hanya ditandatangani oleh Gubernur Maluku dan Walikota Ambon. Tanda tangan itu untuk menyetujui proses pembelian lahan dan gedung Bank Maluku di Surabaya seharga Rp.54 Miliar.

Tetapi, saksi tidak mengetahui apakah benar dilakukan RUPS ataukah tidak. Karena yang saksi tahu ada dokumen RUPS terbatas yang dibuat oleh Jack S Manuhuttu.

Saksi menjelaskan, dalam RUPS terbatas itu, ada Memorandum nomor 341 dan 342. Didalam Memorandum 341 tersebut, tidak tercantum Apraisal, tidak ada surat kepemilikan tanah di jalan Dharmo nomor 51, dan juga tidak ada surat penawaran.

“Yang ada hanya surat dari Direksi ke Komisaris, surat dari komisaris ke Direksi, dan Surat dari pemegang saham ke Direksi dan sebaliknya, “tandasnya. Menyoal keterlibatan terdakwa Heintje A Toisuta, saksi tidak begitu mengetahui peran bos cv Harves itu, maupun interaksi dengan penjual gedung di Surabaya.

Usai mendengar keterangan saksi, hakim kemudian menunda sidang hingga hari ini, dengan agenda pemeriksaan dua saksi lainnya. Sidang besok juga akan dilanjutkan pula untuk terdakwa Idris Rolobessy, dengan tiga saksi yang sama pula. (AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!