Masyarakat-Mahasiswa Ancam Duduki Kagub – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Masyarakat-Mahasiswa Ancam Duduki Kagub

AMBON,AE.—Aksi bakar ban bekas, masih terus terjadi di Kampus Universitas Darussalam Ambon, yang berada di Tulehu, Kecamatan Salahutu, hingga saat ini. Mahasiswa protes akibat tidak diakomodir dalam pangkalan data perguruan tinggi (PDDIKTI), yang telah dibuka oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti).
Gubernur Maluku Said Assagaf, dituding kembali memperkeruh konflik dikampus merah itu.

Pantauan koran ini didepan kampus Unidar Tulehu, Jumat kemarin, aksi ratusan mahasiswa dengan menggunakan seragam almamater itu, kembali menyuarakan nasib mereka didepan kampus, dengan meminta agar Menristekdikti, kembali meninjau pembukaan PDDikti itu.

“Pasalnya, pangkalan data perguruan tinggi (PDDIKTI), yang telah dibuka itu ternyata milik kampus . Sayangnya tidak seluruh mahasiswa Universitas Darussalam terakomodir. Mahasiswa yang diakomodir hanyalah mahasiswa yang berada dibawa naungan Yayasan Darussalam Maluku, yang berada di kampus Wara Ambon.

“Pak Gubernur, dan pak menteri harus adil, kami ini adalah mahasiswa Darussalam. Jangan korbankan kami, jangan anak tirikan kami dan jangan pula mengotak-otakan kami. Pak gubernur sebagai orang tua, harus jadi pelindung dan pemersatu bukan pemecah bela kami,”teriak salah seorang mahasiswa.

Aksi mahasiswa kali, sempat tidak mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan, hingga kemudian membuat arus lalu lintas di depan kampus merah itu, sedikit tersendat, lantaran penumpang yang berada di dalam angkutan, juga melihat aksi mahasiswa maupun terganggu dengan kumpulan asap hitam tebal, akibat dari bakar ban bekas.

Presiden Mahasiswa Unidar Ambon, Pradina Sukirno dalam orasinya menegaskan, DP Dikti yang dibuka oleh Menristekdikti itu, sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi mahasiswa secara keseluruhan. Hal itu tidak lain, karena konflik antara kedua Yayasan Durassalam itu, sampai saat ini belum ada putusan hukum tetap.

“PD Dikti ini penting dan jantungnya mahasiswa, tetapi kemudian yang terjadi saat ini hanya dirasakan oleh rekan-rekan kami di kampus Wara, sementara kita di kampus tulehu sendiri tidak. Pak Gubernur harus adil dan profesional. Kami tidak menuntut bila sudah ada putusan hukum tetapi terhadap dua yayasan ini. Namun yang terjadi saat ini belum ada lalu kemudian kita di korbankan. Ada apa ini, jangan politisasi pendidikan, terutama kampus dan mahasiswanya,”teriak dia.

Wanita berkerudung ini menambahkan, langkah yang diambil oleh Gubernur Maluku, dengan membawa sejumlah perwakilan mahasiswa untuk menemui Menristekdikti adalah langkah yang tepat, namun tidak membawa rasa keadilan terhadap seluruh mahasiswa.

“Yang ingin kami tanyakan apakah kami bukan mahasiswa Darussalam ? Pak gubernur sendiri mengetahui persoalan Darussalam ini, belum ada putusan dari MA, harusnya belum sadari itu. Kemudian beliau (gubernur red) bisa mengambil langkah itu bila persoalan ini selesai. Dan harus mengakomodir kita secara keseluruhan,”jelasnya.

Sementara itu, dalam tuntutan pendemo mahasiswa meminta gubernur harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Kemudian gubernur juga tidak harus memihak, karena hal itu sangat bertentangan dengan pasal 76 ayat satu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Gubernur juga harus kembali memfasilitasi kedua bela pihak dan seluruh representasi civitas akademika Unidar, untuk mendapatkan penyelesaian yang adil di Kemenristekdikti, terkait pengelolaan PD Dikti Unidar Ambon, dan harus berlaku adil kepada semua pihak untuk perbaikan masa depan unidar sendiri,”tambah presma.

Sementara itu, dekan Fakultas ilmu Sosial Politik Zulfikar Lestaluhu mengaku kecewa dengan sikap gubernur Maluku, yang hanya lebih memprioritaskan salah satu pihak dari Universitas Darussalam tersebut.
“Kecewa, yang seharusnya pak gubernur tidak bersikap demikian. Jika beliau itu arif dan bijaksana maka untuk PD Dikti ini, harusnya kedua bela pihak dilibatkan jangan cuma sepihak dalam tanda kutif adalah lawan kami.

Bahkan pak gub memberikan informasi terkait Darussalam dan mempengaruhi pak menteri sehingga PD Dikti itu dibuka secara sepihak untuk pihak di Wara,”kata dia, saat ditemui dikampus tersebut.

Yang lebih para lagi kata Lestaluhu, Agustus lalu, menristekdikti telah mendatangkan tim verifikasi dari Dikti untuk melihat kondisi akademi di kedua kampus Unidar itu.

“Jelas-jelas Yayasan Darussalam Maluku itu, tidak ada kaitannya dengan Unidar, bahkan dari segi akademik yang memenuhi syarat itu adalah civitas akademik yang ada di Tulehu sini. Tim itu berada disini (Tulehu red), sekitar 4 jam dan di Wara hanya setengah jam. Di wara mereka tidak menemukan file-file yang mendukung. Mereka (kampus Wara), hanya bermodalkan dokumen yang ada di database saja, menteri seolah membiarkan dan mengabaikan hasil verifikasi itu. Ini karena intervensi gubernur akibatnya di buka dan sepengetahuan kami, “jelasnya.

Untuk itu dirinya mengancam, dalam waktu dekat seluruh mahasiswa dan civitas akademika Unidar Ambon, yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, akan melakukan aksi yang lebih besar di kantor gubernur Maluku.

“Seluruh mahasiswa, Dosen, pegawai, bahkan masyarakat atau siapa saja yang mencintai dan simpati dengan Unidar terutama dibawa yayasan pendidikan, untuk menduduki kantor gubernur. Kita lagi konsolidasi itu dan akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Tunggu saja,”ancamnya.

Pembukaan pangkalan data Universitas Darussalam Ambon itu resmi dibuka oleh Menristekdikti, pada 19 November, sehari setelah Gubernur Maluku dan perwakilan mahasiswa Unidar, menemui Menteri Ristekdikti, di kantor Kemenristekdikti, Jakarta. Pangkalan data itu, beralamatkan Jalan Waehakila Puncak Wara Ambon. Kemudian pada 21 November SK menristekdikti itu diterima oleh gubernur Maluku dan kini telah diserahkan kepada pihak kampus Unidar di Wara.

Sedangkan perseturuan di kampus Unidar itu, mulai terjadi sekira 2014 lalu terkait perebutan kepemilikan. Hal itu berakhir dengan adanya pemblokiran pangkalan data oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan menonaktifkan sebanyak 243 Perguruan Tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Darussalam (Unidar) Ambon. (AHA)

Most Popular

To Top