Jaksa Bermain di Kasus Remond? – Ambon Ekspres
Amboina

Jaksa Bermain di Kasus Remond?

AMBON,AE––Berkas Samuel Paulus Puttileihalat alias Remond, lagi-lagi dinyatakan belum lengkap oleh jaksa peneliti Kejati Maluku. Alhasil, berkas calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) itu telah dikembalikan kepada Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku untuk dilengkapi.

Remond merupakan tersangka dalam kasus dugaan penyerobotan hutan lindung di Kabupaten Seram Bagian Barat. Terhitung sudah kurang lebih tiga kali berkas itu dikembalikan kepada PPNS disertai petunjuk agar dilengkapi.
Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette menerangkan, sejak Jumat kemarin berkas itu telah selesai diteliti oleh Jaksa. Yang kemudian berdasarkan temuan selama memeriksa berkas Remond, JPU merasa ada yang masih kurang sehingga dikembalikan kepada PPNS Dishut disertai dengan petunjuk atau P19.

“Berkas Remond sudah dikembalikan kepada PPNS sejak Jumat pekan kemarin. Berkasnya belum lengkap, maka dikembalikan dengan petunjuk atau P19, “ungkap Sapulette kepada koran ini, Senin pekan kemarin.
Menyoal secara detail petunjuk apa saja serta jumlah petunjuk petunjuk yang diberikan JPU, Sapulette mengaku tidak mengetahuinya. Yang pasti, masih ada yang perlu dilengkapi oleh PPNS.

“Kalau soal petunjuk apa yang diberikan, saya memang tidak tahu, tetapi pastinya berkas itu dikembalikan disertai dengan petunjuk karena belum lengkap, “tandas juru bicara Kejati Maluku itu.

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Yan Sariwating menilai, berkas Remond yang sampai saat ini masih terus bolak-balik JPU-PPNS, itu menandakan ketidakseriusan jaksa dalam memberikan petunjuk.
“Ini yang kita takutkan. Dan akhirnya memang terjadi lagi, yaitu berkas Remond dikembalikan lagi oleh jaksa dengan alasan belum lengkap, “kesalnya.

Menurutnya, JPU harus cermat saat memberikan petunjuk. Agar sejak awal semua keperluan yang dibutuhkan oleh jaksa sudah bisa tercover sehingga petunjuk itu dapat diberikan sejak awal dikembalikan. Baik unsur materil maupun formil yang diperlukan jaksa, sehingga petunjuk yang diberikan sekaligus.

“Harusnya dari awal JPU itu cermat, sehingga petunjuk yang diberikan itu bisa sekaligus. Dan kalau dua kali juga tidak masalah, tetapi kalau sudah bolak-balik terus begini kan patut dipertanyakan, ada apa?, tegasnya.

Sariwating menduga, jangan sampai ada oknum-oknum dilingkup Kejaksaan yang secara sengaja ingin memperlambat proses hukum berkas Remond. Karena jika disimak dengan saksama, maka patut diduga ada kesengajaan untuk memperlambat berkas Remond. Apalagi yang bersangkutan sementara mengikuti proses tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten SBB.

“Publik melihat ini diduga ada unsur kesengajaan untuk memperlambat proses hukum Remond. Apalagi dia (Remond) sementara mengikuti proses Pilkada di SBB, “uejarnya.

Kasus yang menjerat Remond, tidak ada sangkut pautnya dengan proses Pilkada, lantaran kasus penyerobotan Hutan Lindung di kawasan SBB terjadi saat Remond masih menjabat sebagai Plt Kadis PU Kabupaten setempat. Olehnya itu, sudah tentu jaksa harus profesional dalam menuntaskan berkas Remond.

Jika hal ini terus terjadi, dalam artian ada kesengajaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas untuk melaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kalau main-main, kita laporkan ke Kejagung aja. Karena memang hal ini tidak wajar. Politik tetap politik, hukum tetap hukum. Jadi, hukum tidak bisa terkontaminasi dengan proses politik. Jadi kalau main-main kita laporkan saja, “pungkasnya.

Sekadar tahu, tahun 2013 lalu, Pemkab SBB membangun ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala. Namun, proyek bernilai sebesar Rp 17,5 miliar yang terdiri dari anggaran tahap pertama Rp 9 miliar dan tahap kedua Rp 8,5 miliar ini dikerjakan hingga masuk ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi di hutan Sahuwai.

Penyerobotan kawasan hutan produksi Gunung Sahuwai itu terungkap setelah dilakukan operasi gabungan sejumlah intansi terkait dalam rangka pengamanan kawasan hutan Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Maluku pada tahun 2013 lalu. Hasilnya, diketahui bahwa pelaksanaan proyek yang ditangani oleh PT Karya Ruata itu telah menerobos kurang lebih 3 kilometer ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi tanpa izin dari Menteri Kehutanan RI. (AFI)

Most Popular

To Top