Romang ‘Dikepung’ LSM-PGI – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Romang ‘Dikepung’ LSM-PGI

PGI Surati Jokowi dan Assagaff Soal Romang 

AMBON,AE.— Tim analisa dampak lingkungan pemanfaatan dan pengelolaan mineral oleh PT. Gemala Borneo Utama (GBU) di Pulau Romang, Maluku Barat Daya (MBD) mulai bekerja. Tim memastikan tidak ada intervensi politik dari pihak manapun. Rekomendasi yang akan dikeluarkan sesuai fakta dan kajian ilmiah.

Pembentukan tim ini oleh Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) atas permintaan Gubernur Maluku, Said Assagaff dengan nomor keputusan 1533/UN 13/SK/2016 Tentang pengangkatan Tim Analisa Dampak Lingkungan Pemanfaatan/Pengelolaan Mineral di pulau Romang, tertanggal 28 Oktober 2016.

Tim terdiri dari delapan orang yang merupakan perwakilan dari beberapa akademisi sesuai bidang keilmuan. Antara lain, dari Fakultas Kehutanan, Perikanan, Kimia, Lingkungan serta Pertanian. Sayangnya, tidak ada ahli pertambangan dalam tim ini.

Ketua tim, Profesor Agustinus Kastanya mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa kali rapat, yakni internal tim, rapat dengan rektor Unpatti, gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Saat ini, tim sedang melakukan kesiapan ke Pulau Romang.

Agus mengaku, mereka diberi tanggung jawab untuk mengkaji dampak lingkungan dari aktivitas pemanfaatan tambang emas di Pulau Romang. Dia memastikan, tim ini independen sehingga tidak akan ada intervensi politik dalam prosesnya maupun rekomendasi.

“Kita akan kaji fakta-fakta yang ada saja. Kalau faktanya seperti itu ya kita juga laporkan. Kita juga bertanggung jawab ke rektor dan nanti rektor bertanggung jawab ke gubernur. Sehingga rekomendasi itu berangkat dari kajian yang bisa dibuktikan dengan fakta-fakta. Tidak ada sedikit pun rekayasa dan intervensi politik dan macam-macam,”tegasnya.

Ketua Dewan Kehutanan Daerah Provinsi Maluku itu belum memastikan keberangkatan tim ke Romang. Pasalnya, belum ada kepastian dari pihak terkait. “Sebenarnya kalau pembiayaannya sudah tersedia, ya kita jalan. Sudah cek kalau sudah ada kapal, maka sudah harus ke sana,”katanya.

Untuk diketahui, tim ini dibentuk setelah Gubernur Maluku mengunjungi dan menyaksikan protes langsung masyarakat Pulau Romang. Kemudian, laporan dan desakan dari masyarakat Pulau Romang, Save Romang Island dan tokoh masyarakat agar aktivitas pertambangan tambang emas oleh PT. GBU di pulau itu ditutup.

Alasannya, telah terjadi dampak kerusakan lingkungan, tidak ada persetujuan dari semua pihak, serta ancaman degradasi tatanan sosial masyarakat setempat.

Ketua Kalesang lingkungan Constansius Kolatlena meyakini, tim analisi dampak lingkungan tersebut memiliki kompetensi dibidang masing-masing serta berintegritas. Sehingga keputusan yang nantinya dibuat, pasti sesuai fakta dan aturan yang berlaku.

Tetapi, dia berharap agar Tim tidak hanya fokus pada dampak lingkungan. Kajian aturan perundangan menangani pengelolaan Pulau-Pulau kecil juga harus didudukan secara objektif.

Sebab, jika merujuk Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil, kata dia, aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan terjadi di Pulau Romang. Romang termasuk pulau kecil.

“Harapan kita, agar bukan soal tidak ada dampak lingkungan di sana saja, tapi Romang itu pulau kecil. Tim harus independen. Kalau nanti keluarkan rekomendasi bahwa aktivitas pertambangannya layak, maka saya kira itu sudah melanggar UU pengelolaan pulau-pulau kecil,”tegas Constansius.

Surat PGI
Sementara itu, dukungan agar aktivitas PT.GBU dihentikan terus mengalir. Selain dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Jaringan Tambang Advokasi Tambang (JATAM) dan lembaga lokal, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pusat juga telah bersikap.

Ini dibuktikan dengan surat resmi untuk Presiden Joko Widodo dengan nomor 577a/PGI-xvi/2016 dan kepada Gubernur Maluku Said Assagaff nomor 577b/PGI-xvi/2016. PGI meminta perhatian dari presiden dan Gubernur mengenai masalah eksplorasi tambang di Pulau Romang.

Selain itu, PGI juga menyurati Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) dengan nomor 583/PGI-XVI/2016, perihal pendampingan terhadap masyarakat Pulau Romang. Dalam waktu dekat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulamah (NU) dan KWI juga akan menyurati Presiden.

Sikap tiga lembaga keumatan ini dikeluarkan, setelah mendapatkan laporan dari Koalisi Save Romang dan LSM Kalesang Lingkungan Oktober lalu di Jakarta. Intinya, PGI, PB NU dan Konferensi Waligereja Indoneisa (KWI) akan memberikan dukungan penuh terhadap advokasi masalah Romang.

“Kita sampaikan kepada PGI, PB NU dan KWI bahwa ada dugaan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM dari aktivitas pertambangan di Romang. PGI kemudian mengeluarkan seruan moral dengan menyurati presiden dan gubenur serta Sinode GPM Maluku,” kata ketua Save Romang Island, Collin Leppuy.

Collin mengaku, ketiga lembaga itu mengimbau agar investasi dan pembangunan tidak merusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, sejatinya kelestarian lingkungan dan kesejahteraan merupakan intisari dari prinsip pembangunan.

“PGI menilai Pulau Romang cukup rawan, ketika ada pertambangan di sana. Baik terhadap lingkungan, maupun sosial budaya masyarakat setempat,”akuinya.
Advokasi

Sementara itu, advokasi dan kampanye terhadap ancaman pulau-pulau kecil termasuk Romang terus dilakukan oleh JATAM, Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKRI) dan OKP serta beberapa LSM lainnya di Jakarta. Sedangkan Komisi untuk Orang hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) sudah berada di Romang sejak Minggu (20/11) untuk melakukan advokasi.

Akan disusul Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 30 November. Sedangkan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) direncanakan dalam minggu ini. “Ketua Kontras, Haris Azhar sejak hari Minggu sampai saat ini di Romang,”ungkap Collin.

Koalisi Save Romang Island berencana menggelar aksi lagi di DPRD Provinsi Maluku. Pasalnya, mereka menilai DPRD tidak responsif terhadap aduan yang telah disampaikan sejak beberap bulan lalu.

“Kalau pun tidak ada respon, kita akan datangi DPRD, lebih khusus komisi B. Kita akan tidur, makan dan minum disitu sampai DPRD ke Romang dan melahirkan rekomendasi. Sebab kita lihat DPRD hanya berteriak di media massa,”tandasnya.(TAB)

Most Popular

To Top