2 Paslon Calwakot Sengaja Melanggar Aturan – Ambon Ekspres
Politik

2 Paslon Calwakot Sengaja Melanggar Aturan

AMBON,AE.—Dua pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Ambon beserta tim kampanye, dinilai sengaja melanggar aturan perundangan Pilkada. Ini terbukti dengan sejumlah pelanggaran yang semestinya tidak boleh terjadi. Olehnya itu, paslon dan tim diminta agar menaati aturan.

“Memang pasangan calon itu mereka sudah tahu. Tapi dalam rangka membranding untuk menaikan popularitas mereka, kemudian kadang-kadang juga melanggar aturan main,”kata ketua Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pilwalkot Ambon, M. Jen Latuconsina kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Kamis (24/11).

Misalnya, kata Jen, pelanggaran administrasi berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di pohon, tiang listrik dan tempat umum seperti masjid dan sekolah. Bahkan, salah satu pasangan calon yang hendak berkampanye tatap muka di halaman masjid. Ada pula yang melakukan kampanye di sekolah dan kampus.

“Ada juga pasang di Mesjid dan mau berkampanye di dalam halaman mesjid. Tapi jajaran kami melarang, karena itu melanggar aturan,”ungkapnya.

Menurut dia, pelanggaran terhadap aturan, itu bukan tanpa alasan. Paslon tentu ingin agar elektabilitas mereka meningkat. Kemudian, tidak ada sanksi berarti dari pelanggaran administratif tersebut.
“Karena menyangkut dengan tingkat pengenalan. Kemudian, karena mereka merasa cuman pelanggaran administaratif saja kok. Kalau pidana, barangkali mereka akan berhati-hati,”jelasnya.

Menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran tersebut, Panwaslih telah mengeluarkan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Ambon dan berkoodinasi dengan pemerintah kota untuk menerbitkan APK-APK tersebut.

Tidak hanya pelanggaran adimistratif. Pasangan Richard Louhenapessy-Syarif Hadler dengan sebutan PAPARISSA BARU dan pasangan Paulus Kastanya-Muhammad Armyn Syarif Latuconsina yang disingkat PANTAS, juga melakukan pelanggaran yang nyaris memenuhi unsur pidana pemilu.

Meliputi dugaan pernyataan Raja Laha, kecamatan Teluk Ambon bahwa dia bersama warganya mendukung pasangan calon tertentu yang diterbitkan salah satu media massa lokal. Kemudian pengotan gratis kepada warga di Gang Pos diluar jadwal kampanye.

“Tapi kedua kasus itu tidak sampai dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian. Karena setelah dikaji di Gakumdu, tidak mengandung unsur pelanggaran pidana pemilu,”jelas dia.

Panwaslih hanya mengeluarkan rekomendasi dengan meminta agar pasangan calon tidak mengulangi pelanggaran yang sama dan tidak berkampanye diluar jadwal. Ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 12 Tahun 2016 tentang kampanye.

Selain itu, Panwaslih juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berhati-hati dalam keikutsertaan kampanye pasangan calon. Pidana pemilu akan berlaku, jika ASN diajak atau dimobilisasi oleh pasangan calon. “Kalau mereka dimobilisasi, mereka diajak secara sengaja, itu berarti memenuhi unsur pidana pemilu. Pegawai itu kan rawan,”pungkasnya.

Menanggapi temuan Panwaslih, Sekretaris Tim Pemenangan PAPARISSA BARU, Reza Bahaweres membantah, jika ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tim PAPARISSA BARU. Karena seluruh tim sudah mengetahui soal letak pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di setiap desa/kelurahan.

Dan mungkin saja, lanjut politisi asal PPP ini, pemasangan APK yang tidak sesuai dilakukan oleh simpatisan atau pendukung PAPARISSA BARU, tanpa sepengetahuan tim pemenangan. Karena untuk APK yang resmi dicetak lewat KPU, hari ini baru akan dibagikan oleh KPU kepada tim PAPARISSA BARU.

“Kalau untuk temuan Panwas soal APK, itu bukan dipasang oleh tim PAPARISSA BARU. Karena punya kita masih di KPU dan besok (hari ini) baru ktia terima. Sementara yang kita cetak sendiri memang ada beberapa yang sudah terpasang di beberapa lokasi yang sesuai aturan,” jelasnya.

Diakuinya, sebelumnya Panwas pernah menyampaikan soal temuan APK yang dipasang tidak sesuai tempatnya, yakni di kawasan SKIP, kecamatan Nusaniwe. Akan tetapi, itu bukan dari tim. APK-APK tersebut dibuat dan dipasang oleh pendukung fanatik PAPARISSA BARU secara pribadi.

Akan tetapi, kedepan akan lebih dikontrol lagi, untuk terus melakukan himbauan kepada pendukung simpatisan PAPARISSA BARU untuk tidak memasang APK di tempat-tempat yang dilarang.

“Seperti di SKIP, tapi itu bukan dibuat oleh tim PAPARISSA BARU. Bahkan terkadang kita bingung juga. Jika ini apresiasi atau respon dari masyarakat sendiri, maka kita pasti akan kesulitan untuk mengontrol. Sekalipun sudah berulang kali kita himbau untuk tidak memasang APK di tempat yang dilarang. Tetapi kedepan, kita akan lebih mengontrol lagi, agar tidak terjadi hal yang sama,” ucap Reza.

Sementara itu, sejumlah tim pemenangan PANTAS yang dibungi via telepon, belum memberikan tanggapan hingga berita ini naik cetak.
Pantau ASN

Sementara itu, Badan Kepegawaian Kota (BKK) Ambon telah membentuk dan berkoordinasi dengan Panwaslih guna memantau keterlibatan ASN aktif berjalan dan tidak bertujuan mengintimidasi ASN saat mendengarkan visi misi para kandidat dalam kampanye. Tetapi, hingga kemarin belum ditemukan ASN yang melanggar aturan.

Dia menjelaskan, ASN tidak dilarang untuk mengikuti penyampaian visi dan misi oleh para kandidat dalam setiap agenda kampanye. ASN hanya dilarang menjadi tim sukses (timses) atau penggerak kampanye maupun rapat-rapat internal kandidat serta hal serupa lainnya.

Selain itu, ASN juga dilarang menggunakan atribut partai atau kandidat serta seragam kantor saat menghadiri kampanye. “Jadi, larangan itu jelas, bisa ikut kampanye untuk dengar visi misi namun tidak boleh menggunakan seragam dinas, atribut partai maupun kandidat serta tidak bolah saat jam kantor,” kata kepala BKK Ambon Benidiktus Selanno seperti ditulis Ambon Ekspres, Kamis (24/11).

Tim pemantau Netralitas ASN Pemkot Ambon ini aktif dikerahkan dalam disetiap agenda kampanye dengan jumlah tim kurang lebih 10 orang. Selama tahapan, belum ditemukan ASN yang melanggar aturan.(TAB/ISL)

Most Popular

To Top