Akhir Desember Sejumlah Kadis Diganti – Ambon Ekspres
Amboina

Akhir Desember Sejumlah Kadis Diganti

AMBON,AE.––Rencana perombakan birokrasi baik dari pejabat eselon dua hingga ke eselon IV, oleh gubernur Maluku dipastikan akan dilakukan sebelum akhir bulan Desember ini.

Gubernur diingatkan untuk mengambil calon pimpinan Satuan perangkat Kerja Daerah (SKPD), yang punya kemampuan dan loyalitas, serta tidak memiliki rekam jejak buruk, apalagi yang pernah maupun yang lagi bermasalah dengan hukum.

Tidak saja diingatkan, gubernur juga diminta untuk segera menggantikan sejumlah pimpinan SKPD yang kini tengah berurusan dengan hukum. Terlebih pimpinan SKPD yang telah berstatus sebagai tersangka.

Sejumlah pimpinan SKPD, yang kini diduga tengah bermasalah dengan hukum, yakni Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nanlohi, Kadis Perhubungan Benny Gasprez, Kadis Kelautan dan Perikanan Romelus Far-Far, Kadis Pekerjaan Umum Ismail Usemahu, serta mantan Kadis Informasi dan Komunikasi Ibrahim Sangadji.

Gubernur Maluku, Said Assagaff membantah jika, perombakan birokrasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, terkait dengan status hukum yang sementara menimpah sejumlah pimpinanan SKPD itu. Baginya perombakan birokrasi itu, merupakan bagian dari penyegaran organisasi, serta perubahan sejumlah SKPD, dan Badan yang ada dilingkup pemerintah provinsi Maluku.

“Karena kita mau memasuki tahun baru dan anggaran baru, kemudian ada perubahan di beberapa perangkat daerah termasuk Dinas dan badan, makanya perombakan ini perlu. Silahkan tanya sekda, yang pasti kalau hari ini selesai digodok, maka saya segera lantik, ”kata Assagaff kepada wartawan, usai penyerahan Dipa Tahun 2017, dan pemberian penghargaan Pemerintah RI, kepada Pemerintah daerah, atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2015, di kantor gubernur Maluku, Selasa (13/12).

Menurut dia, perombakan siapa yang layak dan tidaknya, itu merupakan urusan dari Sekda bersama tim seleksi, yang sementara melaksanakan tugasnya, untuk menyeleksi para ASN agar menempati sejumlah posisi penting itu. Baik di eselon II, III maupun eselon IV.

BACA JUGA:  Warga: Tangkap Penembak

Sementara itu, Sekretaris daerah Maluku Hamin Bin Tahir menegaskan, pihaknya telah menyurati seluruh pimpinan SKPD, untuk segera memasukan struktur secara lengkap, sehingga proses penyeleksian ASN yang akan menduduki jabatan-jabatan tersebut, bisa terselesaikan dalam waktu dekat untuk kemudian diserahkan kepada gubernur Maluku.

“Pergub sudah selesai, kita sementara berikan waktu dan ruang kepada masing-masing SKPD untuk menyampaikan, struktur masing. Nanti baru kita dan tim baperjaka kaji, setelah itu kita sampaikan kepada pak gubernur,”jelas sekda dikantor gubernur siang kemarin.

Hamin mengatakan, pihaknya berkeinginan keras untuk perombakan birokrasi itu, dilakukan dalam waktu dekat.
“Insha Allah, dalam bulan ini. Prinsipnya Januari itu, di mulai dengan anggaran baru, nah oleh karena itu diupayakan dalam waktu dekat ini,”tuturnya.

Disinggung soal pimpinan SKPD mana saja, yang masuk dalam bidikan, untuk selanjutnya dirombak, terlebih pimpinan SKPD yang saat ini tengah berurusan dengan hukum, mantan Kepala Biro pemerintahan Setda Maluku ini, tak bersedia mengomentarinya lebih jauh.

Hanya saja dia mengaku, pergantian pimpinan SKPD yang bermasaalah dengan hukum itu, terlihat saat pelantikan nanti.

“Saya belum bisa buka, karena tim masih bekerja. Lihat saja nanti saat pelantikan, SKPD yang dirombak,”tegasnya.
Terpisah salah satu anggota komisi A DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan, perombakan birokrasi merupakan kewenangan penuh oleh Gubernur Maluku, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hanya saja yang perlu diingat, SKPD yang baru nanti bukanlah ASN yang pernah maupun tengah tersandung masalah hukum, terlebih soal korupsi.

BACA JUGA:  BPS Setor Rp13 M, Rp8 M dari GBU

“Perombakan birokasi ini, adalah hak dan wewenangnya pemerintah daerah, tetapi perlu diberikan catatan bahwa, orang-orang yang mau diangkat sebagai pimpinan SKPD, harus punya loyalitas yang sesuai dengan bidangnya. Jangan mengangkat yang tidak punya keahlian. Apalagi bagi yang sudah pernah terjerumus dengan masalah korupsi itu jangan lagi dipercayakan,”kata Rumra terpisah.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, bila ASN maupun pimpinan SKPD yang tersandung masalah hukum, kemudian dipercayakan, maka itu sama saja dengan merusak nama baik pemerintahan dibawa komando Said Assagaff dan Zeth Sahuburua saat ini.

“Jika orang-orang ini dipercayakan kembali, pastinya kedepan akan melakukan hal yang sama. Dan itu yang sangat kami sayangkan. Makanya kami ingatkan Pak gubernur saat ini juga,” tutur pria berkulit hitam manis ini.
Baginya, pimpinan SKPD yang saat ini tersandung dengan hukum, tidak layak untuk dipertahankan kembali. Terlebih menduduki jabatan yang baru, karena nantinya menghambat prorgam pemerintah, maupun merugikan keuangan daerah, karena kepentingan kelompok atau peribadi.

Atas pertimbangan itulah, lanjut Rumra, kedepanya pemerintah daerah harus jelih, dan lebih profesional, dalam mengangkat pimpinan SKPD, yang bisa membawa perubahan kearah lebih baik, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjalankan tugasnya.

“Selaku wakil rakyat kita harapkan seperti itu (Kerja yang profesional), perombakan kali ini, harus ditempatkan pimpinan SKPD yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga bisa mewujudkan program kerja pemerintah daerah, bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Dikatakan, perombakan SKPD wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, karena berdasarkan UU 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, yang diimpelementasi dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2015, menyangkut dengan susunan kelembagaan baru.

BACA JUGA:  Syukran Arabia Samual, Tembus Spanyol

Oleh sebab itu, DPRD Maluku sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang susunan dan perangkatan daerah, serta pendapatan Pemerintah daerah Provinsi Maluku, yang membutuhkan adanya kinerja SKPD yang baik, untuk mencapai semua itu. Karena sesuai dengan rencana pemerintah daerah terkait dengan program Rencana Pembanguan Menengah Daerah (RPMD), maka perlu adanya pipmpinan SKPD, selaku pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus punya kualitas agar visi dan misi, tersebut bisa tercapai.

“Ini tahun ketiga masa pemerintahan pak Bib (Said Assagaf) dan Pak Zeth., sehingga untuk mewujudkan semua program itu, harus membutuhkan pimpinan SKPD yang layak dan cakap, untuk bisa menjabarkan ukuran kinerja pemerintah daerah. Termasuk rencana program pemerintah selama lima tahun itu, bisa terukur dan terealisasi ke masyarakat,” paparnya.

Fraksi PKS DPRD Maluku telah menyampaikan, beberapa catatan terkait dengan perlunya perombakan birokrasi ini, kepada pemerintah daerah lewat kata akhir fraksi. Dimana untuk pengisian jabatan SKPD, adalah domainnya pemerintah daerah, yang tidak perlu diintervensi.

Tetapi kata ketua Fraksi PKS DPRD Maluku ini,perlu diberikan atensi kepada pemerintah agar yang diangkat adalah yang memenuhi syarat dan disesuaikan dengan Undang-Undang Aparatur sipil Negara (ASN), demi mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah daerah, termasuk kemajuan daerah seribu pulau ini.

“Kita sudah berikan peringatan kepada Pemrintah Daerah, dengan harapan semua bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, SKPD yang diangkat punya tanggung jawab. Sehingga dari semua visi misi yang ada, paling tidak bisa mengurangi angka kemisikinan dan pengangguran di Maluku,” tandas Rumra. (AHA/MG2)

Most Popular

To Top